BKG

AlAtok, ARosyid (2012) Saling Mengimbangi dan Saling Kontrol antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Keberadaan undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hirarki norma hukum, maupun dari fungsi UU pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, UU merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Karena itu pembentukan UU merupakan langkah penting untuk dapat menghasilkan UU yang ideal. Untuk menghasilkan UU yang baik, maka proses pembentukannya harus dilakukan dengan prinsip checks and balances (saling mengimbangi dan saling kontrol) antar lembaga negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Proses checks and balances dalam pembentukan UU bisa dilakukan melalui kerjasama baik antar lembaga negara di bidang legisltif maupun kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 hanya mengatur tentang pembentukan UU dalam beberapa pasal yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif dengan persetujuan DPR. Setelah perubahan UUD 1945, dalam pembentukan UU, selain melibatkan DPR dan Presiden juga nelibatkan DPD disertai mekanisme checks and balances dengan menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Namun, dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, upaya untuk menciptakan saling mengimbangi dan saling kontrol dalam pembentukan UU antara DPR, DPD, dan Presiden ternyata masih banyak mengandung permasalahan, baik secara filosofis, teoritis, maupun yuridis. Secara filosofis pembagian kewenangan antara DPR dan DPD dalam pembentukan UU masih belum berimbang secara proporsional. DPD cenderung ditempatkan sebagai subordinat dari DPR, sehingga kurang menunjukkan keadilan dan kurang menunjukkan eksistensi DPD sebagai parlemen dari unsur lembaga perwakilan daerah. Kewenangan DPD dalam pembentukan UU yang amat terbatas, secara teoritis juga menunjukkan kurangnya konsistensi dalam menerapkan sistem parlemen dua kamar. Begitu pula kuatnya keterlibatan Pemerintah dalam pembahasan RUU ada yang memandang sebagai kerancuan dalam menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Di samping itu juga terdapat kekosongan pengaturan dalam hal apa yang harus diperbuat oleh Presiden jika Pimpinan DPR dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak menyampaikan RUU yang telah disetujui bersama kepada Presiden. Kekosongan pengaturan juga terjadi dalam hal status hukum dari PERPU yang ditolak DPR antara tenggang waktu antara penolakan DPR dan berlakunya UU Pencabutannya. Apa yang menjadi kriteria `hal ihwal kegentingan yang memaksa` yang dapat dijadikan alasan Presiden untuk menetapkan PERPU sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 ternyata tidak dijabarkan dan dijelaskan oleh UU sehingga dapat menimbulkan kekaburan pengaturan. Berdasarkan latar permasalahan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan studi pengkajian dan analisis mengenai pengaturan proses saling mengimbangi dan saling kontrol antara DPR dan DPD, dan antara DPR dan Presiden dalam pembentukan UU setelah perubahan UUD 1945. Penelitan ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif dengan menggunakan statuta approach, conceptual approach, hystorical approach, dan comparative approach. Sedang landasan teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum, Teori Pembagian Kekuasaan, Teori Sistem Pemerintahan, Teori Sistem Parlemen, dan Teori Perundang-undangan. Data penelitian ini berupa bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945 dan perubahan-perubahannya, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 17 Tahun 2003, Perpres No. 61 Tahun 2005, Perpres No. 68 Tahun 2005, Perpres No. 1 Tahun 2007, dan paraturan perundang-undangan lainnya seperti Tata Tertib DPR RI dan Tata Tertib DPD RI. Di samping itu juga didukung oleh bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka, laporan penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan DPD dalam pembentukan UU amat terbatas sehingga tidak cukup memadai untuk disebut sebagai lembaga pembentuk UU. DPD sebagai kamar kedua tidak mempunyai kewenangan yang cukup memadai untuk bisa mengontrol proses legislasi di DPR, tetapi sebaliknya DPR mempunyai kewenangan mengontrol secara penuh usulan RUU dan pertimbangan DPD terhadap RUU tertentu yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian sistem parlemen setelah Perubahan UUD 1945 belum dapat dikatakan sebagai bikameral. Namun terdapat kewenangan yang cukup berimbang antara DPR dan Presiden dalam pembentukan UU. Penegasan dan penguatan fungsi legislasi DPR setelah Perubahan UUD 1945 ternyata tidak disertai dengan pengurangan kewenangan Presiden untuk ikut membahas dan memberikan persetujuan bersama DPR dalam pembentukan UU. Temuan hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam proses pembentukan UU, tidak terjadi proses double checks antara DPR dan DPD, sehingga tidak terdapat proses saling mengimbangi dan saling kontrol antara keduanya. Kedudukan DPD hanya disetarakan dengan alat perlengkapan DPR yang difungsikan sebagai badan pertimbangan dalam pembentukan UU. Hal ini tentu tidak sesuai dengan jiwa dan semangat dari Perubahan UUD 1945 yang bermaksud untuk menciptakan proses checks and balances dalam pembentukan UU melalui sistem bikameral. Namun terdapat proses saling mengimbangi dan saling kontrol yang efektif antara DPR dan Presiden dalam setiap tahap pembentukan undang-undang. Kewenangan Presiden dalam ikut membahas dan memberikan persetujuan terhadap setiap RUU adalah semacam hak veto yang dipunyai oleh Presiden Amerika Serikat atau hak pengajuan keberatan yang dipunyai oleh negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Berdasarkan hasil dan temuan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan kelima terhadap UUD 1945 dengan menambah dan mempertegas kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang sehingga lebih memadai dan lebih mempertegas sistem parlemen bikameral yang dimaksudkan. Di samping itu perlu juga dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan DPD dalam pembentukan UU yang terdapat dalam UU No. 27 Tahun 2009 dan UU No. 12 Tahun 2011. Bahkan jika dipandang perlu dilakukan uji materi dari pasal-pasal yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Perubahan UUD 1945. Keterlibatan Presiden dalam pembentukan UU, khususnya dalam pembahasan dan pemberian persetujuan setiap RUU yang merupakan ciri karakteristik dan kelebihan pola pembentukan UU menurut UUD 1945 perlu dipertahankan dan lebih diefektifkan.

