BKG

Irnawati, (2014) Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. Putusan Nomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Tesis ini merupakan penelitian terhadap Pertimbangan hukum Hakim yang dipergunakan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. Putusan Nomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY. Penelitian tesis ini mengkaji pertimbangan Hakim menggunakan peraturan yang lebih rendah sebagai dasar pertimbangannya. Dengan Hakim menggunakan peraturan yang rendah yakni Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa (Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Umum) Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Panitia Pengisian Perangkat Desa apakah sesuai atau tidaksesuai dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Desa Betet. Kemudian apa implikasi yang timbul dari adanya Putusan Pengadilan terhadap Peraturan Desa Betet. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Peraturan Perundang-undangan, kasus Tata Usaha Negara, dan pendapat ahli hukum. Pendekatan penelitian dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya pendekatan konsep, pendekatan Undang-undang, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tesis ini menunjukkan bahwa Hakim dalam mempergunakan pertimbangan hukum Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak bisa diganggu gugat oleh bakal calon maupun Calon Perangkat Desa (Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum), Badan Permusyawaratan Desa, maupun Kepala Desa Betet atau pihak manapun. Tahapan tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa tersebut telah dilaksanakan, maka Kepala Desa (Tergugat) harus menindak lanjuti dengan pengangkatan dan pelantikan para Penggugat bukan dengan mengeluarkan SK Kepala Desa. Hakim menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan SK Kepala Desa secara otomatis merupakan suatu tindakan Penolakan Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa yang telah ditetapkan lulus dengan nilai tertinggi oleh Panitia. Penelitian terhadap implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Putusan Nomor: 104/G/2011/PTUN.SBY. Yo. Putusan Nomor: 10/B/2012/PT.TUN.SBY Terhadap Peraturan Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2009 tersebut tidak sesuai dengan bentuk keadilan substantif yang merupakan bentuk keadilan yang sesungguhnya, namun secara formal-prosedural saja yang ditekankan. Menimbulkan kekacauan administrasi pada Peraturan Desa Betet yang tidak dapat dijadikan pedoman serta acuan bagi Kepala Desa Betet bersama Perangkatnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang sesuai dengan Peraturan lebih tinggi seperti Peraturan Daerah dan diatasnya.

English Abstract

This thesis is a research done on the legal consideration applied by the judge in Surabaya State Administration Court Decision No. 104/G/2011PTUN.SBY. Yo. Decision No. 10/B/2012/PT.TUN.SBY. The research of this thesis studies the legal consideration of the judge in using a lower-standing regulation as a basis of consideration. As the judge used the lower-standing Decision of the Committee for Village Administration Appointment (Chief of Governance Affairs and Chief of Public Affairs) for Betet Village, Kepohbaru Sub-District, Bojonegoro Regency, No. 01 of 2011 regarding the Rules and Regulations of the Village Administration Appointment, was this appropriate or not with a higher-standing regulation, namely the Regulations of Betet Village? What, then, are the implications that follow from a Court Decision toward Betet Village? The method of this research is normative legal research, by studying the primary subject which is the Decision of the Surabaya State Administration Court as a Decision of a State Administration Court and a legal case of state administration, as well as the opinions of legal experts. The approaches used in this research include among others a conceptual approach, a statute approach, and a case approach. The types and sources of legal materials used in this research are primary, secondary, and tertiary legal materials. This thesis shows that the judge in utilizing the Decision of the Committee for Village Administration Appointment as legal consideration cannot be called into question by potential or actual Village Administration (Chief of Governance Affairs and Chief of Public Affairs) candidates, the Village Deliberation Agency, the Betet Village Chief, or any other party. The procedures of the Committee for Village Administration Appointment have been performed, and thus the Village Chief (Defendant) must act upon this with the appointment and inauguration of the Plaintiff, not by creating a Village Chief Notice. The judge has stated that the Defendant, in creating a Village Chief Notice, has automatically committed a Rejection of Appointment and Inauguration of Village Administrators who have been declared to have passed by the committee with the highest scores. The research on State Administration Court Decision No. 104/G/2011PTUN.SBY. Yo. Decision No. 10/B/2012/PT.TUN.SBY Toward the Regulations of Betet Village, Kepohbaru Sub-District, Bojonegoro Regency, No. 07 of 2011 shows that it is not appropriate with the substantial form of justice, the most realistic form of justice, and only the formal-procedural side is stressed. This also creates administrative chaos in the Betet Village Regulations, which are not able to be used as a guide and reference for the Betet Village Chief and other Administrators for conducting the operations of the Government of the Betet Village, Kepohbaru Sub-District, Bojonegoro Regency, that abide to higher regulations, such as Regional Regulations, and others above it.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/342.066 4/IRN/p/041406626
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156145
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item