Bahmid, KhalidSaleh (2012) Analisis Yuridis Komparasi Kedudukan Anak dan Istri dari Perkawinan Siri dalam Hak Mewaris Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai mahkluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi sebagian umat manusia yang sudah dewasa. Oleh karenanya perkawinan dilakukan dengan banyak cara seperti kawin bawa lari, kawin kontrak hingga perkawinan yang populer di masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan itu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA). Tujuan Penelitian ini, Untuk mengetahui dan mengalasis kedudukan anak dan istri dari perkawinan siri dalam hak mewaris hukum islam dan Untuk mengetahui dan mengalasis kedudukan anak dan istri dari perkawinan siri menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penelitian statue approach, yaitu Pendekatan perundang-undangan, dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, yakni Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam. Menurut Hukum Islam, apapun bentuk dan model perkawinan, sepanjang telah memenuhi rukun dan syaratnya maka perkawinan itu dianggap sah sementara menurut Hukum Perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah,secara yuridis suami/isteri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Perkawinan siri merupakan akibat dari pemahaman yang tidak komprehensif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan lemahnya penegakan hukum untuk melindungi para korban. Seyogyanya pemerintah segera mengamandemen semua produk Hukum Perkawinan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua golongan dan kepentingan.
English Abstract
Man as an individual soul has life in solitude, but as social beings cannot be separated from the community because humans since birth, life and death is always in the environmental community and be human nature to live side by side with their fellow human beings and trying to establish a way forward with the descendants of the marriage. Marriage is a requirement for most of the human race who are already mature. Therefore marriage is done in many ways such as mating, mating a run bring the contract until marriage popular in society, i.e. married siri. Marriage is not recorded that marriage is done based on the rules of religion or customs and not recorded in the Office of an employees marriage (KUA). The purpose of this study, to find out and mengalasis the position of the child and the wife of the marriage rights in the mewaris series of Islamic law and to know and mengalasis the position of the child and the wife of the marriage series according to Act No. 1 of 1974 about marriage. In this thesis the author uses research methods research approach, namely the statues approach to legislation, and conduct studies on laws and regulations relating to the central theme of research, namely Act No. 1 of 1974 about marriage and compile Islamic law. According to Islamic law, any form of marriage, and model all have met the requirement of the pillars and the marriage was considered valid Marriage according to the law while Indonesia other than legitimate according to religion and beliefs, a marriage had the force of law when it is recorded based on the applicable laws and regulations. As a result of the law for marriage that does not have a certificate of marriage, legally the husband/wife and child that was born to her cannot do keperdataan legal action related to his household. Children are only recognized by the State as a child outside of marriage which only has keperdataan relationship with her mother and her mothers family. Marriage series is the result of understanding that is not comprehensive to the Marriage laws and weak law enforcement in order to protect the victims. The Government should promptly amend all products marriage legal was matched with the real conditions of a society that protects all groups and interests.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/BAH/a/041301064 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 15 Apr 2014 09:24 |
| Last Modified: | 15 Apr 2014 09:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156370 |
Actions (login required)
 |
View Item |