BKG

Hufron, (2012) Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Judul Disertasi tersebut diangkat , karena dilatarbelakangi adanya tiga problem utama, yaitu problem filosofis, problem teoritis dan problem yuridis. Adapun problem filosofis antara lain meliputi : (1) Persidangan MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus Pendapat DPR, dalam Perubahan UUD 1945 bertentangan dengan asas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) serta asas `audi et alteram partem`. (2) Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak berlangsung secara `obyektif` dan `fairplay` (jujur dan adil), jika DPR sebagai pihak pengusul , merangkap sebagai anggota MPR yang memutus pemberhentian, dan (3) Jika Presiden dan Wapres lowong secara bersamaan, dikembalikan kepada MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Baru bertentang dengan prinsip partisipasi publik, akseptabilitas dan kapabilitas bagi Presiden dan Wapres terpilih.Sedangkan, problem teoritis yaitu , diberikan wewenang kepada MPR untuk memilih Presiden dan Wapres baru, jika keduanya lowong secara bersamaan, menunjukkan tidak adanya konsistensi dalam penerapan Teori Sistem Pemerintahan Presidensial.Terakhir, terdapat problem yuridis antara lain yaitu : (1) Adanya Kekaburan Norma (vage norm) , Pasal 7A UUD 1945, tentang pengertian `Perbuatan Tercela `. (2) Adanya Kekosongan Konstitutional (constitutionale vacuum),(3) Adanya disharmonisasi norma hukum antara Pasal 7A dengan 7B ayat (1), (2), (3) UUD 1945 dalam membedakan alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wapres, pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7A menggunakan kata penghubung `maupun`, Pasal 7B ayat (2) menggunakan kata penghubung `ataupun`, sedangkan Pasal 7B ayat (1) dan Pasal 7B ayat (5) memakai kata penghubung ` dan/atau`, padahal arti atau makna ketiga istilah tersebut berbeda satu sama lain . Dari latarbelakang masalah di atas, diangkat tiga isu hukum yaitu : (1) alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan pada Perubahan UUD 1945 (2) prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan pada Perubahan UUD 1945 (3) pengaturan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden akibat proses pemberhentian secara bersamaan dalam masa jabatan pada Perubahan UUD 1945. Metode Penelitian dalam disertasi ini diawali dengan uraian tentang jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan meliputi : (1) Pendekatan filosofis, (2) Pendekatan konseptual, (3) Pendekatan perundang-undangan, (4) Pendekatan sejarah, (5) Pendekatan kasus,(6) Pendekatan perbandingan. Adapun Sumber Bahan Hukum yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum Melalui studi pustaka atau studi dokumen. Setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan Analisa dengan menggunakan model Deskriptif Analitis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan pada Perubahan UUD 1945, terutama alasan melakukan `perbuatan tercela` bertentangan dengan dengan prinsip negara hukum demokratis yang bertumpu pada asas legalitas dan kepastian hukum (legal certainty and legality principles). Karena perumusan norma `perbuatan tercela` dalam UUD 1945 bersifat umum, abstrak dan kabur, sehingga secara akademik dimungkinkan untuk ditafsirkan secara beragam (multitafsir). (2) Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan pada Perubahan UUD 1945 secara normatif menutup kemungkinan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk diberhentikan dalam masa jabatan. Karena bentuk hukum putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan melalui Ketetapan MPR sebagaimana ditentukan oleh Pasal 38 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD kontradiksi dengan Pasal 7 Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pengaturan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden akibat proses pemberhentian secara bersamaan dalam masa jabatan pada Perubahan UUD 1945 bertentangan dengan teori sistem pemerintahan presidensial yang bercirikan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Dari hasil kesimpulan, diajukan saran sebagai berikut: (1) Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa melakukan `perbuatan tercela` perlu dihapus pada saat dilakukan amandemen UUD 1945. (2) Perlu dilakukan revisi Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama terkait dengan pengertian Ketetapan MPR. (3) Perlu dilakukan redesain konstitusional terhadap proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan menjadikan DPR RI atau DPD RI sebagai pihak pengusul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (inisiator), Forum MPR sebagai pihak yang melakukan tuntutan atau pendakwaan (to impeach) kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, diakhiri dengan persidangan MK, yang putusannya bersifat final dan mengikat (trial of impeachment), dengan putusan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan atau tetap melanjutkan jabatan presiden dan/atau wakil presiden sampai akhir masa jabatannya. (4) Pengisian atau pergantian jabatan Presiden dan Wakil presiden apabila keduanya diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatan oleh MPR adalah diselenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

English Abstract

This Dissertation Titles, against the background of the three main problems, namely a philosophical problem, the problem of the theoretical and juridical problems. The philosophical problem include: (1) The trial Court in examining, hearing and deciding opinion Parliament, in the 1945 Amendment against the principle of fair trial and impartial (fair trial) and the principle of `audi et alteram partem`. (2) Removal from office President and/ or the Vice President did not take place in the `objective` and `Fairplay`, if the House as the proposer, also members of the Assembly which decided the dismissal, and (3) If the President and Vice President vacant at the same time, returned to the Assembly to vote, contrary to the characteristics of the presidential system. Meanwhile, the theoretical problem that is the contradiction between the norms provided for in Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution with the Presidential Systems Theory. Finally, there are juridical problems were : (1) grey norm or vage normen, (2) The constitutional vacuum (vacuum constitutionale), (3) Disharmonization of Law. In this dissertation raised three issues, namely : (1) The reasons of Removal from Office the President and/ or Vice President on 1945 Amendment (2) Procedure to impeach the President and/ or Vice President in the office on 1945 Amendment (3) How to fill the position of President and Vice President due to the simultaneous Removal from office on the 1945 Amendment. Research methods in this dissertation begins with the kind of research, namely the normative legal research. While the approach to problems that are used include: (1) philosophical approach, (2) conceptual approach, (3) legislation approach, (4) historical approach, (5) case approach, (6) comparison approach. The source material used law is the primary source of law, secondary legal materials and legal materials tertiary. Collection and Processing Materials of Law through literature study or study of documents. After legal materials collected, analysis performed by using descriptive analytical models. Conclusions of the research results obtained: (1) The reason removal from office President and/ or Vice President on the 1945 Amendment, especially the grounds of `misdemeanor` contrary to the principle of democratic constitutional state, which is based on the principle of legality and legal certainty. Because the formulation of norms `misdemeanor` on the 1945 Constitution is general, abstract and vague, so academically it is possible to be interpreted in various ways (multiple interpretations). (2) Procedure to impeach the President and/ or Vice President on the 1945 Amendment in the normative rule of President and/ or the Vice President for the term of office not terminated. Because of the legal form of the decision to impeach the President and/ or Vice President with through the MPR, as provided by Article 38 of Act No. 27 Year 2009 on the MPR, DPR, DPD and DPRD contradiction with Article 7 of Act No. 12 Year 2011 on the establishment of legislation. (3) The filling the position of President and Vice President due to the simultaneous dismissal of the term of office in the 1945 Amendment against the theory of presidential system of government characterized by the election of the president and vice president directly by the people. Base on the conclusions, proposed the following suggestions: (1) The reason to impeach the President and/ or Vice President in the form of `misdemeanor` should be removed at the time of the 1945 amendment. (2) should be revised Act No. 12 Year 2011 on the establishment of legislation, especially related to the understanding of the Legislative Act. (3) Filling or change the position of President and Vice President when they remove from office at the same time the term of office by the Assembly was held General Election of President and Vice President directly by the people vote.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/342.062/HUF/p/061202330
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160836
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item