BKG

Razaq, AndiA (2015) Pemberhentian Anggota Dprd Partai Pdi-P Yang Mencalonkan Sebagai Wakil Gubernur Di Provinsi Kalimantan Timur. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penelitian yang berjudul Pemberhentian Anggota DPRD Partai PDI-P Yang Mencalonkan Sebagai Wakil Gubernur Di Provinsi Kalimantan Timur, bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis dariaspek hukum terhadap pemberhentian anggota DPRD partai PDI-P yang mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum ada tiga yakni sumber bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan membahas teori hukum dan Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Hasil penelitian diperoleh bahwa proses dalam pemberhentian yang dilakukan terhadap H. Sofyan Alex bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku erta pemberhentian dilakukan karena adanya unsur politis dalam Partai PDI-P. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, menunjukan bahwa keputusan peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri belum sesuai dengan keadilan prosedural. Sehingga dalam hal ini masih sering terjadi di Indonesia adanya Pemberhentian Antarwaktu yang dilakukan oleh Partai Politik tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara tidak langsung mencabut hak-hak Anggota DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat.

English Abstract

The study, entitled Termination of Member of Parliament party PDI-P The Nominating As Deputy Governor in East Kalimantan Province, aims to identify and analyze the aspect of the law against dismissal of legislators PDI-P were nominated as Deputy Governor of East Kalimantan Province in accordance with the applicable rules. The method used in this study is a normative legal research, the approach taken that approach to legislation, case-based approach and the conceptual approach, there are three sources of law that is the source of primary legal materials, secondary and non-legal, legal materials collection technique is by digging normative framework and discusses the legal theory and legal material processing is done by the study of literature and deductively, ie drawing conclusions from a problem that is common to concrete problems that are being faced. The results showed that the dismissal process conducted against H. Sofyan Alex contrary to the legislation in force and dismissal done because of the political element in the party PDI-P. The conclusion of this study is, based on the matters set forth above, shows that the decision inauguration Interim Replacement member of Provincial Parliament by the Minister of the Interior is not in accordance with procedural fairness. So in this case are still common in Indonesia existence Intertemporal Dismissal conducted by Political Parties does not comply with applicable regulations and indirectly deprive the rights of Members of Parliament as a representative of the community.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/342.05/RAZ/p/2015/041503977
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Sugiantoro
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156139
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item