BKG

Praptomo, (2016) Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penelitian yang berjudul “Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara” bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk menemukan jawaban dan pemecahan masalah terhadap kendala dalam praktik pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara. Memberikan solusi terhadap fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris yang menggunakan pendekatan Nonjudicial Case Study, data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan terhadap responden serta nara sumber, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan studi dokumen melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD kurang berperan secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Kemudian kendala dalam hal fungsi pengawasan banyaknya Anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta DPRD belum mampu memberikan solusi dari berbagai kekurangan dan kelemahannya. DPRD dimungkinkan untuk menggunakan tenaga ahli atau pakar di bidangnya yang berasal dari luar anggota DPRD. Para ahli atau pakar dapat direkrut oleh DPRD menjadi staf ahli atau dalam bentuk mitra kerja bestari. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan beberapa kendala fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan susahnya penegakan Peraturan yang baik bagi masyarakat dan solusi agar tercipta pengawasan yang lebih baik dimana seharusnya para anggota DPRD yang ada ditempatkan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

English Abstract

UNSPECIFIED

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/342.052/PRA/i/2016/041611121
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156141
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item