BKG

Christian, Charles (2013) Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas (Itas) bagi Orang Asing yang Bekerja dan atau Menikah dengan Warga Negara Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Lahirnya undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian telah membawa dampak besar dalam arah Politik Hukum Keimigrasian di Indonesia terutama tehadap hak dan kewajiban orang asing di Indonesia baik yang bekerja sebagai tenaga ahli ataupun yang menikah dengan WNI. Lahirnya undang-undang ini bukan tanpa kendala, melainkan masih ada disharmonisasi dengan undang-undang ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Politik hukum dibalik pemberian izin tinggal terbatas terhadap warga negara asing yang bekerja dan atau menikah di Indonesia, mendapatkan kepastian hukum mengenai hak warga Negara asing pemegang izin tinggal terbatas atas sponsor istri di Indonesia dan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah perlindungan hukum terhadap WNA yang menikah dengan WNI. Jenis penelitian ini adalah bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengambil beberapa data sampel perizinan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Samarinda. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa politik hukum pemberian izin tinggal terbatas bagi WNA yang bekerja di Indonesia adalah berdasarkan pada asas manfaat secara ekonomi yang dijalankan berasarkan selective policy dengan mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam negeri dan memberikan keuntungan atau manfaat secara ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK) kepada Negara.Sedangkan Politik hukum pemberian izin tinggal terbatas terhadap WNA yang menikah dengan WNI di Indonesia berdasarkan pada asas kesetaraan gender dan non diskriminasi serta penghormatan terhadap Hak Asasi Warga negaranya. Keinginan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada orang asing pemegang ITAS atas sponsor istri untuk melakukan usaha dan bekerja di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya keimigrasian telah menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya karena berbenturan/disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku menurut pendapat peneliti tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap WNA apabila terjadi Perceraian. Kesimpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian masih mngalami disharmonisasi dengan peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan dan belum dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada WNA yang bekerja di Indonesia.

English Abstract

Act No 6 year 2011 concerning Immigration strongly influences the politics of immigration law in Indonesia. The issue on rights and obligation of foreign nationals are clearly affected by this new law, foreign workers/experts and spouses not exempted. However, the enactement of this Act still brings some issues, the disharmony of it with labor legislation is one example. This research has three aims. First, to find out and analyse the politics of Immigration Law on immigration policy to grant limited stay permit for foreign workers and/or foreign nationals who is married in Indonesia. Second, to obtain legal assurance regarding the rights of limited stay permit holder who is sponsored by his Indonesian wife. And, third, to find out and analyse the best way to provide legal protection toward foreign nationals who are married with Indonesian. This normative research is conducted through legislation approach. The data that is used in this research will be obtain from Samarinda Immigration Office database. The main finding of this research is that economic advantage under the philosophy of selective policy has driven the politics of law to grant limited stay permit for foreign workers. The policy also assures the welfare or interest of domestic workers and benefits the national development on knowledge and technology. Meanwhile, the politics of law regarding the limited stay permit for foreign nationals who have Indonesian spouse considers the notion of gender equity, non-discrimination and the rights of citizen. In contrast, the governments will to provide legal assurance toward limites stay permit holders sponsored by spouse (Indonesian wife) causes uncertainty. The policy that grants investment and working permit for them is not in line with other legislations. The researcher argues that current legislations are inadequate in terms of providing legal assurance for foreign nationals in case of there is a separation or divorce issue. In conclusion, Law No. 6 year 2011 concerning Immigration is conflicted with labor legislation and cannot provide full legal assurance for foreign workers.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/342.082/CHR/p/041305542
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156158
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item