Implementasi Pemberian Kredit Jasa Konstruksi dengan Agunan Surat Perintah Kerja (Studi Kasus di Bank Jatim Cabang Malang)

Redu, ClaudiaDiva (2012) Implementasi Pemberian Kredit Jasa Konstruksi dengan Agunan Surat Perintah Kerja (Studi Kasus di Bank Jatim Cabang Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan bank secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan ( loanable fund ). Dengan demikian kegiatan bank di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut: (1) menghimpun dana dari masyarakat,(2) menyalurkan dana kepada masyarakat,dan (3) memberikan jasa bank lainnya. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa imbalan yang menarik dan menguntungkan. Imbalan dapat berupa perhitungan bunga bagi bank konvensional atau berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil untuk Bank Syariah (bank berbasis Islam). Rangsangan lainnya yang dapat diberikan berupa hadiah, pelayanan yang menarik, atau balas jasa lainnya. Semakin menarik dan menguntungkan imbalan yang diberikan, semakin menambah minat kepada masyarakat untuk beramai-ramai menyimpan dan menghimpun dananya di bank. Tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman tergantung oleh tinggi rendahnya tingkat bunga pada simpanan. Semakin tinggi tingkat bunga simpanan, maka semakin tinggi pula tingkat bunga pinjaman dan sebaliknya. Disamping tingkat bunga simpanan, pengaruh tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang dapat diambil, biaya-biaya operasi yang sudah dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak-pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pengaruh lainnya. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama yang dapat diperolehnya dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang telah diberikan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah spread based . Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana tingkat bunga simpanan lebih besar dari tingkat bunga kredit yang diberikan ( loanable fund ), maka terjadilah negatif spread . DALAM PROSES pengadaan barang dan jasa, para pemenang lelang mendapatkan Surat perintah Kerja (SPK)/Kontrak yang merupakan perjanjian dan perjanjian kerja. Dalam perkembangannya, keberadaan SPK/Kontrak yang dikeluarkan oleh pemberi tender dapat dijadikan agunan dalam upaya membantu mendapatkan pinjaman kepada bank, yakni digunakan sebagai agunan yang nantinya dalam pembanyaran pinjaman akan didebetkan melalui dana yang dibayarkan pemberi lelang melalui bank. Dengan adanya penggunaan SPK/Kontrak ini, maka membantu kontraktor atau penyedia barang dan jasa mendapat tambahan dana dan memnerikan kesempatan untuk berkompetisi dengan pemodal yang lebih besar, serta membantu dalam mempermudah pembangunan di daerah. Studi yang dilakukan di Bank Jatim Cabang Malang ini untuk mendapatkan data para kontraktor yang menggunakan SPK/Kontrak dalam menggunakan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit modal jasa kontruksi yang digunakan untuk menambah modal kerja dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang dilakukan melalu cara tender. Penyediaan dana untuk modal ini diatur pada Buku Pedoman Pelaksanaan oleh bank itu sendiri, megacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (Perpres No 54 Tahun 2010), yang saat ini diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011. Dalam memberikan pinjaman, bank tidak memberikan melebihi dari 70% nilai kontrak, dalam memberikan pinjaman, bank tetap mengacu pada pedoman pemebrian kredit pada umumnya dan memperhatikan asas-asas umum berikut 1) Character (watak); 2) Capacity (kemampuan); 3) Capital (modal); 4) Collateral (jaminan); 5) Condition of economic (kondisi ekonomi). Sehingga bank dapat meminimalisir kredit macet, dan juga bank tidak hanya menggunakan SPK/Kontrak dalam menajdikan agunan tapi juga menambahkan agunan lainnya yang dapat dilakukan ekseskusi jika ada wanprestasi ataupun kredit macet, sehingga bank meminimalisir kerugian yang ada. Kredit yang diberikan merupakan bersumber dari APBD maupun APBN yang telah sah atau resmi dianggarkan dan dapat dilakuan pengerjaan, dan sehingga memberikan kepastian tersedianya dana untuk pembayaran pekerjaan oleh pengguna jasa, sehingg tidak merugikan pengguna jasa, dan pemberi jasa diikat dengan kontrak untuk tidak melakukan wanprestasi atas pekerjaan yang diberikan dan dana yang dibayarkan dalam melaksanakan pekerjaan. Keberadaan SPK/Kontrak sebagai agunan kredit merupakan bagaian dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dan perjanjian kedua belah pihak y

