Ramos, Laila Fitri (2018) Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kegiatan Membangun Sendiri merupakan salah objek dari PPN. Kebijakan PPN atas KMS diatur dalam pasal 16C UU No 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Kebijakan ini diterbitkan untuk memberikan perlakukan yang sama antara developer dan pengusaha jasa konstruksi, serta mencegah penghidaran pajak. KMS tidak memenuhi syarat pemungutan PPN yaitu diserahkan oleh non Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tarif efektif sebesar dua persen terlalu kecil bila dibandigkan dengan tarif PPN atas jasa konstruksi atau developer. Melihat hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadapa kebijakan PPN atas KMS dengan menggunakan sepuluh prinsip perpajakan AICPA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Fokus penelititan ini ada tiga, yang pertama yaitu identifikasi permasalahan kebijakan PPN atas KMS. Kedua yaitu Evaluasi Kebijakan PPN atas KMS berdasarkan sepuluh prinsip kebijakan perpajakan AICPA dari sudut pandang pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan Wajib Pajak. Fokus yang ketiga yaitu Usulan Alternatif Kebijakan PPN atas KMS. Lokasi penelitian ini adalah Badan Kebijakan Fiskal dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif milik Miles dan Hubberman. Hasil penelitian ini adalah terdapat empat prinsip yang terpenuhi dalam kebijakan PPN atas KMS yaitu Neutrality, Convinence of Payment, Simplicity, dan Economic Growth and Efficency. Prinsip yang tidak terepenuhi dalam kebijakan PPN atas KMS yaitu Equity and Fairness, Transparancy and Visibility, Minimum Tax Gap, Certainty, Economic of Collection, Appropriate Government R evenues. Kebijakan PPN atas KMS perlu diperbaiki lagi agar relevan untuk diterapkan. Perbaikain tersebut harus diikuti dengan sosialisasi yang rutin dan pengawasan yang diperketat dengan cara bekerjamasa dengan pihak Pemerintah Daerah.
English Abstract
Self building activity is one the object of Value Added Tax. The VAT policy on Self Build Activities is regulated in Article 16C of Law No. 42 Year 2009 on VAT and PPnBM. This policy is issued to provide equal treatment between developers and employers of construction services, as well as prevent tax evasion. Self-Build Activities is not in accordance with the VAT collecting requirement that is submitted by non Taxable Enterpreneur. The effective tariff rate of two percent is too small when compared to the VAT rate on the construction services or the developer. Looking at it is necessary to evaluate the VAT policy on Self-Build Activities by using ten principles of AICPA taxation. This study uses qualitative research type with analytical descriptive approach. There are three focuses in this research, the first is the identification of VAT policy issues on Self Build Activities. The second is the VAT Policy Evaluation of Self-Building Activities based on the ten principles of AICPA taxation from the standpoint of policy makers, policy implementers, and Taxpayers. The third focus is to propose a VAT Policy Alternative to Self-Build Activities. The location of this research is Fiscal Policy Institution and Directorate General of Taxation. Data collection techniques used were interviews, documentation, and literature study. The analysis technique used in this study is the interactive model of Miles and Hubberman. The results of this study are the four principles that are fulfilled in the VAT policy on the Self-Build Activities. These principles are Neutrality, Convinence of Payment, Simplicity, and Economic Growth and Efficency. The unfulfilled principles in VAT policy on Self-Build Activities are Equity and Fairness, Transparency and Visibility, Minimum Tax Gap, Certainty, Economic of Collection, Appropriate Government Revenues. VAT policy on Self-Build Activities need to be fixed again to be relevant to apply. Such improvements should be followed by routine socialization and supervised control by the Local Government.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/771/051809341 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan, Perpajakan, PPN, Kegiatan Membangun Sendiri-Policy, Taxation, VAT, Self Build Activities |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 26 Mar 2019 06:45 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 08:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162166 |
Preview |
Text
Laila Fitri Ramos.pdf Download (64MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |