BKG

Syaufi, Ahmad (2014) Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Beraspek Perikatan Perdata Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Dalam masyarakat sering terjadi suatu hubungan hukum yang dilakukanseseorang dengan orang lain yang kelihatannya bersifat keperdataan (individualcontract), namun perbuatan tersebut sebenarnya murni adalah tindak pidana karenaperjanjian dipergunakan sebagai modus untuk membungkus niat untuk melakukantindak pidana, seperti tindak pidana pemalsuan surat, penggelapan, atau penipuan.Apabila perkara pidana beraspek perikatan perdata tersebut dipertanggungjawabkansecara pidana melalui proses peradilan pidana, belum sepenuhnya menjamin nilaikeadilan dan kemanfaatan bagi pelaku dan korban. Penggunaan instrumen prosesperadilan pidana tidak dapat menyelesaikan masalah bahkan bisa menimbulkan masalahbaru dan bukan akhir dari solusi hukum, karena selalu berakhir dengan situasi `kalahkalah`(lost-lost) atau `menang-kalah` (win-lost).Melihat realitas yang ada guna mencapai keadilan prosedural yang fair dankeadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana beraspek perikatan perdata,hanya mungkin dapat dicapai melalui kesepakatan para pihak yang berkonflik. Korbandan pelaku bisa saja membuat kesepakatan damai, dimana pelaku bersedia memberikanganti kerugian sesuai dengan nilai kerugian yang diderita korban, dan konsekuensinyapelaku tidak perlu lagi menjalani proses peradilan pidana. Salah satu konsep untukmewujudkan gagasan tersebut adalah sistem mediasi sebagai upaya penyelesaianperkara di luar pengadilan yang selama ini hanya dikenal sebagai alternative disputeresolution (ADR) dalam ranah hukum privat. Lahirnya konsep pemikiran perlunyaalternatif penyelesaian perkara pidana beraspek perikatan perdata melalui mediasipenal merupakan upaya untuk tujuan win-win solution atau mutual acceptable solution.Dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, makadalam penelitian disertasi ini adalah: (1) Mengapa mediasi penal dapat menjadialternatif pilihan dalam penyelesaian perkara pidana beraspek perikatan perdata padasistem peradilan pidana Indonesia; (2) Bagaimanakah konstruksi ideal model alternatifpilihan penyelesaian perkara pidana beraspek perikatan perdata dalam sistem peradilanpidana di Indonesia?Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif denganmenggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatankomparatif, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalampenelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hokum tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal dapat dijadikan sebagaialternatif penyelesaian perkara pidana beraspek perikatan perdata pada sistemperadilan pidana di Indonesia, karena mediasi penal merupakan bagian dari upayamemperbaiki sistem peradilan pidana supaya efektif dan efisien. Keberadaan mediasipenal akan memberikan solusi bahwa penyelesaian perkara pidana beraspek perikatanperdata tidak mesti harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana, sehingga bebankerja sistem peradilan pidana menjadi lebih ringan. Mediasi penal akan mempunyaiimplikasi positif terhadap tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.Tindak pidana beraspek perikatan perdata mempunyai karakteristik atau ciri-ciri khusus,yakni konflik lebih mengarah pada kepentingan individu (privat) yang berakibat pada kerugian materiil, sehingga memungkinkan terjadinya penyelesaian secara damai olehkedua belah pihak (pelaku dan korban). Karakteristik tersebut dapat ditemukan dalamPasal 263 KUHP (pemalsuan surat), Pasal 378 KUHP (penipuan), dan Pasal 372(penggelapan). Mediasi penal merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidanaberaspek perikatan perdata yang memperkuat keterlibatan korban secara aktif danotonom. Korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur penyelesaian perkarasebagaimana penyelesaian melalui proses peradilan pidana, tetapi lebih sebagai subjekyang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat ataskehendaknya sendiri untuk menyelesaikan perkaranya. Mediasi penal dapat membanguntanggung jawab pelaku supaya menyadari atas kesalahannya, sehingga perkara pidanaberaspek perikatan perdata dapat diselesaikan secara tuntas dengan suasana kedamaian antara pelaku dan korban. Mediasi penal dapat memberi kesempatan kepadapelaku untuk melakukan tindakan perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan upayamembebaskan pelaku dari rasa bersalah.Menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidanaberaspek perikatan perdata pada sistem peradilan pidana di Indonesia memerlukankonstruksi ideal model alternatif pilihan penyelesaian perkara yang sesuai dengankondisi masyarakat Indonesia, untuk itu dapat dipertimbangkan penerapan mediasipenal yang berlaku saat ini, yakni: (1) dalam hukum pidana positif, mediasi penalsebagai alternatif penyelesaian perkara pidana belum ada pengaturannya, tetapi dalam hal-hal tertentu terdapat peluang penyelesaian di luar proses peradilan pidana; (2)dalam hukum Islam, mekanisme penyelesaian konflik secara damai dimungkinkan.Model sulh dapat dikembangkan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana

