BKG

Rosanti, Erny (2013) ”Implementasi Rencana Strategis Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Perikanan Di Kabupaten Pasuruan (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Dinas Koperas. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Dalam perspektif jangka panjang pelaksanaan pembangunan daerah harus didasarkan atas potensi masing-masing daerah dalam suatu keterpaduan secara berkelanjutan (sustainable) dan dapat berjalan seiring dengan gagasan peningkatan kemandirian daerah. Program pengembangan UMKM perikanan merupakan pembangunan ekonomi daerah berbasis peningkatan ekonomi masyarakat yang berfokus pada pengembangan sektor riil dengan berbasis pada potensi kelautan dan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan dalam pengembangan UMKM perikanan di Kabupaten Pasuruan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Kabupaten Pasuruan mempunyai sumber daya kelautan dan perikanan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai basis pembangunan ekonomi daerah. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk lebih mengoptiMalkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang belum dikelola secara optimal adalah dengan mengembangkan beberapa produk unggulan yang dianggap memiliki peluang lebih besar untuk berkembang agar nantinya dapat menjadi sektor penggerak yang utama. Indikator sasaran pembangunan UMKM yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2013 adalah prosentase jumlah usaha kecil dan prosentase jumlah usaha menengah dibandingkan jumlah UMKM keseluruhan di Kabupaten Pasurun. Pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan tersebut tidak tercapai meskipun dalam tingkat keberhasilan masuk dalam kategori cukup berhasil dengan rata-rata pencapaian selama empat tahun (2009 s.d. 2012) adalah sebesar 81,62%. Ketidakberhasilan pencapaian sasaran menunjukkan bahwa strategi, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan untuk mendorong tumbuh dan kembangnya UMKM belum mampu meningkatkan kualitas UMKM seperti yang diharapkan. Penyebab lain tidak tercapainya target sasaran RPJMD adalah belum terlaksananya koordinasi dan sinergi antar dinas terkait dalam pembinaan dan pengembangan UMKM perikanan, dimana program-program yang ada masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Indikator sasaran pengembangan UMKM perikanan yang merupakan jabaran dari RPJMD dan tertuang dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan adalah jumlah pelaku usaha yang terbina terhadap seluruh pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pasuruan yang harus dibina. Hasil pengukuran indikator sasaran ini menunjukkan capaian dengan kategori sangat berhasil, terutama dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2011 dan 2012, dengan rata-rata tingkat capaiannya sebesar 146,55%. Stakeholder yang terlibat dalam untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Pasuruan dikelompokkan menjadi tiga yaitu : (1) stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek, yaitu : Dinas Kelautan dan Perikanan dan pelaku UMKM perikanan; (2) stakeholder pendukung yaitu stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap kebijakan, program dan proyek tetapi memliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan kepentingan legal pemerintah, yang terdiri dari : Disperindag, Dinas Koperasi UKM, Dinas Kesehatan, LSM, akademisi (Universitas Brawijaya), pengusaha eksportir hasil perikanan, lembaga keuangan/perbankan; dan (3) stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan meliputi unsur eksekutif sesuai levelnya, legislative, dan instansi, yaitu: DPRD, Bappeda, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Faktor-faktor pendukung implementasi renstra meliputi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, tersedianya dana atau anggaran, terselenggaranya forum SKPD yang melibatkan stakeholder yang berkepentingan, kebijakan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Renstra SKPD terkait, hubungan kemitraan antar dinas dengan swasta dan pelaku usaha, dan peluang pasar pengembangan produk agribisnis. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi renstra meliputi: keterbatasan jumlah SDM aparatur (tenaga teknis) jika dibandingkan dengan wilayah binaan yang ada, belum tersedianya data dan sistem informasi UMKM, belum adanya sistem klaster dan pembinaan industri yang terpola, keterbatasan UMKM perikanan dalam hal modal, SDM, penguasaan teknologi pengolahan dan sarana prasarana, berikutnya belum adanya sinergisitas program antar dinas dalam rangka pengembangan UMKM, dan tidak adanya paguyuban atau asosiasi khusus UMKM perikanan. Untuk mencapai implementasi yang efisien dan efektif harus terjalin komunikasi, kerjasama, koordinasi dan sinergi antar stakeholder sesuai dengan peranan, fungsi dan tanggung jawabnya; dan perlu adanya ketersediaan ruang

