BKG

Warda, Rafika Nurul (2018) Peralihan Hak Atas Tanah Ke Atas Nama Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Putusan No. 21/Pdt.G/2016/Pn. Bla. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Dewasa ini sering terjadi perjanjian utang piutang dengan jaminan hak atas tanah, akan tetapi seringkali debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya tersebut atau wanprestasi. Seperti yang terjadi pada sengketa utang piutang dengan jaminan hak atas tanah antara kreditur dan debitur di Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang tidak dibebani hak tanggungan, dimana debitur wanprestasi sehingga kreditur melakukan proses balik nama secara serta merta dan meminta debitur untuk mengosongkan tanah beserta bangunan yang dijaminkan berdasarkan akta perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Dan sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Blora, akan tetapi dasar pertimbangan putusan hakim ada yang tidak sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia terkait jaminan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penilitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 21.Pdt.G/2016/PN.Bla sudah sesuai dengan hukum positif tentang perjanjian, jaminan, dan klausul mutlak di Indonesia?, serta apakah akibat hukum pencantuman klausul janji untuk mengalihkan objek jaminan kepada kreditur jika debitur wanprestasi pada perjanjian utang piutang dan pernyataan pengosongan? Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan, serta pendapat para ahli dan jurnal hukum atau ekonomi yang berhubungan dengan permasalahan yang diahas. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal, sehingga penulis lebih sistematis dan gramatikal, sehingga penulis lebih sistematis dalam menjawab isu hukum yang dirumuskan. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara umum dasar pertimbangan hakim dalam sengketa tersebut yang memepertimbangkan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia terkait jaminan, dikarenakan sengketa tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan. Serta akta perjanjian hutang piutang dan pernyataan pengosongan antara kedua belah pihak batal demi hukum dikarenakan mengandung klausul mutlak yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi tidak membatalkan kewajiban tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat.

English Abstract

Nowadays, there was often a debt agreement with a guarantee of land rights, but often the debtor did not fulfill the obligation to pay off the debt or not. As happened in the debt dispute with the guarantee of the right to land between creditors and debtors in Blora Regency, Central Java which was not burdened with mortgage, where the debtor defaults so the creditor processes the name immediately and asks the debtor to vacate the land along with the collateralized building based on the agreement deed agreed by both parties. And the dispute was resolved in the Blora District Court, but the basis for consideration of the judge's ruling was that it was not in accordance with the positive law in Indonesia regarding guarantees. Based on the background above, the legal issues raised in this research was the basis of the consideration of the judge in verdict No. 21.Pdt.G / 2016 / PN.Bla was in accordance with the positive law regarding agreements, guarantees, and absolute clauses in Indonesia ?, and whether due to the law the inclusion of a promise clause to transfer the object of guarantee to the creditor if the debtor defaults on the loan agreement and statement emptying? To be able to answer the above problems, normative legal research used a legislative approach, and a conceptual approach. Legal materials related to the problem under study are obtained through library studies, as well as the opinions of experts and legal or economic journals that was related to the issues discussed. Legal material that has been obtained, analyzed used systematic and grammatical interpretation methods, so that the writer was more systematic and grammatical, so the writer was more systematic in answering the legal issues formulated. Based on the discussion it can be concluded that in general the basis of the judges' consideration in the dispute which considers Law Number 4 of 1996 concerning mortgages is not in accordance with positive law in Indonesia regarding guarantees, because the land dispute was not burdened with mortgages. As well as the debt agreement and a blanking statement between the two parties null and void because it contains an absolute clause that is prohibited by the applicable legislation. However, it did not cancel the defendant's obligation to pay the debt to the plaintiff.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/430/051811463
Uncontrolled Keywords: Hak Atas Tanah, Peralihan, Kreditur, Debitur, Wanprestasi
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 6 Transfer
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161824
Text
Rafika Nurul Warda.pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item