Pelaksanaan Penggunaan Piutang sebagai Agunan dalam Salah Satu Produk Perbankan (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)

Lukman, Herlina (2013) Pelaksanaan Penggunaan Piutang sebagai Agunan dalam Salah Satu Produk Perbankan (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan penggunaan piutang sebagai agunan dalam produk Linkage Program khususnya pola executing pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang serta akibat hukum eksekusi agunan piutang pada produk Linkage Program pola executing . Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dan koperasi peserta Linkage Program . Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh pada dokumen-dokumen yang berkaitan serta melalui wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder diperoleh pada perpustakaan yakni dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan menggunakan teori dan konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, prinsip kredit perbankan, dan asas pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran. Hasil dari penelitian antara lain: (a) Linkage Program pada PT Bank Syariah Mandiri ini dikategorikan sebagai pembiayaan mudharabah muqayyadah . Pelaksanaan program ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu permohonan pembiayaan, penilaian kelayakan, persetujuan permohonan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan, pengikatan agunan, pencairan pembiayaan, dan monitoring pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian, 60% dari pembiayaan bermasalah disebabkan oleh pengurus koperasi sehingga apabila nasabah (koperasi) wanprestasi, eksekusi sulit dilaksanakan karena pengambilalihan piutang dengan cara menagih kepada anggota ( end user ) sulit untuk direalisasikan, dan (b) Linkage Program ini termasuk pembiayaan mudharabah , sehingga eksekusi dapat dilakukan hanya apabila nasabah (koperasi) terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian (akad). Berdasarkan akad, apabila nasabah (koperasi) wanprestasi, bank dapat melakukan eksekusi agunan melalui pelelangan atau penjualan di bawah tangan sebagaimana disebutkan dalam akad pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan: (a) Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang UUJF khususnya Pasal 9 ayat (1), (b) Pemerintah perlu membuat ketentuan yang tegas mengenai eksekusi objek fidusia piutang, (c) Pemerintah sebaiknya menghapus PMN KUKM RI No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi khususnya pola executing , (d) Dinas koperasi dalam mengeluarkan ijin operasional koperasi sebaiknya tidak hanya bersandar pada persyaratan formal, namun melakukan verifikasi lapangan menyangkut validitas nama anggota yang diajukan, (e) PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang sebaiknya mendaftarkan jaminan fidusia secara online karena pendaftaran fidusia tidak lagi dilaksanakan di Kemenkum HAM yang terletak di ibukota provinsi, (f) Perlu penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Linkage Program pada perbankan konvensional.

English Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of the accounts receivable used as collateral in the product of linkage program especially on executing model in PT Bank Syariah Mandiri Branch Malang and executing legal consequences of acconts receivable collateral in the Linkage Program product on executing model. The research was conducted in PT Bank Syariah Mandiri Branch Malang and cooperative participant of Linkage Program. The research method that used in this thesis is empirical legal research by collecting the primary datas and secondary datas. Primary datas were obtained on relating documents and interviews to the concerned parties, while the secondary datas were obtained on the library which were from relating literature of this problems. The obtained datas were analyzed by qualitative descriptive which use the theory and concept of legal protection, legal certainty, prudential principle of bank, and mudharaba financing concept of Islamic banking principle, then resulting conclusions and suggestions. The results of the research are: (a) Linkage Program in PT Bank Syariah Mandiri is categorized as mudharaba muqayyadah financing. Implementation of this program is done by through several stages namely financing application, appraisal, financing agreement, signing of financing agreement, collateral binding, financing disbursement, and monitoring of financing. Based on the results of the research, 60% of the financing problems are caused by management of economic enterprise, so that, if the customer (cooperative) do defaults, the execution is difficult because the takeover of account receivables by claim to the member of economic enterprise (end users) is difficult to be realized, and (b) This Linkage Program is categorized as mudharaba financing, so that, the execution can be done if only the customer (cooperative) is proven that willful misconduct, negligence, or break the agreement (Akad). According of akad, if the customer (cooperative) do defaults, the bank can execute the collateral by auctions or sell under the hand of stated as mentioned by financing akad. Based on the results of the research, the author suggests: (a) The government should review the UUJF particularly Article 9, paragraph (1), (b) The government needs to make explicit provision regarding the execution of accounts receivable fiduciary object, (c) The government should remove the PMN No. KUKM. 03/Per/M.KUKM/III/2009 about General Guidelines of Linkage Program between Commercial Banks and Cooperatives particularly on executing model, (d) In issuing the operating permits of cooperatives, the cooperative department should not only rely on formal requirements, but also verify the validity of members names that proposed, (e) PT Bank Syariah Mandiri Branch Malang should register fiduciary collateral by online because the registration of fiduciary is no longer carried out in Kemenkum HAM that located in the provincial capital, (f) Need a further research about the implementation of Linkage Programs in conventional banking.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.082/LUK/p/041308444
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 02 Jan 2014 15:02
Last Modified: 02 Jan 2014 15:02
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156602
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item