BKG

Ardilafiza, (2012) Rekonseptualisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Dilatarbelakangi oleh benturan nilai antara bentuk negara persatuan/federasi dengan bentuk negara kesatuan yang telah berlangsung jauh sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ternyata semangat kebangsaan mampu mereduksi semua perbedaan menjadi suatu kesadaran akan pentingnya negara sehingga terbentuknya NKRI. Problematika filosofis tersebut berlanjut pada inskonsistensi teoritis dan yuridis, yaitu konflik horizontal dalam perumusan UUD 1945 hasil perubahan tahun 1999-2002 yaitu konflik antara bentuk negara kesatuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) dengan keinginan untuk mempertahankan pluralisme bangsa yang ada pada Pasal 18, 18A dan 18 B. Di samping itu terdapat kekaburan makna otonomi yang ada dalam UUD 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan, yang mengakibatkan tidak konsistennya pilihan otonomi yang dianut dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dilain pihak banyak upaya hukum untuk menguji materi undang-udang tentang pemerintahan daerah pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan cerminan sulitnya memahami konstruksi NKRI dikaitkan dengan otonomi daerah. Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang diteliti adalah pertama; bagaimanakah konstruksi yuridis (Konstitusional) NKRI berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?. Kedua; Apakah konsep tentang pengaturan penyerahan urusan pemerintahan secara vertikal (desentralisiasi) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan asas otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud Pasal 18 (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?, dan ketiga; bagaimanakah rekonseptualisasi negara kesatuan Republik Indonesia yang ideal dimasa depan? Metode penelitian yang digunakan untuk mengurai masalah tersebut adalah yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, yuridis, historis, komparatif dan koseptual dengan menggunakan kerangka teori sebagai pisau analisis yaitu teori kedaulatan dan bentuk negara, pembagian kekuasaan dan desentralisasi (otonomi). Analisis penelitian terhadap masalah pertama ditemukan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kepastian bentuk negara yang dianut Indonesia, karena terdapat konflik horizontal yang sangat substasial antara bentuk negara kesatuan yang dijamin dalam Pasal 1 (1) dan bentuk negara federal yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hal pokok yang ditemukan dalam konstruksi UUD 1945 berikut: (1) Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 memberikan karakter bentuk negara federal dalan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dengan dibaginya NKRI ke dalam daerah Provinsi dan daerah Kabupaten, maka terjadi pergeseran cara pandang terhadap negara. Batas daerah yang selama ini dijadikan batas administratif berubah menjadi batas wilayah, sehingga sengketa perbatasan antara daerah tidak dapat dihindarkan. (2) Kekuasaan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) UUD 1945 adalah abstrak karena tidak punya urusan, karena berdasarkan Pasal 18 (5) UUD 1945 seluruh urusan ada pada daerah provinsi, kabupaten dan kota. (3) Otonomi seluas-luasnya yang dianut UUD 1945 mempunyai pengertian kualitatif dan kuantitatif, yaitu kebebasan berprakarsa atau inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat daerah masing-masing terhadap seluruh urusan pemerintahan kecuali yang ditentukan undang-undang menjadi urusan pemerintahan pusat. (4) Otonomi yang dianut oleh seluruh susunan pemerintahan daerah menurut UUD 1945 yaitu Provinsi, Kabupapaten, Daerah Istimewa dan daerah khusus serta masyarakat hukum adat (desa) adalah otonomi yang datang dari bawah, dan bukan otonomi yang lahir karena adanya penyerahan urusan dan wewenang dari pemerintah pusat. Sehingga UUD 1945 tidak menempatkan desentralisasi sebagai instrumen untuk membagi urusan dan wewenang kedaerah, karena seluruh urusan pemerintahan ada didaerah. UUD 1945 hanya mengenal proses resentralisasi yaitu menarik urusan dari daerah kepusat dengan undang-undang. (5) Pola pengaturan pemerintahan daerah menurut UUD 1945 harus diawali dengan undang-undang tentang urusan pemerintahan pusat sebagai undang-undang yang mempunyai kedudukan paling sentral untuk menentukan batasan kewenangan pemerintah pusat yang akan diatur pada undang-undang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis terhadap masalah kedua memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum/tidak memahami tuntutan UUD 1945 sehingga pengaturannya bertentangan dengan UUD 1945 yaitu: (1) Adanya upaya mengubah otonomi seluas-luasnya menjadi otonomi materiil dengan melakukan pembagian urusan ke daerah yang bertentangan dengan Pasal 18 (5) UUD 1945. (2) Terdapat upaya penyeragaman pengaturan bagi semua daerah yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan yang plural. (3) Menempatkan Gubernur sebagai pelaksana urusan yang diserahkan melalui dekonsentrasi bertentangan dengan Pasal 18 (2) UUD 1945. (4) Pengaturan Pasal 10 UU Nomor 32 tentang pemerintahan Daerah semakin memperburuk eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekonseptualisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan cara perubahan UUD 1945 atau dengan melakukan perubahan dan penyesuaian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan tuntutan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 adalah upaya mengembalikan karakteristik negara kesatuan yang hilang sebagai akibat perubahan terdahulu. Untuk menjamin pluralisme daerah, maka fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam bidang legislasi harus sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebagai rekomendasi untuk menjamin konstitusionalitas pelaksanaan pemerintahan daerah, dan menjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan maka perlu mempertimbangkan kedudukan UU Pokok (UU tentang Urusan Pemerintahan) dengan menempatkannya pada hirarki di atas undang-undang biasa.

