BKG

Rahman, Irwan (2016) Implementasi Rencana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Melalui Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penelitian ini didasari oleh kenyataan keadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang lemah dan kurang mendapat perhatian. Pemasyarakatan hukum (the socialization and promulgation of law), yang menyangkut kegiatan penyebarluasan dan pemasyarakatan informasi peraturan perundang-undangan diperlukan meskipun dalam ilmu hukum dikenal adanya teori fiktie yang menentukan bahwa pada saat suatu peraturan diundangkan, maka pada waktu yang bersamaan semua orang sudah dianggap mengetahui hukum. Dalam kenyataannya, untuk kasus dilingkungan negara sebesar dan seberagam dengan tingkat perkembangan yang tidak merata seperti Indonesia, teori fiktie itu hanyalah teori khayalan. Untuk mengatasi kelemahannya itulah diperlukan langkah-langkah memasyarakatkan segala peraturan perundangundangan dengan sungguh-sungguh. Salah satu langkah tersebut adalah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka akan dilakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi peneliti dan informan serta dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Peneliti senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Mekanisme pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum belum terlaksana dengan baik karena bagian hukum belum bisa membuat website khusus JDIH, masih ikut dengan website provinsi, terkendala oleh dana dan SDM yang masih tidak menguasai teknologi. Serta belum adanya payung hukum yang kuat (2) Tahaptahap perencanaan belum dapat dikatakan maksimal karena Penyusunan Anggaran kegiatan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terkendala dengan anggaran yang disediakan sangat minin (3) Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan JDIH adalah Kasubbag Dokumentasi Hukum, Biro hukum SETDA Prov. Kalsel sebagai pemberi wewenang kepada Kabag Hukum, SETDA Kab. HSS untuk menyiapkan data dan pelaksana JDIH dengan melibatkan Kasubbag Dokumentasi Hukum Bag. Hukum SETDA Kab. HSS dalam menentukan anggota JDIH di Kecamatan maupun SKPD. (4) Faktor pendukung pelaksanaan JDIH adalah adanya kerjasama antar kabupaten dalam hubungan pertukaran informasi. (5) Faktor penghambat pelaksanaan program JDIH masih adanya anggapan bahwa Dokumentasi tidak terlalu utama.

English Abstract

UNSPECIFIED

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/352.380 285/RAH/i/2016/041601670
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156789
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item