BKG

Kurnia, MahendraPutra (2011) Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Geospasial. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara besar, Negara kepulauan dengan wilayahnya yang sangat luas, negara yang terkenal karena kekayaan sumber daya alamnya, negara yang pernah menyandang julukan `macan asia`, ternyata memiliki permasalahan yang cukup serius terkait dengan wilayahnya. Ironisnya permasalahan tersebut justru terletak pada kawasan perbatasan yang seharusnya berfungsi sebagai `pagar depan` wilayah NKRI. Problematika filosofisnya adalah belum tercapainya cita dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara teoritis, lemahnya kesadaran akan wilayah negara maritim membuat keutuhan wilayah sering terancam. Hal ini diperparah dengan pengaturan yang terlalu banyak dan tidak komprehensif serta aspek kelembagaan yang terkait dengan kawasan perbatasan NKRI (problematika yuridis). Problematika filosofis, teoritis dan yuridis tersebut berdampak pada kondisi empiris kawasan perbatasan NKRI yang masih terbelakang dari aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya. Dibalik semua problematika tersebut terdapat disharmoni hukum berupa banyak dan parsialnya pengaturan yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran serta kerumitan pada aspek kewenangan kelembagaan. Sehubungan dengan disharmoni hukum tersebut, penting untuk dicarikan solusinya. Pertama harus dicari terlebih dahulu makna hukum (nilai, asas dan prinsip) yang terkandung pada kawasan perbatasan NKRI, dengan mengetahui makna hukum yang terkandung dalam kawasan perbatasan, akan memudahkan untuk mengidentifikasi secara detail letak disharmoni hukum yang terjadi terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan NKRI untuk kemudian menentukan arah harmonisasi hukum yang akan dituju dan terakhir, arah harmonisasi hukum yang telah ditentukan tersebut dikonkritkan dalam bentuk pembaharuan konsep hukum untuk merubah paradigma lama menjadi paradigma baru yang lebih komprehensif, efisien, efektif dan berteknologi dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Kawasan perbatasan NKRI berikut beberapa peraturan perundangundangan dan lembaga/badan yang terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan NKRI menjadi fokus utama karya ilmiah yuridis normatif ini. Teori kewilayahan negara, teori harmonisasi hukum dan teori hukum dan teknologi dikolaborasikan dengan berbagai pendekatan-pendekatan ilmiah menghasilkan analisis pembahasan yang logis, kritis, radikal dan progresif serta dapat dipertanggungjawabkan dan saran-saran yang dapat dilaksanakan. Kombinasi teori kedaulatan wilayah negara dan pendekatan filosofis serta pendekatan menghasilkan pemahaman bahwa pada hakekatnya kawasan perbatasan NKRI adalah batas berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya. Ini mengandung arti bahwa secara hukum (nasional dan internasional) kedaulatan penuh Pemerintah RI hanya sampai di kawasankawasan perbatasan NKRI yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kawasan perbatasan antara lain nilai kedaulatan, nilai integritas, nilai kesetaraan, kesepakatan dan hormat menghormati, nilai pembangunan negara dan kerjasama, nilai kepastian hukum, nilai ideologi, nilai politis, nilai ekonomi/kesejahteraan, nilai sosial dan budaya, nilai pertahanan keamanan, nilai geografis, nilai spasial dan nilai teknologi. Adapun asas/prinsipnya adalah asas transnasional, prinsip kesetaraan (principle of the sovereign equality), prinsip non-recognition (non-recognition principle), asas pertahanan dan keamanan/prinsip membela diri (self defence principle), asas kerjasama, asas keberlanjutan/sustainability principle, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas penggunaan teknologi dan asas negara kepulauan. Berdasarkan evaluating analysis, secara detail disharmoni hukum terletak pada aspek peraturan perundang-undangan (potensi perbedaan penafsiran kewenangan dalam kerangka otonomi daerah, penggunaan istilah `wilayah perbatasan` dan `kawasan perbatasan`, penggunaan asas, prinsip dan tujuan terkait pengembangan kawasan perbatasan NKRI, pengaturan objek yang sama dalam bermacam-macam peraturan (pengaturan parsial) dan instrumen hukum ratifikasi perjanjian batas negara dan titik koordinat yang beragam). Selain aspek peraturan perundang-undangan, kondisi disharmoni juga terdapat pada aspek kelembagaan (banyak lembaga/badan tidak efektif dan efisien, it`s complicated (susunan yang rumit) dan pengunaan data informasi yang tidak sama dalam mengambil suatu kebijakan). Berdasarkan kondisi tersebut, harmonisasi hukum diarahkan pada `upaya pengaturan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (dengan kawasan perbatasan masuk di dalamnya) secara efektif, efisien dan komprehensif yang berbasis teknologi untuk mencapai cita dan tujuan negara`. Arah harmonisasi hukum ini menghasilkan ide one regulation one body (satu aturan satu badan). Konsep pembaharuan hukum dengan ide one regulation one body diharapkan dapat membawa perubahan paradigma dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Ide one regulation dikonkritkan dengan usulan pembentukan UU Wilayah NKRI yang secara substansial mengatur seluruh aspek kewilayahan NKRI, baik yang berada di bawah kedaulatan penuh, hak berdaulat ataupun hak-hak lain sebagaimana diatur hukum internasional, mulai dari bawah tanah sampai ruang angkasa, termasuk di dalamnya, pengaturan dan pembentukan badan yang berkompetensi dan berwenang atas kawasan perbatasan NKRI. UU Wilayah NKRI ini juga akan dilengkapi dengan lampiran berupa peta wilayah Indonesia secara lengkap, daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia di darat dan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar, daftar alur laut kepulauan Indonesia, daftar nama pulau-pulau Indonesia dan daftar ratifikasi perjanjian batas negara yang telah disepakati. Adapun ide one body, dikonkritkan dengan ide pembentukan Badan Nasional Kawasan Perbatasan RI (BNKP RI). Badan ini akan menjadi badan yang berkompetensi dan berwenang atas kawasan perbatasan dengan tugas pokok menjalankan tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

