BKG

Satriawan, MIwan (2010) Politik Hukum Pengaturan tentang Pembatasan Persyaratan Sehat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi kegagalan pasangan K.H Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim yang diusung oleh PKB sebagai salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI pada tahun 2004 akibat gagal memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan KPU Nomor 26 dan 31 Tahun 2004. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisa politik hukum apa yang dikehendaki oleh KPU dalam menerbitkan S.K KPU No 26 dan 31 Tahun 2004,fungsi dan kedudukan KPU dalam sistem perundang-undangan Indonesia dan Implikasi dari penerapan S.K KPU tersebut bagi warga negara dan penegakkan HAM di Indonesia. Untuk memecahkan permasalahan tersebut diatas, penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori hukum responsive sebagai grand theory,sebagai middle range teory penulis pergunakan teori efektifitas hukum dan hirarki perundang-undangan dan terakhir teori tentang HAM penulis pergunakan sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya politik hukum yang dilakukan oleh KPU demi mendapatkan pemimpin Indonesia yang tidak hanya mampu secara intelektual namun juga harus sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang telah ditunjuk oleh KPU. Namun tidak ada alasan yuridis atas tindakan KPU menterjemahkan kata-kata mampu menjadi sehat karena tidak ditemukannya persyaratan sehat dari seluruh Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. S.K KPU merupakan beleidsregel karena S.K KPU ini mencakup kesehatan semua warga negara namun hanya mengikat bagi mereka yang mencalonkan diri jadi Presiden dan Wakil Presiden R.I. Bahwa cacat fisik kecuali mata masih diperbolehkan untuk menjadi pemimpin dalam Islam. Dan pelaksanaan HAM tidak serta merta dipraktekkan sepenuhnya melainkan ada pembatasan-pembatasan yang mana pembatasan-pembatasan tersebut diatur dengan undang-undang.

English Abstract

The background of this research was the failure of pairing of KH Abdurrahman Wahid and Marwah Daud Ibrahim, who is carried by the CLA as one of the candidates for President and Vice President of Indonesia in the year 2004 due to failing to meet the requirements of sound mind and body as the provisions in the Commissions decision letter No. 26 and 31 Year 2004. This research is a normative law that aims to analyze what legal politics desired by the Commission in issuing the KPU Decree No. 26 and 31 in 2004, function and position of the Commission in Indonesian legislation system and the implications of the adoption decree of the Commission for citizens and enforcement Human Rights in Indonesia. To solve the above issues, the author uses the theory of legal protection and responsive legal theory as a grand theory, as a middle range teory authors use the theory of law and hierarchy of the effectiveness of legislation and the latest theories about writers use human rights as applied theory. The results showed that the existence of legal politics conducted by the Commission to get their leader Indonesia yang hanya mampu secara not intellectually but also physically and spiritually healthy evidenced dengan surat medical information is assigned by the Commission. But there is no legal reason for the actions of the Commission to translate the words to be healthy because they do not find healthy requirements of all laws which never apply in Indonesia. SK SK Election Commission because the Commission is beleidsregel covers health of all citizens but only binding for those who are running for President and Vice President That physical disability unless the eyes are still allowed to be leaders in Islam. And implementation of human rights does not necessarily practiced fully but there are restrictions which restrictions are governed by statute.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/342.06/SAT/p/041003097
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156144
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item