Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris (Studi di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)

Pakaya, FirmanAdnan (2014) Paradigma Baru Penyelesaian Pembagian Warisan menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris (Studi di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Hukum waris merupakan cerminan dari hukum adat sebagai suatu sub sistem hukum di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari negara sebab waris adat ini bersandar pada nilai-nilai, nasihat-nasihat dari para pemuka adat yang oleh masyarakat adat dijadikan suatu undang-undang bagi kaula masyarakat adat. Fokus studi ini mengkaji tentang, sifat suatu akta yang sifatnya di bawah tangan berdasarkan ketentuan adat menjadi akta yang sifatnya autentik melalui beberapa perubahan yang lahir dari kalangan notaris, untuk itu suatu paradigma baru perlu untuk di lakukan demi terwujudnya keadilan di mata hukum. Karakteristik pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum adat di desa tolango merupakan suatu bentuk kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, namun dalam perjalannya ternyata kebiasaan pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum adat masih banyak menimbulkan konflik. Peran notaris dalam mengakomodir kepentingan masyarakat adat dirasa penting mengingat perbuatan hukum dalam lapangan waris memerlukan alat bukti berupa akta, sebab dalam konteks sosial perbuatan waris yang berdasarkan ketentuan adat ini sering memicu terjadinya konflik disebabkan adanya ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan antara masyarakat adat di desa tolango. Hakikat dari paradigma baru ini yaitu perubahan cara pandang masyarakat adat bahwa pentingnya akta autentik dalam perbuatan waris berdasarkan ketentuan hukum adat melalui ide/gagasan baru dari kalangan notariat, dengan cara memadupadankan nilai dasar yang lahir dari masyarakat adat dengan kewenangan notaris. Kewenangan yang diberikan oleh negara kepada notaris untuk membuat segala macam bentuk perjanjian tidak terkecuali perjanjian warisan berdasarkan ketentuan hukum adat, meskipun tidak dipungkiri bahwa pembagian waris bisa ditempuh berdasarkan hukum Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjalanannya ternyata pembagian waris berdasarkan adat bukan hanya sifatnya di bawah tangan tetapi bisa juga dijadikan alat bukti autentik, hanya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat adat kurang mengatahuinya. Untuk itu peran dari Majelis Pengawas Daerah lebih bisa di optimalkan untuk dapat mempublikasikan kewengan notaris dikalangan masyarakat adat. Penyelesaian pembagian warisan berdasaran hukum adat memerlukan seorang mediator yang tadinya ketua adat digantikan perannya oleh seorang notaris termasuk penyelesaian yang dilakukan di desa tolango, sebab produk akta yang dihasilkan oleh seorang notaris dengan seorang ketua adat itu jelas berbeda dari sisi pembuktiannya.

English Abstract

Inheritance law is a reflection of customary law darts as a sub legal system in Indonesia which needs special attention sice this customary inheritance restson the values, advices of traditional leaders which madeinto law by the indigenous peoples. This study investigated the nature of a deed under the hand of nature under the custom provisions to be authentic through some changes in the notary, thus a paradigm for the barn has to be done in order to realize justice in the eyes of the law. Characteristics of inheritance under the provisions of customary law in the Tolango village is a form of property owned by the Indonesian culture, but in the course of the tradition of inheritance based on customary law still much cause conflict. The role of the notary in accommodating the interest of indigenous peoples is considered important given the legal acts in the field of inheritance require evidence in the form of deed, because in the social context the action based on the provisions of customary inheritance is often triggered conflict caused by disharmony and imbalance among the indigenous people in the Tolango village. The nature of this new paradigm is changing the way in which indigenous peoples see theimportance ofan authentic deed in the deed of inheritance under the provisions of customary law through the idea/nation barn dartamong notary, by way of mix and match the basic values of indigenous peoples with notarya authority. The authority granted by the state to the notary to make all kinds of agreements are no exception heritage agreement under the provisions of customary law, althought there is no doubt the division of inheritance can be taken based on Islamic lawand according to the lawbook civil law. However, this division of inheritance based on the custom which is not only under the hand but can also be used as authentic evidence, there are only a few factors that cause indigenous peoples less knowing it. Therefore, the role of the regional supervisory council can be optimized so that the notaries can publish authorities among indigenous people. The completion of inheritance division under the customary law require a mediator who is previously traditional leaders then replaced by a notary including completion in Tolango village, for the deed product generated by a notary is clearly different in term of the proof.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.052/PAK/p/041405239
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 15 Sep 2014 12:34
Last Modified: 15 Sep 2014 12:34
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156521
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item