Anwar, Khairil (2014) Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kabupaten Situbondo (Studi Pada Dprd Kabupaten Situbondo). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam menjalankan perannya sebagai representasi rakyat (wakil rakyat), DPRD mengemban fungsi sebagaimana telah disebutkan yaitu membuat peraturan daerah (legislation), anggaran (budget), dan pengawasan (control), namun dari ketiga macam fungsi tersebut yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, tetapi suatu fungsi yang merupakan bagian integral dari fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dalam pengertian, bahwa segala produk kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah (dalam pembuatan peraturan daerah dan penetapan anggaran) selanjutnya dijadikan landasan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dilakukannya pengawasan oleh DPRD. Pengertian pengawasan di atas mengandung tiga rangkaian aktivitas yakni standar, pengukuran kineja, dan tindakan perbaikan, yang apabila dideskripsikan untuk mengenali pelaksanaan pengawasan DPRD, maka dapat dijabarkan sebagai berikut: peraturan daerah peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijadikan sebagai standar pengawasan; sedangkan pelaksanaan segala produk aturan oleh pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja. Rangkaian aktifitas itu diakhiri dengan melakukan pengawasan, sehingga apabila dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan itu ditemukan adanya penyimpangan, maka hasil temuan yang direkomendasikan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah itu ditempatkan sebagai tindakan perbaikan. Dalam pemahaman demikian tindakan perbaikan yang dilakukan DPRD adalah tidak langsung kepada obyek (sasaran) yang direkomendasikan untuk perbaiki, karena secara konstitusional hal itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (sebagai pengemban mandat pelaksana kebijakan - policy executing). Rumusan masalah teridentifikasi dalam beberapa pertanyaan berikut:1) Bagaimana Pelaksanaan fungsi Pengawasan di DPRD Kabupaten Situbondo, 2) Bagaimana Pelaksanaan Fungsi DPRD terhadap Pengawasan pelayanan publik di Kabupaten Situbondo, kemudian; 3) Apa saja faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi DPRD terhadap pengawasan pelayanan publik di Kabupaten Situbondo. Penggunaan metode penelitian kualitatif dipilih dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Dari hasil pembahasan penelitian memunculkan kesimpulan bahwa pada kenyataanya mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah Daerah kabupaten Situbondo tidak dijalankan dengan sisitematis. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya dasar hukum yang memberikan panduan teknis sistem pengawasan. Sedangkan dari segi peran komisi di DPRD Situbondo dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing komisi belum menampakkan kinerja yang fokus pada bidang kerja komisinya. Pengawasan yang dilakukan komisi-komisi masih terlihat sebagai rutinitas dan belum menyentuh inti persoalan dan memberikan solusi yang konkrit. Faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Situbondo terhadap Pemerintah (Kepala Daerah) adalah memiliki legitimasi yang kuat, di dukung pendanaan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung fasilitas, sarana dan prasarana yang baik, didukung oleh tim sekretariat Dewan. Namun disisi lain penghambat yang pelaksanaan DPRD Situbondo menyangkut sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD yang belum ada, minimnya tindaklajut hasil pengawasan DPRD, belum adanya mekanisme penyampaian informasi masyarakat, Kurangnya Kemampuan Teknis Anggota dalam Pengawasan, dan faktor klasik menyangkut sistem Pemilihan Anggota DPRD. Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini antara lain adalah perlu adanya regulasi turunan (policy derivat) oleh DPRD Situbondo yang lebih teknis, atau perlu dibuat aturan baru yang memberikan pedoman dan petunjuk teknis tentang tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam pengawasanya terhadap pemerintah daerah, dalam rangka pengembangan kualitas SDM anggota DPRD, partai politik sangat berkepentingan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di lembaga perwakilan rakyat daerah dengan melakukan rekruitmen yang didasarkan pada kebutuhan kompetensi dalam komisi-komisi. Meningkatkan akses masyarakat pada lembaga DPRD, merumuskan strategi untuk memperkuat faktor-faktor pendukung (driving forces) dan mengurangi faktor penghambat (restraining forces). Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/328.34/ANW/f/2015/041507946 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 328 The legislative process > 328.3 Specific topics of legislative bodies |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 09 Nov 2015 12:34 |
| Last Modified: | 09 Nov 2015 12:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155607 |
Actions (login required)
 |
View Item |