BKG

Arianto, (2011) Efektivitas Penanganan oleh Polisi terhadap Unjuk Rasa yang Melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Kajian dalam Perspektif HAM). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.” Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang dan sangat dihormati oleh negara tetapi pada pelaksanaannya di lapangan banyak terjadi penyimpangan dalam melakukan unjuk rasa tersebut seperti membawa senjata api/tajam, melakukan unjuk rasa tanpa izin dari pihak yang berwenang, melecehkan simbol negara, berbuat anarki dan lain-lain sehingga meresahkan masyarakat lain, dalam hal ini Kepolisian sebagai penegak hukum dituntut untuk menjalankan profesionalismenya tetapi pada kenyataannya banyak faktor yang menghalangi Polisi melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dalam penanganan unjuk rasa adalah sebagai berikut : (1) Faktor personel; (2) Faktor anggaran; (3) Faktor sarana prasarana; (4) Metode penerapan. Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas-tugas dalam penanganan unjuk rasa tidak mudah, banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas baik dari sisi masyarakatnya maupun dari sisi personel Polri sendiri tetapi semua hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan dalam gagal melaksanakan tugas karena masih tingginya semangat juang dan dedikasi dalam melaksanakan tugas negara. Kemudian hal terakhir saran dari penulis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapan Personel Sabhara Polri agar dalam pelaksanaan tugas dapat berlangsung efektif maka diperlukan langkah-langkah nyata untuk merealisasikan hal tersebut, berikut beberapa contoh langkah-langkah tersebut : (1) Latihan; (2) Tertib penugasan; (3) Konsistensi reward and punishment; (4) Peningkatan dukungan material logistik dan anggaran.

English Abstract

Express opinions in public is one of the human rights guaranteed in article 28 1945 constitution, which reads : “freedom of association and asembly, out of mind with verbal and written and so defined by law”. Freedom of expression is in line with article 19 of the universal declaration of human rights, which read : “every person has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to have opinions to not get interference and to seek, receive, and impart information and opinions in any way and regardless of the limits. Freedom of expression is the right of every person and higly respected by the state but on its implementation in the field many irregularities in the conduct demonstrations such as carrying firearms/weapons, to demonstrate without permission from the authorities, harassing symbol of the country, do anarchy and etc. so disturbing other people, in this case the police as law enforcement profesionalism required to run, but in fact many factors that hinder the police perform their duties as law enforcement. Factors that affect the police in carrying out their duties as law enforcement in the handling of demonstrations are as follow : (1) Personnel factors; (2) Budgetary factors; (3) Infrastructure factors; (4) Method of application. The translation of the above can be deduced that the task in the handling of the protest is not easy, many obstacles to the implementation of the task both in the community as well as the national police personnel them selves, but all these things can not be used as an excuse to fail in performing the task because of the high fighting spirit and dedication in carrying out state task. Then the advice of the author in order to enhance the capabilities and readiness of personnel for sabhara national police in the discharge can take place affectively will require concrete steps to realize them, here are a few examples of such steps : (1) Exercise; (2) Orderly assignment; (3) Consistency of reward and punishment; (4) Increased logistical and material support budget.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/342.085 3/ARI/e/041103247
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156163
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item