Debon, Aprianto (2013) Implementasi Pasal 56 KUHP tentang Bantuan Hukum bagi Tersangka Tidak Mampu dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Menjadi suatu kelegaan bagi mereka yang berkonflik dengan hukum, khususnya yang diangkap tidak mampu dari sisi materi (miskin) dengan diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2011, mempertegas bahwa hak setiap orang untuk memperoleh fasilitas tersebut, yang dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011, dengan bunyi: ayat (1): Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Ayat (2) Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Memperhatikan keberadaan bantuan hukum sebagai suatu kekhususan materi dalam KUHAP maupun UU Nomor 16 Tahun 2011 bagi mereka yang tidak mampu, maka diharapkan hal tersebut dapat mewujudkan esensi atau tujuan yang hendak dicapai melalui bantuan hukum. Berdasarkan pada pemahaman tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka khususnya penerapan Pasal 56 KUHAP dan UU Nomor 16 Tahun 2011 dalam implementasinya bagi tersangka tidak mampu selama proses penyidikan. Dengan demikian akan nampak efektivitas penegakan Pasal 56 KUHAP dan UU Nomor 16 Tahun 2011 oleh aparat penegak hukum di Kota Palangka Raya, apakah sudah berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Merujuk pada latar belakang masalah dan dalam upaya menjawab isu hukum dalam rumusan masalah ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Guna menunjang kegiatan penelitian yang bersifat empiris tersebut, maka dalam penulisan hukum inipun digunakan metode pendekatan, yaitu: yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dan analisis penulis terhadap isu hukum dalam tesis ini, maka diperoleh jawaban sebagai berikut: 1. Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkat penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum belum sepenuhnya diaplikasikan oleh penyidik polisi pada Kepolisian Resort Palangka Raya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa table hasil penyebaran quisioner yang telah penulis buat. Ketentuan Pasal 54, 55, 56 dan 114 KUHAP adalah jaminan perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum yang pelaksanaannya wajib dipenuhi dalam suatu proses penyidikan. Sebagai ketentuan yang bersifat imperatif, pengabaian atau pelanggaran terhadap hak tersebut dapat berakibat pada tidak sahnya proses pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa. Apabila ternyata terhadap perkara seperti ini jaksa penuntut umum (JPU) tetap mengajukan penuntutannya ke pengadilan, maka pengadilan dalam putusannya akan menyatakan tuntutan JPU tidak dapat diterima. 2. Adapun faktor-faktor yang menghambat aplikasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP bagi tersangka pada tahap penyidikan khususnya di Kepolisian Resort Palangka Raya adalah sebagai berikut: a). Masih kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum (Penyidik) tentang hak seorang tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum; b). Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam memberitahukan hak-hak tersangka yang salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum; c). Kurangnya pengetahuan hukum tersangka yang kurang mampu terhadap keberadaan hal-haknya; d). Proses pemberian bantuan hukum berbelit-belit; e). Faktor dana sebagai salah satu kendala bagi penasehat hukum memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
English Abstract
Be a relief for those in conflict with the law, especially those unable diangkap of the material (poor) with the enactment of Law No. 16 of 2011, makes it clear that the right of every person to acquire the facility, which is established in Article 1 (1) and paragraph (2) Act No. 16 of 2011, with the sound of: paragraph (1): Legal Aid is legal services provided by the Legal Aid for free of charge to the Legal Aid Recipients. Paragraph (2) The Legal Aid is a person or group of poor people. Noting the existence of legal aid as a matter of specificity in the Criminal Code and Law No. 16 of 2011 for those who can not afford, it is expected that it may embody the essence or purpose to be achieved through legal aid. Based on this understanding, the authors are interested in reviewing the implementation of legal aid for suspects in particular the application of Article 56 of the Criminal Procedure Code and Law No. 16 of 2011 for implementation for the suspect can not afford during the investigation process. Thus it would appear the effectiveness of enforcement of Article 56 of the Criminal Procedure Code and Law No. 16 of 2011 by law enforcement officials in the city of Palangkaraya, whether it is run in accordance with the mandate of the law. Referring to the background of the problem and in an effort to answer the legal issues in the formulation of this problem, the authors use type of empirical legal research. Activities to support the empirical study, it is used in legal writing even this approach, namely: socio-juridical. From the results of research and analysis by the author on the legal issues in this thesis, it is obtained the following answer: 1. Right of the accused to obtain legal aid at the level of investigation as stipulated in Article 56 paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation not fully applied by police investigators at the Police Resort Palangkaraya. This can be seen in the results table spread some questionnaires that have been the author created. The provisions of Article 54, 55, 56 and 114 Criminal Procedure Code is a guarantee of legal protection for the suspect / defendant to obtain legal aid implementation must be met in an investigation process. As a condition which is imperative, neglect or violation of these rights may result in the invalidity of the examination process has been conducted on the suspect or the accused. If this turns out to the case as public prosecutor (PP) keep asking the prosecution to the court, the court shall declare in its decision the prosecutor demands unacceptable. 2. The factors that hinder the application of Article 56 paragraph (1) Criminal Procedure Code for the suspect in the police investigation stage especially in Palangkaraya Resort is as follows: a). Still a lack of understanding of the law enforcement officers (Investigator) on the right of a suspect to obtain legal aid, b). Lack of coordination and support of law enforcement officials such as police, prosecutors, judges in notifying the rights of suspects, one of which is the right to legal aid; c). Lack of legal knowledge underprivileged suspects the existence of the right; d). The process of providing legal aid convoluted; e). Factor funds as one of the obstacles for attorneys provide legal assistance free of charge.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.017/DEB/i/041307082 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 22 Jan 2014 10:13 |
| Last Modified: | 22 Jan 2014 10:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156727 |
Actions (login required)
 |
View Item |