BKG

Aisyiah, Cahyani (2019) Pemenuhan Status Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing Tanpa Identitas Diri (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penelitian ini mengangkat isu mengenai kasus yang dialami oleh Nomer Salvana Orano di Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Dalam kasus ditemui fakta bahwa Nomer Salvana Orano berada di Indonesia selama bertahun-tahun tanpa adanya dokumen perjalanan yang sah yang dapat membuktikan identitas dirinya. Perbuatan Nomer Salvana Orano telah melanggar beberapa ketentuan mengenai melewati perbatasan dan berada ke di wilayah Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan. Keberadaan dokumen perjalanan akan menentukan perlakuan negara terhadap WNA tersebut karena berkaitan erat dengan status kewarganegaraan. Tidak adanya dokumen perjalanan membuat identifikasi status Nomer Salvana Orano menjadi lebih sulit, dimana berdasarkan Hukum Internasional, tidak adanya dokumen perjalanan dapat mengindikasikan seorang WNA sebagai Orang Tanpa Kewarganegaraan (stateless), pengungsi, pencari suaka, atau bahkan imigran ilegal, yang akan mendapatkan perlakuan yang berbeda satu sama lain. Meskipun telah melanggar hukum nasional mengenai kelengkapan persyaratan dalam memasuki wilayah negara Indonesia, namun berdasarkan asas non-refoulment, negara tidak boleh menolak atau mengusir pengungsi ke negara asalnya atau ke suatu wilayah dimana pengungsi tersebut akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengancam serta membahayakan kehidupannya meskipun negara tersebut bukan pihak Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Peneliti membahas dua rumusan masalah, diantaranya mengenai bagaimana implementasi pemenuhan hak Asasi atas status kewarganegaraan WNA yang tidak memiliki identitas diri di Kantor Imigrasi Kelas I Malang dan apa saja kendala dalam implementasi pemenuhan hak Asasi atas status kewarganegaraan WNA yang tidak memiliki identitas diri di Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan peneitian yuridis sosiologis, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang. Pengambilan data menggunakan Teknik wawancara dokumentasi sedangkan untuk analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah ditemukannya fakta bahwa dalam kasus Nomer Salvana Orano, implementasi pemenuhan hak asasi miliknya telah dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang dalam bentuk bantuan dengan menghubungi perwakilan Negara Filipina untuk verifikasi status kewarganegaraannya dalam rangka menentukan perlakuan dan tindakan yang dapat dijatuhkan, kemudian hak-hak dasar yang menjadi hak seorang WNA juga telah dipenuhi selama menunggu proses penyelesaian kasus. Mengenai hak atas kewarganegaraan Nomer Salvana Orano telah dipenuhi oleh pihak Negara Filipina melalui surat dari Embassy Of The Republic Of Philipines. Meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-unndangan, beberapa hal kendala masih terjadi di lapangan yaitu dari segi substansi hukum, belum ditemui hukum yang mencantumkan secara jelas hak-hak imigran ilegal, selain itu budaya hukum di Indonesia juga masih kurang baik dimana warga negara Indonesia sendiri masih belum memahami pentingnya adanya pemilahan WNA yang dapat masuk ke wilayah Indonesia dan masih banyak WNA yang melakukan pelanggaran terhadap ketetuan keimigrasian. Penemuan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah bahwa Indonesia tidak mengenal adanya orang tanpa kewarganegaraan, sehingga apabila ditemui kasus seperti Nomer, dan kemudian tidak ada negara yang mengakui dirinya sebagai warga negara, belum ada hukum yang mengatur mengenai perlakuan terhadap orang-orang tersebut.

English Abstract

This research is addressing legal issue regarding Nomer Salvana Orano’s case in Immigration Office Class I in Malang. The case found that Nomer Salvana Orano have been in Indonesia for many years without any valid travel documents that indicates his identity. Nomer Salvana Orano had violated several national provisions on immigration including crossing the border of Indonesia and being in the territory of Indonesia without carrying any travel documents. The existence of travel documents will determine the state's treatment towards foreigners as it is closely related to their citizenship status. The absence of travel documents has made the identification of Nomer Salvana Orano’s status more difficult, considering that under international law, the absence of travel documents may indicate the existence of stateless person(s), refugees, asylum seekers, or even illegal immigrants, as all will be treated differently. Even though they had violated several national provisions regarding requirements needed to be fulfilled in order to enter state teritorry, bound by non-refoulment principle, the state could not refuse or return refugees to their home countries or to an area where these refugees will face things that may endanger their lives. The author had researched on two main problems, firstly, how was the implementation of the rights for citizenship status for foreigners who does not have an identity in the Immigration Office Class I in Malang and secondly, what are the obstacles on the implementation of the rights for citizenship status for foreigners who does not have an identity in the Immigration Office Class I in Malang. Juridical and empirical methods are used in this research, and sociological juridical approachment. This research is being done by the author in the Immigration Office Class I in Malang. The collection of data is using interview and documentation technique while for data analysis, the author is using qualitative methods. The results obtained from this research are that Number Salvana Orano’s case, the implementation of the fulfillment of human rights for foreigners was carried out by the Immigration Office Class I in Malang in the form of assistance by contacting representatives of the Republic of the Philippines to verify their citizenship status in order to determine the treatment shall be given towards him, furthermore, basic human rights for a foreigners also had been fulfilled while waiting for the case settlement process. Regarding his citizenship rights, it has been fulfilled by the Republic of the Philippines through an official letter from the Embassy of the Republic of the Philippines. Even though it has been carried out in accordance with the laws and regulations, numbers of obstacles still occurred, namely in terms of legal substance as there is no law that clearly stated the rights for illegal immigrants. Followed by the obstacle in terms of legal culture in Indonesia as Indonesian citizens themselves still has not comprehend the importance of segregating foreigners who could enter Indonesian territory. Also, there are many foreigners whom still violated several immigration provisions. Another finding in this research is that Indonesia does not recognize stateless status, thus if there was a case like Nomer Salvana Orano, where a foreigner entered the territory of Indonesia and there was no country that recognizes them as their citizen, there is no law that regulates the treatment of these foreigners.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/123/051902814
Uncontrolled Keywords: Kewarganegaraan, Warga Negara Asing, Identitas Diri
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.08 Jurisdiction over persons > 342.083 Citizenship and nationality
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169313
Text
Cahyani Aisyiah.pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item