English Abstract

In a society often occurs a legal relationship that a person with anotherperson who seems to be civil (individual contract), however, the act is infact purely criminal act because the agreement is used as a mode to wrap theintention to commit a criminal act, such as the crimeof forgery, embezzlement, or fraud. If criminalproceedings are civil engagement aspect criminally accountable through the criminaljustice process, not fully guarantee the value of justice and expediency forperpetrators and victims. The use of the criminal justice process instruments can notresolve the problem and can lead to new problems and not the end of legalsolutions, because it always ends up with the situation `lost-lost` or `win-lost`.Look reality in order to achieve a fair procedural justice and restorative justice inresolving civil engagement aspects of the criminal case, may only be achieved byagreement of the parties to the conflict. Victims and perpetrators could have madea peace agreement, where the offender is willing to provide compensation inaccordance with the value of the loss suffered by thevictim, actors and consequently no longer need to undergo the process of criminaljustice. One concept to realize the idea is a system of mediation as a settlement out ofcourt which is so far only known as alternative dispute resolution (ADR) in the realmof private law. The birth of the concept of the need for alternative thinking aspects ofthe criminal settlement of civil engagement through penal mediation is anattempt for the win-win solution, or mutually acceptable solution.In the development and reform of criminal law in Indonesia, thenin this dissertation research are: (1) Why penal mediation can be an alternative option inthe resolution of criminal cases beraspek civil engagement in the Indonesian criminaljustice system; (2) How is the construction of alternative models of ideal completionof the criminal case beraspek civil engagement in the criminal justice system inIndonesia?This study uses a kind of normative legal research using three approachesnamely statutory approach, comparative approach, and conceptual approach. Typesof legal materials used in this study include primary legal materials, legalmaterials secondary, tertiary and legal materials that were analyzed qualitatively.The results showed that the mediation can be used as analternative penal settlement on the criminal aspects of civil engagement inthe Indonesian criminal justice system, for penal mediation is part of an effort toimprove the criminal justice system to be effective and efficient. The existenceof penal mediation will provide a solution that settlement aspectsof criminal civil engagement does not necessarily have to be resolved through thecriminal justice process, so that the workload of the criminal justice system becomeslighter. Penal mediation will have positive implications for the achievementof justice is fast, simple and low cost. Criminal offense has the characteristic aspectsof civil engagement or special characteristics, which leads to a conflict over the interestsof the individual (private) which resulted in material losses, allowing the peacefulsettlement by both parties (perpetrators and victims). These characteristics can befound in Article263of the Penal Code (forgery), Section 378 of the CriminalCode (fraud), and Article 372 (embezzlement). Mediation isa penal settlement mechanism criminal aspects that strengthen the involvementof civil engagement victims actively and autonomously. The victim was not seen as anobject of the settlement procedure as a settlement through the criminaljustice process, but rather as a subject who has a personal responsibility and theability to act on his own will to resolve hiscase. Mediation can establish penal responsibility for his mistakes actors realize that, sothe criminal aspects of the engagement of civil cases can be solvedcompletely by atmosphere of peace between the perpetrator and thevictim. Penal mediation can provide an opportunity for the offender to take remedialaction as a form of responsibility and efforts to free the offender from guilt.Making mediation as an alternative penal settlement on the criminal aspectsof civil engagement in the Indonesian criminal justice system requires the constructionof an alternative model ideal choice settlement in accordance with the conditionsof Indonesian society, it can be considered for the applicationof penal mediation current, namely: (1) the positive criminal law, mediation as analternative penal settlement of criminal cases has been no regulation, but in certaincases there are opportunities beyond the completion of the criminaljustice process; (2) in Islamic law, peaceful conflict resolution mechanisms ispossible. Sulh models can be developed in the criminal aspects of the mechanismof settlement through mediation penal civil engagement, for this wasnot separated from muamalah dispute in which thereare elements that allow crime; (3) the common

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/347.09/SYA/m/061400983
Subjects: 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.09 Dispute resolution
Divisions: S2 / S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Budi Wahyono
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160938
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item