BKG

Dilen, AnaniasSili (2011) Pelaksanaan Hak-Hak Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik (Studi pada Komisi A DPRD Kabupetan Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Tuntutan masyarakat TTU akan sebuah pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah menjadi fenomena yang memuncak ke permukaan belakangan ini. Sedangkan pada sisi lain, dedikasi dan integritas para penyelenggara layanan publik cenderung kurang profesional dan bahkan berkarakter patologis. DPRD TTU sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat dituntut untuk merespon kehendak yang dituntut tersebut melalui pelaksanaan hak-hak pengawasan secara lebih optimal agar mampu menciptakan pelayanan publik yang akuntabel dan kredibel oleh pemerintah daerah kabupaten TTU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan (1) pelaksanaan hak-hak pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam pelayanan publik; dan (2) mengindentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan, serta menginterpretasikan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan hak-hak pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) teknik wawancara yang ditujukan kepada informan yang ditentukan sesuai kebutuhan penelitian (teknik purposive ), yakni Ketua DPRD, Ketua Komisi A, Anggota Komisi A, dan Kabag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten TTU. Informasi ini akan terus bergulir dan akan berhenti ketika penulis menganggap bahwa informasi itu telah jenuh - memenuhi kebutuhan penelitian (teknik snowball ). Penelusuran data melalui informasi ini menjadikan interview guiding sebagai instrumen utama dalam memandu setiap pertanyaan yang ditujukan kepada informan. Di samping itu juga digunakan teknik pengamatan, dan dokumentasi dengan tujuan agar terjadi koreksi data diantara masing-masing teknik sehingga data yang dihasilkan menjadi valid. Data-data tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif-kualitatif dengan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak pengawasan DPRD oleh komisi A baik yang dilakukan berdasarkan agenda kerja DPRD maupun yang dilakukan sebagai respon atas pengaduan masyarakat telah berjalan optimal. Hal itu terlihat dari pengawasan yang dilakukan terhadap 5 SKPD (pemerintah daerah) dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terdiri dari 12 kegiatan (materi pengawasan) yang tercakup dalam 5 bidang (obyek pengawasan). Hasil pengawasan menunjukan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah belum memenuhi keinginan masyarakat. Optimalnya komisi A DPRD TTU melaksanakan hak-hak pengawasan ini didukung pula oleh peraturan perundangundangan yang memungkinkan, komitmen anggota DPRD serta tidak ada dominasi kursi oleh parpol di DPRD. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah komitmen pimpinan SKPD untuk hadir dalam kegiatan turun lapangan yang kurang, kegiatan parpol yang bersamaan dengan kegiatan DPRD (komisi A) mengakibatkan ada anggota yang tidak secara penuh mengikuti kegiatan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas pengawasan DPRD. Dengan demikian saran praktis yang tujukan kepada komisi A DPRD TTU adalah agenda kegiatan pengawasan pada masa-masa mendatang lebih mengutamakan SKPD-SKPD yang memiliki tugas yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat seperti BKD, Inspektorat Kabupaten dan Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu (KP2ST). Di samping itu dalam usaha mewujudkan pelayanan publik yang kredibel dan akuntabel maka pengangkatan kepala SKPD sebaiknya dilakukan melalui fit and proper test , hasil temuan pengawasan dapat dibuatkan dalam bentuk berita acara pengawasan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD bersama pemerintah daerah sebagai wujud tanggungjawab politik; dan atau pimpinan DPRD dapat membentuk panitia pengawasan pelaksanaan rekomendasi tindak-lanjut hasil temuan oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk pengembangan ilmu administrasi publik, maka bagi peneliti-peneliti yang akan datang yang berminat mengkaji pengawasan DPRD disarankan agar lebih menitikberatkan pada obyek dan materi pengawasan demi lebih memungkinkan penyelenggaraan pelayanan publik yang kredibel dan akuntabel, diupayakan untuk dilakukan pengadaan kendaraan dinas roda empat bagi setiap anggota komisi termasuk komisi A dalam mempercepat kegiatan turun ke lapangan serta sarana informasi (internet) dalam menambah wawasan anggota komisi DPRD.

English Abstract

Community demands of Timor Tengah Utara for a better service from the local government becomes a phenomenon that surface recently. While on the other hand, dedication and integrity of public service providers tend to be less professional and even a pathological character. Parliament of Timor Tengah Utara as an institution that represents the will of the people required to respond to these demands through the implementation of oversight rights in a more optimal to be able to create a public service that is accountable and credible by local government of Timor Tengah Utara Regency. The aim of this study was to describe, analyze and interpret (1) implementation of the parliament oversight rights against the local government in public service, and (2) identify, describe, analyze, and interpret the supporting and inhibiting factors of implementation of the parliament oversight rights against the local government in public service. The techniques of data collection in this study were (1) interviewing techniques aimed to the informant who depend on the needs of research (purposive technique), parliament chairman, chairman of committee A, member of committee A, and the head of hearings and proceedings of secretariat parliament of Timor Tengah Utara regency. This information will continue to roll and will stop when the author considers that the information was already saturated – to meet the needs of the study (snowball technique). Tracking data through this information make a interview guiding as principal instrument in guiding each of the questions addressed to the informants. In addition it is also used observation techniques and documentation in order for correction of data between each technique so that the resulting data becomes valid. These data are then analyzed in a descriptive-qualitative with interactive models analysis. The results showed that the implementation of the parliament oversight rights by the commission A, whether conducted by the parliamentary work agenda as well as those carried out by in response to public complaints have been running optimally. This is evident from surveillance conducted on 5 SKPD (local government) in public service that consists of 12 activities (surveillance material) included in 5 areas (object control). The monitoring results showed the public service organized by the local governments do not meet the community desires. Optimal, commission A of Timor Tengah Utara parliament to exercise these oversight rights is also supported by legislation that allows, committed of parliament members and there is no seat domination by political parties in parliament. While the barriers faced is less commitment of SKPD leadership for activities off the field, the political parties activities which together with the parliament activities (committee A) cause there are members who do not fully follow the activities, the lack of facilities and infrastructure to support the parliament oversight duties. Thus, the practical advice which goes to committee A of North Half of Timor parliament is (a) the oversight activities agenda in the future prefer SKPDs who have duties that directly relate to public interest such as BKD, inspectorate regency and KP2ST. In addition, in an effort to bring public services in a credible and accountable, the appointed top management of SKPD can be made by fit and proper test, the findings of surveillance can be made in the form of oversight record signed by parliament chairman together with local government as a form of political responsibility; and or parliament chairman can form a committee monitoring implementation of the recommendations follow-up results findings by the local government. As for the development of public administration science, it is for researchers to come who are interested in reviewing the parliament oversight suggested that more emphasis on oversight material and objects by allowing public service that is credible and accountable, (c) attempted procurement of service vehicles four wheels for each committee member, including committee A in accelerating activity down to the field and the means of information (internet) in adding to insight of parliament committee member.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/352.3/DIL/p/041103168
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156765
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item