BKG

Irawan, Deni (2011) Kajian Yuridis Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Sekali Seumur Hidup dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Tertib administrasi kependudukan serta tuntutan akan data yang akurat menjadi suatu kebutuhan utama, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan, yang salah satu kegiatan pokoknya adalah melakukan pengkajian, pengembangan, dan penyediaan dana dan informasi kependudukan yang akurat setiap saat dan lengkap serta menggambarkan karakteristik penduduk, baik pada tingkat makro maupun mikro. Penataan sistem administrasi kependudukan sebagai bagian dari tertib administrai akan makin dibutuhkan dan sangat penting untuk diupayakan setelah timbul berbagai hambatan/kendala mulai dari skala internasional, nasional sampai skala lokal/daerah baik berupa terorisme, kejahatan maupun pelanggaran, kaitannya dengan “mudahnya” membuat KTP dengan membayar sejumlah uang tertentu. Salah satu kebijakan dari otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan publik. pemerintah daerah mempunyai peranan penting bagi masyarakat agar dapat lebih fokus dalam memberikan layanan publik khususnya di bidang kependudukan yang wewenangnya dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Unit Pelaksana. Kebijakan yang telah dibuat tersebut merupakan kebijakan yang bersifat nasional yang dilaksanakan oleh Ditjen Adminsitrasi Kependudukan melalui Direktorat Informasi Kependudukan mengembangkan kebijakan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) terpadu secara nasional dengan menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat digantikan oleh orang lain sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan teknis dibawahnya seperti Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004. Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara teori sistem ini sangat baik, namun pada kenyataan yang ada penerapan sistem ini tidak berjalan optimal dan menemui beberapa kendala kurangnya sarana dan prasarana pendukung SIAK yang lengkap sehingga kabupaten/kota selesai melaksanakan system ini terlebih dengan pemerintah mencanangkan program elektronik KTP (e-KTP) dan KTP Online. Hal tersebut akan menimbulkan masalah jika pemerintah daerah tidak siap dan tidak sukses melaksanakan program SIAK. Berangkat dari runtutan kebijakan nasional tersebut penulis berpendapat jika program awal yaitu system SIAK dapat dilaksanakan dengan baik dan sinergi dengan program e-KTP dan KTP Online, maka gagasan penulis mengenai pembuatan KTP cukup sekali seumur hidup diawal pembuatannya bukanlah hal mustahil dengan menghilangkan masa berlaku dalam pembuatan KTP karena pada prinsipnya tujuan maupun filosofi masa berlaku dapat divallidasi dan divalidasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi semisal dalam KTP baru tersebut terdapat chip yang merupakan multifungsi, sehingga ketentuan penerbitan KTP sekali seumur hidup dapat dilakukan seperti halnya yang diberikan pada penduduk usia lanjut 60 tahun keatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembuatan dan perpanjangan KTP secara konvensional dan yang modern/saat ini serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menerbitkan KTP sekali seumur hidup dan Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam penerbitan KTP sekali seumur hidup dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis konsep penerbitan KTP sekali seumur hidup dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia sehingga dalam pembuatan KTP tidak perlu lagi mencantumkan ketentuan masa berlaku karena konsep masa berlaku dapat divallidasi atau diverifikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu mengkaji undang-undang maupun peraturan-peraturan teknis dibawahanya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan serta mengambil data empiris yaitu melihat fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki mengadakan wawancara dengan instansi yang membidangi kependudukan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penghilangan kata masa berlaku dalam pembuatan KTP dapat dilakukan dan penerbitan atau pembuatan KTP sekali seumur hidup dimungkinkan jika terdapat sinergi antara program SIAK, e-KTP dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung oleh goodwill pemerintah dan masyarakat serta pendanaan yang cukup sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

English Abstract

Orderly administration of population and demand for accurate data becomes a major requirement as mandated in Law Number 25 of 2000 on National Population Policy Development and Harmony is one of the principal activity is to conduct the assessment, development and provision of funds and accurate demographic information at any time and complete and describes the characteristics of the population both at macro and micro. Structuring population administration system as part of the orderly administration will be increasingly necessary and very important for the sought after they come in a variety of obstacles ranging from an international scale, national scale to local or regional form of terrorism, crime or offense, to do with "easy" to make ID cards with pay a certain amount of money. One of the policy of regional autonomy is to improve public services. Local governments have an important role for the community to better focus on providing public services particularly in the area of jurisdiction of residence owned by Population and Civil Service as an Implementation Unit. Policies that have created such a national policy implemented by the Directorate General of Population Administration through the Directorate of Population Information develop administrative policies Population Information System (SIAK) integrated nationally with implementing Number of Parent Population (NIK) is valid for life and can not be replaced by a person Other suitable mandated by Law Number 23 of 2006 on the administration of residence as well as technical regulations under it like a Presidential Decree Number 88 Year 2004. Through the Population Administration Information System (SIAK) is expected to increase work productivity of employees in providing services to the public. In theory this system is very good, but on the fact that there is the application of this system is not running optimally and meet some of the obstacles the lack of supporting facilities and infrastructure so that a complete SIAK district finished implementing this system, especially following the government launched a program of electronic ID (e-ID) and ID Card Online. This will cause problems if the local authorities were not prepared and not successfully implement the program SIAK. Departure from the series of national policy, the author argues that if the initial program SIAK system can be performed well and synergy with the e-ID cards and ID cards online, then the idea of the author about the making of a lifetime is pretty early in the making is not impossible to eliminate the period of validity in the making ID cards because, in principle, the purpose and philosophy of the period of validity can divallidasi and validated by the use of information and communication technologies such as in the new ID cards have chips that are multifunctional, so that the provisions of the issuance of ID cards once in a lifetime can be done as given in the elderly population 60 years above. The formulation of the problem in this research is how creation and extension of the conventional ID cards and the modern/current as well as how the efforts can be made to issue ID card of a lifetime and what are the factors inhibiting and supporting encountered in the issuance of ID card of a lifetime in the population administration system in Indonesia. In general, this study aims to identify and analyze the concept of a lifetime ID card issuance in the population administration system in Indonesia so that in making ID cards no longer need to include the provisions of the applicable because the concept of validity can divallidasi or verified by use of information technology and communications. The research methodology used in this study is that normative juridical review legislation and technical regulations relating to the administration dibawahanya residence and took the empirical data which is to see the facts, the properties and phenomena under investigation conducted interviews with the agency in charge of population. Conclusion obtained from this study is the removal of the word applies in the manufacture and issuance of ID cards can be done or making ID cards once in a lifetime is possible if there is synergy between SIAK program, e-ID card with the use of information technology and communications are supported by government and community goodwill as well as funding enough so that its implementation can work well.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/342.068/IRA/k/041102888
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156148
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item