English Abstract

Motivated by the clash of values between the form of state union/federation to form a unitary state that has been going on long before the existence of the Republic of Indonesia. But the national spirit was able to reduce all differences to be an awareness of the importance of the state so that the formation of NKRI. Philosophical Problems continued at the theoretical and juridical in-concistency. Horizontal conflicts in the formulation of the 1945 changes in 1999-2002, namely the conflict between the form of a unitary state as stipulated in Article 1 yat (1) the desire to maintain the existing pluralism in Article 18, 18A and 18 B. In addition, there is no ambiguity of meaning of autonomy in the 1945 both before and after the change, which resulted in inconsistencies in the choice of autonomy adopted in the law on local government. On the other hand a lot of effort to test the material laws Laws on local government in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia is a reflection of the difficulty of understanding the construction of NKRI associated with regional autonomy. Based on the above background the problem under study is the first; how the juridical construction (Constitutional) NKRI by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945?. Second: Is the concept of setting the vertical handover of governmental affairs (decentralization) based on Law Number 32 Year 2004 on Regional Government in accordance with the principle of autonomy as stipulated in Article 18 (5) The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945?, And the third; how the unitary Republic of Indonesia re-conceptualization ideal future? The method used to parse the issue is a normative juridical approach to the philosophical, juridical, historical, comparative and conceptual framework of the theory by using a knife analysis of the theory of sovereignty and statehood, the division of power and decentralization (autonomy). Analysis of the first study of the problem is found that the Act of 1945 does not provide assurance that the form adopted by Indonesia, because there are very substasial horizontal conflict between form a unitary state that is guaranteed in Article 1 (1) and the federal state form provided for in Article 18 of Law of 1945. Some of the main things that are found in the 1945 construction of the following: (1) The provisions of Article 18 Paragraph (1) of the 1945 Constitution gives the federal role in the character of the country form the Republic of Indonesia, due to the sharing of NKRI into the province and the district, then shift the perspective of the country. Limit the area that had been used as administrative boundaries become frontiers, so that the border dispute between the regions can not be avoided. (2) Presidential powers referred to in Article 4 (1) UUD 1945 is abstract because it does not have any business, because under Article 18 (5) UUD 1945 the whole affair is in the provinces, districts and cities. (3) Autonomy of the 1945 Constitution has adopted the qualitative and quantitative terms, the freedom of its own initiative or the initiative to organize and manage all matters relating to the interests of the people of each area of the whole business of government except for legislation determined to be the center of government affairs. (4) Autonomy adopted by all local government structure under the 1945 Constitution, namely Province, Kabupapaten, Special Region and special areas and indigenous and tribal peoples (villages) is the autonomy that comes from below, rather than autonomy born of affairs and the transfer of authority from central government. So do not put the 1945 decentralization as an instrument to divide the business and the authority of the stricken area, because there are whole areas of governmental affairs. 1945 Constitution only recognizes the exciting affairs of recentralisation the area to the center with the law. (5) Patterns of regional governance arrangements under the 1945 Constitution should be preceded by the law on the affairs of the central government legislation that has the most central position to determine the limits of central government authority will be set on legislation related to local governance. Analysis of the problem shows that the legislators Number 32 Year 2004 regarding Regional Government has not/do not understand the demands of the 1945 Constitution so that the regulation contravenes the 1945 Constitution, namely: (1) The effort to transform autonomy into substantive autonomy to make distributions to the local affairs that are contrary to Article 18 (5) of the 1945 Constitution. (2) There is an effort for all areas of uniform regulation as opposed to the principle of plural unitary state. (3) Placing the Governor as the executor of affairs submitted through deconcentration contrary to Article 18 (2) of the 1945 Constitution. (4) Regulation of Article 10 of Law No. 32 of the Local Government worsened the existence of the Republic of Indonesia. Reconceptualization the Republic of Indonesia can be done by changing the 1945 Constitution or to make changes and adjustments of Law No. 32 of 2004 with the demands of the 1945 Constitution. Change the 1945 Constitution was an attempt to restore the lost unity of the country characteristics as a result of previous changes. In order to ensure pluralism of the region, the functions of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia in the field of legislation should be aligned with the House of Representatives of the Republic of Indonesia. As a recommendation to ensure the constitutionality of the implementation of local government, and maintain the harmonization of legislation it is necessary to consider the position of Principal Act (Law on Governmental Affairs) by placing it in the hierarchy above the ordinary laws.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/342.598/ARD/r/061204264
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160849
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item