BKG

Handayani, Sri (2015) Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Tentang Badan Kerjasama Antar Desa (Bkad) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) adalah bentuk program yang memusatkan wilayah kerjanya untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan. Pemberdayaan dilaksanakan dengan mengorganisir masyarakat. Tujuannya adalah agar ada ruang pembelajaran untuk masyarakat sekaligus adanya jaminan akan keberlanjutan serta pelestarian yang telah dihasilkan program yaitu yang berupa bangunan fisik sarana prasarana, Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan (SPP), dan kelembagaan. Pada implementasi PNPM MPd, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang memayungi Badan Pengawas UPK (BP UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Selanjutnya BKAD diperkuat dengan dukungan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 38 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa yang mengamanahkan agar desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD). Sehingga dua jenis kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa adalah kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ke tiga. Keberpihakan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan masyarakat perdesaan ini juga dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalamnya juga mengatur kedua bentuk kerjasama desa tersebut. Dan kebijakan ini juga masih selaras dengan aturan sebelumnya bahwa untuk mempercepat pembangunan berbasis kawasan, desa dapat melakukan bentuk kerjasama antar desa dengan membentuk lembaga kerjasama antar desa yang disebut BKAD, berdasarkan peraturan bersama antar kepala desa. Dari data lapangan yang dihasilkan dalam penelitian di desa Pujonkidul kecamatan Pujon Kabupaten Malang. BKAD telah berperan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawalan program PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Pujon, sehingga dapat terlaksana. Namun dalam mendorong penngalian gagasan yang bermuara pada pembangunan berbasis kawasan belum nampak.

English Abstract

UNSPECIFIED

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/307.141 2/HAN/i/2015/041505081
Subjects: 300 Social sciences > 307 Communities > 307.1 Planning and development
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Sugiantoro
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155574
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item