English Abstract

In running the business as financial intermediating institutions, bank daily activities can not be separated with financial field. As other companies, the bank activities simply can be said as a place to serve various needs of the clients. The main activities of banks is to collect fund from society through saving in the saving, time deposit, giro, and then channel out again the collected fund to public in the form of loanable fund. So the bank activities in Indonesia as follow (1) collecting fund from society (2) channeling out the fund to society, and (3) giving other bank services. Bank strategies in collecting the fund by giving stimulation in the form of interesting return. The return can be in the form of interest for conventional bank or based on sell-buy principle or profit sharing for Syariah Bank (Islamic based banks). The other stimulation can be in the form of prize, interesting services, or others. The more interesting and profiting the giving return, the more interest from society to deposit their fund to the bank. The high or low loan depend on the saving interest. The higher saving interest, the higher loan saving and vice versa. Beside the saving interest, the loan interest also influenced by taken profit, operational cost, bad debt credit risks, taxes, and other influence. For banks based on conventional principle, the main profit from the loan and saving interest difference. The profit from the interest difference known as spread based. If a bank facing loss from the interest difference, where the saving interest is greater than the credit interest (loanable fund), then produce negative spread. In the process of goods and services procurement, the auction winner get the work order letter (SPK)/contract that is the work agreement. In the development, the SPK that is issued by tender giver can be used as collateral in effort to obtain loan from bank, that is used as collateral where in the loan payment will be debited through the fund that is paid by the auction giver through bank. With the SPK/contract, then it helps contractor or good and services provider to get additional fund and give opportunities to compete with greater capitalist, so able to help in facilitating the local development. Study that is done in Jatim Bank of Malang Branch to get data of contractor that using SPK/Contract as collateral to get capital credit for construc tion services that is used to add working capital in doing the governmental projects that done through tenders. Fund provision for capital is regulated at the Implementation Guideline for the bank, refer to Presidential Decree No 80 of 2003 about Implementation Guideline for Governmental Goods/Services and then revised become Presidential Regulation No 54 of 2010, that today become the Presidential Regulation No 35 of 2011. In giving loan, bank not give more than 70% from the contract value, bank refer to credit giving guideline in general and considered the general norms 1) character 2) capacity 3)capital 4)collateral 5) condition of economic. So bank able to minimize the bad debt, and also bank not only using SPK/contract in to make it as collateral but also add other collateral that can be executed if there is breach or bad debt, so bank will minimize the prevailing loss. The given credit come from local budget (APBD) or national budget (APBN) that is legitimately budgeted and can be done, so giving certainty about the fund availability work payment that is tied with contract not to do breach for the given job and the paid fund in implementing the work. The presence of SPK/Contract as collateral is part of article 1131 and 1132 of Civil Code and second agreement of both parties contained at the article 1338 of Civil Code. The article 1601b stated that the contracted out work is an agreement between someone (the party that contract out the work) with other (the party that doing the work), where the first party want a work result. The legal relation between contractor with the job giver come through agreement, that is contract agreement. If there is breach at debtor to creditor, in Indonesia recognize the execution parate, the stipulation about execution parate that prevail for each collateral in Indonesia: Burden Right: Article 6 Act No 4/1996, Fiduciary: Article 15 (3) and Article 29 (1) Act No. 42/1999, Pawning: article 1155 (1) and (2) of Civil Code, and Mortgage: article 1178(2) Civil Code. By executing and diverting the bill and execution for the collateral.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.074/RED/i/041204691
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 24 Dec 2013 13:58
Last Modified: 24 Dec 2013 13:58
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156572
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item