BKG

Cahyowati, RR (2012) Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tinjauan Berdasarkan Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Alenia Keempat dinyatakan bahwa, dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia , dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi bangsa Indonesia harus mendapatkan perlindungan dari negara. Melindungi juga berarti memberikan kesempatan yang sama adilnya bagi laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai negara demokrasi, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara yang dicerminkan dengan keterwakilan mereka di lembaga legislatif. Keterwakilan itu haruslah mencerminkan keterwakilan yang adil dari komposisi penduduk yang ada dalam suatu negara, karena salah satu prasyarat tercapainya pelaksanaan demokrasi adalah terpenuhinya hak rakyat, baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Makna demokrasi dianggap menjadi tidak demokratis ketika ada sekelompok masyarakat atau golongan tersingkir dan tidak terwakili dalam lembaga perwakilan hasil pemilu. Ada masalah krusial mengenai prinsip keadilan yang menjadi esensi demokrasi yakni ketika ada kelompok tertentu tersingkir dari proses politik, sehingga makna demokrasi dapat dipertanyakan. Jumlah peduduk perempuan hampir setengah dari penduduk Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, perempuan masih jauh tertinggal dengan laki-laki, di segala bidang kehidupan. Permasalahan disertasi ini adalah politik hukum pengaturan keterwakilan perempuan di DPR RI, keterwakilan perempuan di DPR RI ditinjau dari prinsip keadilan, HAM, dan demokrasi, dan pengaturan keterwakilan perempuan di DPR RI berdasarkan prinsip keadilan, HAM, dan demokrasi. Disertasi dikaji dengan menggunakan penelitian hukum normatif , dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, filsafat, historis, dan pendekatan perbandingan dengan Negara Argentina, untuk membandingkan pengalaman dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Teori yang digunakan yaitu social engineering diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat, prinsip keadilan John Rawls, prinsip HAM, dan, prinsip demokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Politik hukum pengaturan keterwakilan perempuan di DPR RI, yaitu dicantumkannya tindakan khusus sementara/ affimative action , dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, dalam rangka pembaharuan hukum untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Untuk mempercepat terjadinya pembaharuan hukum, masyarakat perlu diberdayakan dengan pendekatan desentralisasi, bottom up , variasi lokal, proses belajar, keberlanjutan, dan social inclusion . Pengaturan keterwakilan perempuan di DPR RI, ditinjau dari prinsip keadilan, HAM,dan demokrasi, belum seperti yang diharapkan, karena perumusan norma tindakan khusus sementara/ affirmative action baru bersifat retorika belaka, karena tidak di dukung dengan sanksi yang tegas bagi parpol yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan UU No.10 Tahun 208 tentang Pemilu. Pengaturan keterwakilan perempuan di DR RI, berdasarkan prinsip keadilan, HAM,dan demokrasi, yaitu dengan merumuskan kembali tindakan khusus sementara/ affirmative action dalam Undang-undang Partai Politik, dan Undang-undang Pemilu Wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 40%, dengan pertimbangan semakin banyak perempuan yang direkrut oleh parpol maka peluang perermpuan lebih besar untuk masuk di lembaga legislatif. Dalam penempatan daftar calon menggunakan zipper system tidak bolong-menyusun caleg secara silang menyilang antara laki-laki dan perempuan, secara bergantian,dan adanya sanksi administratif bagi parpol yang tidak memenuhi kuota sekurang-kurangnya 40% perempuan dalam daftar bakal calon legislatif, sehingga parpol tidak berhak mengikuti pemilu. Rekomendasi. Tindakan khusus sementara/ affirmatif action perlu diakomodasi dalam AD/ART parpol, sebagai bentuk tanggungjawab parpol untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik. Parpol bertanggungjawab memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatian kesetaraan dan keadilan gender. Sistem Pemilu Prefresial dapat digunakan sebagai pilihan pada Pemilu Tahun 2024, karena dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI.

English Abstract

Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the Fourth Alenia stated that, the establishment of the Republic of Indonesia is to protect the whole Indonesian nation, and the entire homeland of Indonesia. Protect the whole Indonesian nation means both men and women who became the nation of Indonesia should get protection from the state. Protecting also means providing equal opportunity fair for men and women. Indonesia as a democracy, it should involve all components of society in determining the direction and policies of the state that is reflected by their representation in legislative bodies. Representation shall reflect a fair representation of the composition of the population that exists in a country, because one of the prerequisites to achieve the implementation of democracy is the fulfillment of the rights of the people, both men and women to participate in the administration of the state. Meaning of democracy is considered to be democratic when there is no community group or class of marginalized and underrepresented in representative institutions election results. There is a crucial issue regarding the principle of justice that became the essence of democracy, ie when there are certain groups excluded from the political process, so that the meaning of democracy can be questioned. The number of women peduduk almost half of the population of Indonesia, is a huge potential for supporting development in Indonesia. But in reality, women are still far behind the men, in all areas of life. The problem of this dissertation is the legal regulation of political representation of women in Parliament, women representation in Parliament in terms of principles of justice, human rights and democracy, and regulation of women`s representation in the House of Representatives based on the principles of justice, human rights and democracy. Dissertation examined using normative legal research, legislation approaches, concepts, philosophical, historical and comparative approach with the State of Argentina, to compare experiences in an effort to increase the representation of women in legislative bodies. The theory used is offset by empowering social engineering society, the principle of justice John Rawls, the principles of human rights, and, the principle of democracy. The conclusion of this study is, the law setting Political representation of women in Parliament, namely the inclusion of temporary special measures/affimative action, in Law No. 2 of 2011 on Political Parties, and Law Number 10 Year 2008 regarding General Election, in order to reform the law to provide opportunities the larger the women to sit in the legislature. To speed up legal reform, the public needs to be empowered with a decentralized approach, bottom up, local variations, the process of learning, sustainability, and social inclusion. Setting women`s representation in Parliament, in terms of principles of justice, human rights and democracy, not as expected, because the formulation of norms temporary special measures/affirmative action rhetoric is new, because it is not supported with strict sanctions for parties who can not meet provisions in the Act No.2 of 2011 on Political Parties, and 208 of Law No.10 Year of Election. Representation of women in the DR settings RI, on the principle of justice, human rights and democracy, with redefined temporary special measures/affirmative action in the Law of Political Parties and Elections Act Compulsory attention to the representation of women at least 40%, with more consideration women who were recruited by political parties perermpuan greater chances to enter the legislature. In the list of candidate placement system does not use a perforated zipper-up candidates are cross-crossed between men and women, alternately, and the administrative sanctions for parties that do not meet the quota of at least 40% of women in the list of legislative candidates, so that political parties do not eligible to vote. Recommendation. Temporary special measures/affirmatif action needs to be accommodated in the AD/ART political parties, as a form of political responsibility to increase the representation of women in politics. Political parties are responsible to give political education to members and the wider community, creating a climate conducive to national unity of Indonesia to the welfare of society, political recruitment in the process of filling political positions through a democratic mechanism with memperhatian equality and gender justice. Prefresial Election System can be used as an option on Election Year 2024, as it can ensure increased representation of women in Parliament.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/342.055 082/CAH/p/061200800
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160833
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item