English Abstract

The existence of legislation in a country has a strategic position and importance, whether viewed from the conception of rechtsstaat (rule of law), the hierarchy of legal norms, as well as seen from the function of legislation in general. Legialation has a very important role and strategic as the main support in organizing the government. Because of this legislation is an important step to be able to produce the ideal legislation. To produce ideal legislation, then the process of its formation must be done with the principle of checks and balances among state institutions in accordance with the position and authority. The process of checks and balances in the legislation can be done through good cooperation between institutions in legislative and cooperation between the legislative and executive. Before the amendment, the 1945 Constitution only stipulates the legislation in several articles that put the President as the holder of the legislative power with the approval of Parliament. After the Amendment of 1945 Constitution in legislation other than involving House of Representatives and the President also involves the Regional Representative Council accompanied mechanism of checks and balances by placing the House as the holder of power the legislators. However, in some legislation that exist, attempt to create checks and balances in the legislation between the House of Representatives, and the President was still contains a lot of problems: philosophical, theoretical, and juridical. Philosophically division of authority between the House of Representatives and Regional Representative Council in the legislation is still not proportionally balanced. Regional Representative Council tended to be placed as a subordinate of the House, so it shows less justice and less shows the existence of an element of the Regional Representative Council as a parliamentary representative body regions. The authority of the Regional Representative Council in the legislation that is very limited, also theoretically also indicate a lack of consistency in applying the system of two chambers of parliament. Similarly, strong government involvement in the discussion of the bill could (RUU) also indicate confusion in applying the presidential system of government. In addition there are also gaps in terms of what the settings should be done by the President if leader the House of Representatives within a predetermined time limit does not submit the bill that was approved with the President. Emptiness regulations also occurred in terms of the legal status of PERPU the House of Representatives rejected the grace period between the denial of the House of Representatives and the enactment of revocation. What are the criteria of `happenings crunch that forces` that can be used as a reason the President to establish PERPU as determined by the 1945 Constitution did not set out and described by the Act so that it can cause haze regulations. Based on the background to these problems is deemed necessary to conduct the assessment study and analysis of the regulation process of checks and balances between the House of Representatives and the President, and between the House of Representatives and Regional Representative Council in the legislation after the 1945 Constitution Amendment. This research was designed as a normative legal research using the statutes approach, the conceptual approach, the hystorical approach, and the comparative approach. Theoretical basis is being used is the Rule of Law Theory, Division of Power Theory, Government Systems Theory, Systems of Parliament Theory, and the Theory of Legislation. These research data in the form of primary legal materials consisting of the 1945 Constitution and its amendments, Act No. 12 of 2011, Act No. 27 of 2009, Act No. 17 of 2003, Presidential Decree No. 61 of 2005, Presidential Decree No. 68 of 2005, Presidential Decree No. 1 of 2007, and other regulations such as the House of Representatives Standing Orders and Standing Orders of the Regional Representative Council. Besides it is also supported by secondary legal materials consisting of library materials, research reports, and expert opinions, as well as tertiary legal materials such as legal dictionaries, encyclopedias, and so on. The analysis used is the juridical qualitative analysis. The results of the analysis in this study shows that Regional Representative Council authority in legislation are very limited so it is not sufficient enough to be called as an institution the legislators. Regional Representative Council as a second chamber in a parliamentary system does not have sufficient authority to control the process of legislation in the House of Representatives, but otherwise the House of Representatives has the authority to control fully the proposed bill and consideration of the Regional Representative Council against a particular bill under its authority. Thus the parliamentary system after the 1945 Constituion Amendment can not be said to be bicameral. However there is sufficient authority balance between the House of Representatives and the President in legislation. Affirmation and strengthening of the legislative function the House of Representatives after the 1945 Constitution Amendment was not accompanied by a reduction in the authority of the President to come together to discuss and give approval in the House of Representatives legislation. The results of this study found that in the process of legislation, not a process of double-checks between the House of Representatives and Regional Representatives Council, so there is no process of mutual control and balance between the two. Status of the Regional Representatives Council simply equated with the equipment that enabled the House of Representatives as a consideration in the process of legislation. This certainly does not fit with the soul and spirit of the 1945 Constitution Amendment is meant to create checks and balances process in the legislation through a bicameral system. But there are processes that control each other fairly balanced and effective partnership between the Housel of Representatives and the President in every stage of legislation. The authority of the President in part to discuss and give its approval of any bill is a kind of veto held by the President of the United States of America or appeal rights held by other countries which adopt the Presidential system of government. Based on the results and findings, then it is necessary to amendment the fifth against the 1945 Constitution to increase and reinforce the authority of the Regional Representatives Council in the legislation so that more adequate and further attests to a bicameral parliamentary system that is intended. In addition it should also be changes to certain provisions relating to the authority of the Regional Representatives Council in the legislation contained in Act No. 27 of 2009 and Act No. 12 of 2011. Even if it is deemed necessary to judicial review of the articles which does not correspond with the soul and spirit of the 1945 Constitution Amendment. But the President s involvement in shaping legislation, particularly in the discussion and approval of each bill which is the characteristic features and advantages of the pattern the legislation according to the 1945 Constitution should be maintained and mo

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/342.044/ALA/s/061202014
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160831
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item