BKG

Hendrawan, Faizal (2017) Efektifitas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 Terhadap Pihak Importir Film Blu-Ray Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan memahami Efektifitas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 Terhadap Pihak Importir Film Blu-Ray Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi. Analisis hukum tersebut difokuskan dalam mengetahui efektifitas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011 terhadap pihak importir film blu-ray yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan mencari kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai kota Malang dalam upaya meningkatkan pengelolaan impor film blu-ray. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya efektifitas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011 terhadap pihak importir film blu-ray yang digunakan untuk kepentingan pribadi dinilai masih kurang efektif karena faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum dan faktor kesadaran masyarakat akan pajak. Walaupun dalam penerapannya tidak terdapat kendala yang begitu besar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran importir dalam menjalankan system self assessment terhadap bea masuk walaupun untuk kepentingan pribadi selain itu kurangnya pengawasan berkaitan dengan keterbatasan kewenangan instansi juga menyebabkan Pasal 2 PMK tersebut tidak efektif diterapkan guna menyerap uang Negara hasil pajak. Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai kota Malang dalam upaya meningkatkan pengelolaan impor film blu-ray pada dasarnya sama dengan kendala-kendala penarikan uang pajak pada umumnya. Mulai dari tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban pajaknya, ketidaktahuan para importer mengenai keseluruhan kewajiban mereka, kurangnya pengawasan oleh pemerintah, pembatasan kewenangan instansi hingga kurangnya fasilitas yang memadai guna lancarnya proses penarikan uang Negara dari pajak dimana hal tersebut bias ditanggulangi dengan pemberian penyuluhan mengenai hal terkait oleh Pemerintah.

English Abstract

The objective of research was aims to find, analyze and understand The Effectiveness of Article 2 of the Minister of Finance No. 102/PMK.011/2011 Towards the Blu-Ray films Importer Which Is Used For The Personal Interest. The legal analysis is focused to determine the effectiveness of Article 2 of Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK. 011/2011 against the importer blu-ray films used for personal interests and seek the obstacles encountered and Oversight Services Office of Customs and Excise city of Malang in improving the management of imports of blu-ray films. The journal is prepared by the method of empirical juridical approach sociological jurisdiction. Based on the survey results revealed that essentially the effectiveness of Article 2 of Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK. 011/2011 against the importers of blu-ray films used for private purposes is still considered less effective because of law enforcement, factors means or facilities to support law enforcement and public awareness of the tax factor. Although in practice there is no obstacle so great. That is because a lack of awareness of importers in the running system of self-assessment against the customs duties although for private purposes other than that relating to the lack of oversight agencies limited authority also led to Article 2 of the PMK is not effectively implemented in order to absorb the money state tax revenues. Obstacles faced and Oversight Services Office of Customs and Excise city of Malang in improving the management of import blu-ray movies are basically the same as the constraints of the withdrawal of tax money in general. From the level of public awareness is low will tax obligations, ignorance of the importer on the whole of their obligations, lack of oversight by the government, limiting the authority of the agency to the lack of adequate facilities to accelerate the process of withdrawal of money the State of taxation where it is biased overcome by the provision of counseling regarding related by the Government.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/389/051704930
Uncontrolled Keywords: Efektifitas, Kendala, Impor film Penggunaan Pribadi
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.05 Kinds of taxes by base > 343.055 Excise and turnover taxes
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Yusuf Dwi N.
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1528
Text
Faizal Hendrawan.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item