BKG

Rifai, MuchAnam (2014) Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Konstruksi penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, dan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menimbulkan banyak permasalahan hukum. Beberapa di antaranya yakni adanya putusan PTUN yang tidak bisa dieksekusi, dualisme putusan badan peradilan yang saling bertentangan, disharmonisasi hukum acara PTUN dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta disharmonisasi hukum acara PTUN dengan tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, kebingungan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Penelitian Tesis ini merumuskan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang muncul akibat ketidaktepatan pengaturan penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melalui penelitian hukum normatif ( normative legal research ), dicari konstruksi yang tepat melalui serangkaian upaya rekonstruksi terhadap pengaturan penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasilnya harus ada pengaturan ulang tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan memperhatikan potensi sengketa yang muncul di tiap-tiap tahapan. Selain itu, tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah memberikan ruang waktu yang cukup untuk penyelesaian sengketa yang muncul hingga ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penyusunan ulang tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah disertai dengan penyusunan hukum acara khusus Peradilan Tata Usaha Negara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hukum acara khusus tersebut didesain dengan konsep acara cepat. Dengan begitu permasalahan tidak bisa dieksekusinya putusan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi terselesaikan. Agar tidak setiap sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bermuara ke pengadilan, wewenang Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota haruslah diperkuat dengan memberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi berskala kecil yang putusannya bersifat final dan mengikat kecuali untuk sengketa administrasi yang mengandung unsur sengketa TUN. Terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan tidak lagi memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menyikapi putusan tersebut, ada dua alternatif yang dapat dilakukan yakni membentuk pengadilan khusus yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau memberikan wewenang kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan argument efisiensi, efektivitas serta harmonisasi putusan, peneliti berpendapat sebaiknya perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ditangani oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya dapat dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung.

English Abstract

The construction of administrative dispute resolution and the general election results of regional head and deputy regional head are arranged in UU No. 32 Tahun 2004 about Regional Government, as amended by UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 1986 about State Administrative Court as amended by UU No. 51 Tahun 2009, and UU No. 15 Tahun 2011 on the General Election Organizer has caused many legal issues. Some of them namely PTUN decision which could not be executed, the dualism decision of the judiciary are conflicting, disharmony of PTUN procedural law with The Procedural Law of Constitutional Court, and disharmony PTUN Procedural Law with the stages of the general election of regional heads and deputy regional head. These problems give rise to legal uncertainty, public confusion, and potentially cause horizontal conflict. This thesis research is to formulate a way out of the problems that arise due to inaccuracy of the administrative dispute resolution arrangements and the results of the general elections of regional heads and deputy regional head. Through the study of normative legal, searched proper construction through a set reconstruction efforts towards administrative dispute resolution arrangements and results of general elections of regional heads and deputy regional head. The result should be a rearrangement stages of general election of regional head and deputy regional head with regard to the potential disputes that arise in each stage. In addition, the stages of general election of regional heads and deputy regional head shall provide space sufficient time for the settlement of disputes which arise until there is a decision that is legally enforceable. Rearrangements stages of general election regional head and deputy regional head accompanied by the preparation of specific procedural law State Administrative general election of regional head and deputy regional head. specific procedural law was designed with the concept of fast events. In this way the problem can not be execution by the State Administrative Court verdict be resolved. For any disputes that arise in the general election of regional head and deputy regional head comes down to the court, Bawaslu provincial authority and Panwaslu districts/City must be reinforced by giving the authority to resolve the dispute over small-scale administrative with a final decision and binding except for administrative dispute that contains elements of PTUN dispute. Associated with the dispute over general election of regional head and deputy regional head, through the Constitutional Court decision No. 97/PUU-XI/2013 states no longer have the authority to resolve disputes general election result of regional head and deputy regional head. Responding to the decision, there are two alternatives that can be done that is authorized to establish a special court to settle disputes the results of elections of regional heads and deputy regional head or giving authority to the State Administrative High Court to resolve disputes over the results of the general elections of regional heads and deputy regional head. With the argument of efficiency, effectiveness and harmonization decision, researchers have argued should be dispute the results of the general elections of regional heads and deputy regional head handled by the State Administrative High Court whose decision may be requested to the Supreme Court of Cassation.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/342.07/RIF/r/041407094
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156155
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item