BKG

Rizki, Adellia Sallwa Baqa (2018) Kekuatan Hukum Putusan Mediasi Bpsk Apabila Surat Perjanjian Damai Tidak Ditandatangani Salah Satu Pihak (Studi Putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Perbuatan Hukum yang dilakukan antara pihak pelaku usaha dan konsumen tidak akan pernah luput dari suatu permasalahan ataupun sengketa, oleh karena itu pemerintah membentuk lembaga hukum seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang bergerak dibidang non litigasi. Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan BPSK tidak selamanya akan berjalan dengan baik. Dikaitkan dengan contoh kasus pada putusan hasil Mediasi No. 011/P.BPSK/10/2017 dengan para pihak Waris Antoro sebagai pihak pengadu dan PT BFI Finance sebagai pihak Teradu, dimana putusan BPSK diterbitkan dan memiliki amar putusan bahwa putusan tersebut berlaku final dan mengikat. Akan tetapi Surat Perjanjian Damai yang digunakan sebagai dasar terbitnya suatu putusan tidak ditandatangani salah satu pihak. Dalam kasus ini, Waris Antoro tidak menandatangani Surat Perjanjian Damai No. 011/SPD.BPSK/10/2017. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang dapat diemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum putusan hasil mediasi No.011/P.BPSK/10/2017 yang dikeluarkan oleh BPSK apabila salah satu pihak tidak menandatangani Surat Perjanjian Damai dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak yang tidak menandatangani Surat Perjanjian Damai terhadap putusan BPSK. untuk menjawab permasalahan di atas, ppenelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa kualitatif dan metode deduktif sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan. Kekuatan hukum dari Putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017 adalah bersifat mengikat, tetapi cacat dan dapat dibatalkan. Karena telah melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ketentuan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPSK. Dalam ketentuan mengenai dasar BPSK serta akibat hukum dari terbitnya Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK pada kasus ini apabila salah satu pihak tidak melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Damai tidak diatur atau terjadi kekosongan hukum. Terkait Upaya hukum yang dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dengan diajukannya gugatan hukum pada perkara hukum perdata biasa.

English Abstract

Dispute occurring between businessmen and consumers has forced the government to establish Consumer Dispute Settlement Agency (further stated as BPSK). BPSK is established to tackle any dispute-related issues through non-litigation process. The process of settling the dispute among consumers will not always work as expected. This can be seen from the case in the Decision based on Mediation Number 011/P.BPSK/10/2017 with the complainer Waris Antoro and PT. BFI Finance as the offender, where the Decision by BPSK is issued and holds injunction suggesting that the decision is final and binding. However, the reconciliation agreement on which the decision is based was not signed by one of the parties involved. In such a situation, Waris Antoro did not sign the Reconciliation Agreement Number 011/SPD.BPSK/10/2017. Therefore, this research is aimed to investigate the issue regarding the legal force of Decision Number 011/P.BPSK/10/2017 made based on the result of mediation and issued by BPSK when one of the parties did not sign the Reconciliation Agreement and what legal remedies can be performed by one of the parties who did not sign the agreement for BPSK. This is a normative legal research which employed statute and case approaches. The legal materials obtained were analysed with qualitative and deductive analytical methods for more systematic research writing in order to give solution to the legal issue discussed. Based on the discussion, it reveals that the legal force of the Decision of BPSK Number 011/P.BPSK/10/2017 is binding, but legally insufficient and can be annulled, as it does not comply with the provision of Civil Code and the Decision of Industry and Commerce Minister on Execution of Obligations and Authorities of BPSK. This case in which the reconciliation agreement was left unsigned by one of the parties, there for sure causes an absence of law to emerge. A legal remedy that can be performed is bringing this case to district court as an ordinary civil case.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/225/051805174
Uncontrolled Keywords: Kekuatan Hukum, Putusan Mediasi, BPSK, Surat Perjanjian Damai, Putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017
Subjects: 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.09 Dispute resolution
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163210
Text
Adellia Sallwa Baqa Rizki.pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item