Kristiyanti, CelinaTriSiwi (2014) Hukum Jaminan Fidusia dalam Sistem Jaminan Kebendaan. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan penulisan disertasi ini adalah (1) untuk menemukan dan menganalisis kepastian hukum jaminan fidusia dalam sistem jaminan kebendaan, (2) untuk menemukan dan menganalisis integrasi asas hukum jaminan fidusia dengan asas dalam sistem jaminan kebendaan. Teori-teori yang digunakan sebagai media analisis dalam peneliian ini adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum ( grand theory ), teori perundang-undangan ( middle theory ), teori hermeneutika dan teori sistem ( applied theory ). Isu hukum dalam disertasi ini adanya konflik norma antara norma yang bersifat regulatif dengan yang bersifat fasilitatif, Pasal 2 dengan Pasal 37 dan Pasal 38 tentang keberlakuan jaminan fidusia dan FEO. Terdapat norma yang kabur ( vague norm ) yang menyebabkan tumpang tindih/inkonsistensi konsep hukum, antara lain Pasal 1 ayat (1) tentang fidusia dan Pasal 1 ayat (2) tentang jaminan fidusia, Pasal 11 (1) dengan Pasal 12 ayat (1) mengenai konsep pendaftaran yakni bendanya sebagai objek atau akta jaminannya. Sehingga UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merupakan sub sistem jaminan kebendaan secara substansi tidak memberikan kepastian bagi para pihak yakni bagi kreditur dan pihak ketiga yang beritikad baik. Salah satu sebab terdapat kekosongan norma yang khusus mengatur tentang benda, sehingga terjadi dualisme penggunaan asas yakni asas pelekatan vertikal sesuai KUHPerdata dan asas pemisahan horisontal sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang juga berlaku untuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Metode untuk menjawab masalah pertama, dan kedua, dilakukan studi normatif dengan pendekatan konsep, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh (1) hukum jaminan fidusia tidak memberikan kepastian hukum dalam sistem jaminan kebendaan faktor penyebabnya adalah pada perkembangan hukum jaminan fidusia; faktor jaminan fidusia tidak didaftarkan, faktor penormaan; (2) asas-asas dalam hukum jaminan fidusia sebagai subsistem hukum jaminan kebendaan belum terintegrasi dengan asas-asas hukum jaminan kebendaan yang lain dalam sistem jaminan kebendaan, yang seharusnya saling komplementer, terpadu dan konsisten. Oleh karenanya dibutuhkan politik hukum sistemik sebagai solusi permasalahan dari hukum jaminan kebendaan ( ius constituendum ). Politik hukum memiliki peran sangat penting, paling tidak untuk dua hal. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal perlu dilakukan pembaharuan norma dengan melakukan harmonisasi sehingga asas-asas hukum jaminan fidusia terintegrasi dengan asas jaminan kebendaan dalam sistem jaminan kebendaan. Keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan `jembatan` antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan yang terpadu. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum. Rekomendasi dari hasil penelitian ini ditujukan kepada : (1) lembaga eksekutif dan legislatif agar melakukan pembaharuan undang-undang dengan mengevaluasi secara menyeluruh yang lebih cermat khususnya jaminan fidusia dalam sistem jaminan kebendaan dengan pendekatan politik hukum sistemik, yang komprehensif, konsisten dan terpadu, (2) pemerintah dan penegak hukum lebih responsif dengan membuat regulasi teknis, koordinasi dan pengawasan secara berkala, sehingga permasalahan cepat terselesaikan mengingat jaminan fidusia tidak hanya menyangkut aspek privat namun juga aspek publik. Sistem hukum dikondisikan lebih `well functioning` dengan prinsip tepat guna dan tepat sasaran, mengedepankan public service yang lebih optimal oleh karenanya diperlukan SDM yang kompeten, jujur, pro aktif dengan dukungan financial yang memadai.
English Abstract
The purpose of this dissertation is to (1) find and analyze the legal certainty of fiduciary security in material security system, (2) to find and analyze the integration of the principles in fiduciary security law with the principles in material security system. The theories used as the medium of analysis in this research are the theory of legal certainty, theory of legal protection (grand theory), theory of law (middle theory), hermeneutics, and system theory (applied theory). In this dissertation the legal issue is the presence of norm conflict between regulative and facilitative norms, between Article 2 and Article 37 and Article 38 about the enforceability of fiduciary security and FEO. There was a vagueness of norm which caused an overlapping/inconsistency of legal concepts, including Article 1 Paragraph (1) on fiduciary and Article 1 Paragraph (2) on fiduciary security, Article 11 Paragraph (1) and Article 12 Paragraph (1) on the concept of registration, in which the material is the object or the security deed. As a result, Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Security as the sub-system of material security system, does not in its substance provide legal certainty to the involved parties, that are the creditors and the third parties that acted in good faith. One of the causes is that there is a lack of norm which specifically regulates the material, so that there is a dualism in principle usage: the vertical attachment principle according to the Civil Law and horizontal separation principle according to Law No. 5 Year 1960 on Agrarian Principles, which also applies to Law No. 4 Year 1996 on Security Rights. The method used to solve the first and second problems is normative study with concept approach, historical approach, and comparative approach. The results obtained are (1) fiduciary security law does not provide legal certainty in material security system, due to the following factors: the development of fiduciary security law, unregistered fiduciary security, and the norms; (2) the principles of fiduciary security law as the sub-system of material security law have not been integrated with the principles of other material security laws in the material security system, which should have been complimentary, unified, and consistent. Because of this, it is important to have a systemic law politics which can solve the problems of material security law (ius constituendum). Law politics has a very important role, at least for two things: first, as the reason for why a legal regulation should be created; second, in order to determine the objects to be translated into legal phrases and be formulated into articles of law, it is necessary to have norm reform through some harmonization, so that the principles of fiduciary security law are integrated with the principles of material security in material security system. The presence of regulations and article formulation is `a bridge` between law politics, stipulated through the application of the law politics during the unified implementation stage of regulations. This is because implementation of regulations has to have a tight correlation and consistency with what is stipulated as the law politics. This research`s recommendations are intended for: (1) the executive and legislative institutions so that they can reform the law through comprehensive evaluation, particularly with regards fiduciary security in material security system, using systemic law politics approach that is comprehensive, consistent, and unified; (2) the government and law enforcers, so that they become more responsive through creating technical regulations and making periodical coordination and supervision, so that any problem can be quickly solved, considering fiduciary security not only concerns the private aspects but also the public aspects. The legal system is conditioned to be well functioning with the principle of appropriateness and accuracy, to prioritize a more optimal public service which thus reuires human resources that are competent, honest, and proactive, with adequate financial support.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/346.059/KRI/h/061406851 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 05 Nov 2014 12:05 |
| Last Modified: | 05 Nov 2014 12:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160917 |
Actions (login required)
 |
View Item |