English Abstract

The Unitary State of Indonesian Republic is a big country blessed with widely distributed islands and the natural resource abundance. It is once got a famous name of `Asian Tiger`. Despite this terrifying term, its territorial challenge seems more serious. Ironically, this problem develops from the frontier territory as `the front gate` of the country. Indeed, the philosophical problematic is still related to the incapability to accomplish national objective as written in the Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Theoriticaly, lower awareness being as a maritime country leads the territorial coherence to be susceptible to any threats. Too many and less comprehensive territorial regulations and the excessive number of agencies for frontier administration are only making the problem worsened (juridical problems). The philosophical, theoretical and juridical problems are giving bad impact on the empirical condition of the frontier area of Indonesian country, mostly characterized with its backwardness in its political, social, economical and cultural aspects. As the consequence of these problems, law disharmony is become a legal issue. The partial regulation may also cause misinterpretation or confuse the authorized agency. Several solutions are important to deal with the legal disharmony. First, the meaning of law (value, base and principle) must be identified. The understanding the meaning of law regulating the frontier will facilitate the identification of the detail of law disharmony. Moreover, the frontier area development can determine the direction of law harmony. This direction is made to a concrete manifestation in the form of a legal concept to change the old paradigm into a comprehensive, efficient, effective, and technological-based new paradigm to develop the national frontier area. The frontier area of Indonesia and any regulations or agencies which are administering the frontier area development are becoming the main focus of this normative juridical scientific work. State territorial theory, law harmony theory, and law and technological theory, will be collaborated with some scientific approaches to produce a logical, critical, radical and progressive analysis of discussion, which is accountable and giving the applicable suggestions. The combination of state sovereign theory with philosophical approach may be expected to extend our understanding that in essence, Indonesia frontier area should be the end line of the government`s comprehensive sovereignty over the territory with its content above, on surface or under the land. It also means that in term of legal (national or international), comprehensive sovereignty of the government of Indonesia only prevails until the predetermined frontier area. The values containing in the frontier area are sovereignty, integrity, equality, agreement and respect, national development and cooperation, law certainty, ideology, politic, economic/welfare, social and cultural, secure defense, geography, spatial and technology. The principles considered in this issue include trans-national, sovereign equality, non-recognition, self-defense, cooperation, sustainability, decentralization, de-concentration and aid assignment, justice, benefit, law certainty, technology utilization, and island state. In considering evaluating analysis, law disharmony found in the legislations (the gap among authority interpretations through local autonomy framework, over some issues, such as the use of `frontier territory` and `frontier area`; the use of various bases, principles, and objectives related to the frontier development; the management of similar objective with different regulations (partial regulation); and different instruments to ratify the national frontier agreement and many coordinate points). In addition, disharmony can be found in the organizational aspect (some agencies seem ineffective and inefficient, complicated, and often use different information data to decide a policy). Law harmony, therefore, must be oriented to `the administration of development and management of The Unitary State of Indonesian Republic (including frontier area) in manner of effectiveness, efficiency, and comprehensiveness, based on technology to accomplish the state sentiment and objective`. The direction of law harmony should result in an idea `one regulation one body`. A law rejuvenation concept with an idea `one regulation one body` is expected to change the paradigm of the frontier territorial development. The idea of one regulation is made to concrete by proposing Territorial Act explaining the whole aspects of Indonesia territorial, including those under full sovereignty, sovereign rights, or other rights regulated under international law, from underground to outer space, including any contents beneath, as well as clarifying the competent and authorized agency to administer frontier area. Territorial Act is also equipped with some enclosures such as the complete Indonesia map, the list of geographic coordinates including starting points of islands from the land and sea which are covering the outer small islands, the list of Indonesia sea path, the list of islands name, and the list of national agreement ratification. The idea of one body is concreted by establishing the National Agency of Frontier Area (BNKP RI – Badan Nasional Kawasan Perbatasan RI). This agency works as the competent and authorized organization to administer any territorial issues, or to conduct any government duties assigned in the development and management fields of Indonesia frontier area based on the prevailed legislations. In the end, the concept one regulation one body supported by the geospatial technology (a technology with geo reference), by changing the paradigm and setting the orientation for Indonesia development previously will produce a comprehensive, efficient, and effective territorial (including frontier area) development and management concept based on geospatial technology.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/342.598 041 3/KUR/h/061102524
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160847
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item