English Abstract

In long term perspective of regional development realization, it should be based on each regional potential within sustainable integration and it should be able to work out along with improvement construct of regional independency. Development program of fisheries MSMEs is one of regional economy development based on community economy improvement focusing on real sector development with emphasis in marine and fisheries potential. This study carry the objective to describe and analyze implementation of Marine and Fisheries Departement Strategic Plan of Pasuruan Regency in fisheries MSMEs development in Pasuruan Regency and all its supporting and impeding factors which came from internal and external part of organization. Pasuruan regency has a high potential marine and fisheries resources to be developed as the basic of regional economy development. One of Pasuruan regency government`s efforts to optimize and develop regional resources potential which is not yet managed optimally would be by developing some superior products assumed to have larger chance to develop subsequently so that it could be main driving sector. Indicator in MSMEs development target provided in RPJMD Pasuruan regency in 2008-2013 would percentage of small enterprise and percentage of medium enterprise compared with all MSMEs in Pasuruan regency. Target attainment using these provided indicators was not obtained although in success rate it is quite success with average attainment for four years (2009 until 2012) was 81,62%. Unsuccessful target attainment indicate that strategies, policies and programs being provided to encourage the growth and development of MSMEs still not yet able to improve MSMEs quality as expected. Another reason why RPJMD target still not yet attained was because there were no coordination and synergy between related offices and agencies in building and developing fisheries MSMEs, in which the existing program still sectoral in nature and not yet integrated. Target indicator of fisheries MSMEs development which is outline of RPJMD and written in Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan was amount of employer being developed to all fisheries employer in Pasuruan regency left for development. Amount of measures in target indicator showed the reach of very successful category, particularly in the last two years that are in 2011 and 2012, with average reach approximately 146,55%. Stakeholders involved in MSMEs development at Pasuruan regency could be classified into three group, they are: (1) main stakeholder is those who had direct interest relationship with a policy, program and project, that is Dinas Kelautan dan Perikanan and fisheries MSMEs actors; (2) supporting stakeholder is stakeholder who didn`t have direct interest relationship toward policies, programs and projects but they have concern and sympathy so that they give their voice and give influence to community attitude and legal interest of government, such as: Disperindag, Dinas Koperasi UKM, Dinas Kesehatan, LSM, academic (Brawijaya University), exporter of fisheries product, financial/banking institution; and (3) key stakeholder is those who had legal authority in decision making concerning executive element in accord with its level, legislative and institution, that is: DPRD, Bappeda, and Dinas Kelautan dan Perikanan. Supporting factors of renstra implementation would cover marine and fisheries resources potential, fund or budget availability, implementation of SKPD forum involving stakeholder, policies of Pasuruan regency government written in RPJMD and outlined in relevant Renstra SKPD, partnership relationship between offices and private and employer, and market opportunity for agribusiness product development. Impeding factors of renstra implementation would cover limited amount of official human resources (technical labor) compared with the existing development, no available data and information system on MSMEs, non-existent cluster system and patterned industrial development, limited capital in fisheries UMKM, human resources, mastery of processing technology and facilities, nonexistent program synergy between offices concerning MSMEs development, and there was no specialized associations for fisheries MSMEs. To reach efficient and effective implementation, there should be communication, cooperation, coordination and synergy between stakeholder in accord with its role, function and its responsibility; and there should be room availability to participate started from composing, implementing and monitoring toward government policies. In determining renstra implementation strategy there should be analysis toward supporting and impeding factors that came from internal and external environment so that strategy alternative could be determined in accord with the existing condition, potential, and resources, also emerging issues.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/307.1/ROS/i/041311869
Subjects: 300 Social sciences > 307 Communities > 307.1 Planning and development
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Budi Wahyono
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155549
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item