BKG

Istarina, Chaterin (2017) Efektifitas Penerapan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Melindungi Profesi Notaris (Studi Kasus Di Kota Bengkulu). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh substansi Pasal 18 ayat 1 khususnya huruf b yang mana tidak secara jelas pengaturan mengenai tindakan atau perlindungan hukum apa yang dapat diberikan oleh MKN selanjutnya bilamana telah menyetujui permintaan pemanggilan Notaris yang bersangkutan untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan ataupun proses peradilan, yang seolah-olah MKN tidak lagi memiliki tanggungjawab penuh yang berkelanjutan terhadap jalannya proses tersebut. Menurut Penulis, bilamana MKN telah memberikan persetujuan bagi Notaris guna hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan ataupun proses peradilan, maka sudah seharusnya MKN diwajibkan dan aktif untuk turut melakukan pendampingan hukum kepada profesi Notaris guna memberikan perlindungan hukum serta pembelaan lainnya terkait dengan akta-akta yang telah dibuat hingga persoalan hukum yang dihadapi tersebut tuntas, apabila tidak dilakukan, maka hal tersebut telah bertentangan dengan tugas dan fungsi MKN melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 18 ayat 2 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimanakah efektifitas penerapan Pasal 18 PM Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 terhadap peran MKN dalam melindungi profesi Notaris di kota Bengkulu dan Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan profesi Notaris yang diberikan oleh MKN guna menjamin kepastian hukum dimasa yang akan datang. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa Efektifitas penerapan Pasal 18 PM Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap peran MKN dalam melindungi profesi Notaris di kota Bengkulu terbukti masih belum optimal. Mengingat perlindungan hukum yang diberikan oelh MKN wilayah Bengkulu hanyalah sebatas memberikan persetujuan dan penolakan atas pemanggilan Notaris yang diajukan oleh penyidik, tanpa adanya pendampingan hukum lebih lanjut. Padahal apabila kita cermati lebih lanjut Pasal 18 ayat 2, maka dapat diketahui bahwa tugas yang wajib dilakukan oleh MKN dalam melindungi profesi Notaris adalah menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan iii profesi jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Selanjutnya, Pengaturan tentang perlindungan profesi Notaris yang diberikan oleh MKN guna menjamin kepastian hukum pada prakteknya hingga saat ini masih belum optimal, sehingga guna mengoptimalkan penerapan aturan tersebut perlu kiranya untuk menambahkan frasa ayat c dan d pada Pasal 18 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, yaitu : c. dalam rangka memberikan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan pendampingan hukum kepada Notaris tersebut hingga proses hukum selesai; d. dalam rangka memberikan penolakan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan pemanggilan tersebut kepada publik demi menjaga nama baik Notaris yang bersangkutan

English Abstract

The background of this is based on the the substance of Article 18 paragraph 1, especially letter b, which is not clearly the regulation concerning any action or legal protection which may be given by the MKN further when it has approved the request of the notary public to attend the investigation, prosecution and judicial process , As if MKN no longer has full, ongoing responsibility for the process. According to the Author, if the MKN has given approval for the Notary to be present in the investigation, prosecution, and or judicial process, then MKN should be obliged and active to participate in legal assistance to the Notary profession to provide legal protection and other defense related to deeds Has been made until the legal matter faced is complete, if not done, then it has been contradictory with the duties and functions of the MKN conducts guidance in order to safeguard the dignity and honor of a Notary in running his profession and provide protection to Notary in relation to the obligation of Notary to conceal the contents of the deed As set forth in Article 18 paragraph 2 PM of Law and Human Rights No. 7 of 2016. This research raises the formulation of the problem How effective the application of Article 18 PM of Law and Ham Number 7 of 2016 on the role of MKN in protecting the Notary profession in Bengkulu city and How is the regulation about the protection of the Notary profession given by MKN to guarantee legal certainty in the future. This study was prepared using empirical juridical research method. Based on the results of research has been known that the effectiveness of the application of Article 18 PM Law and Ham No. 7 of 2016 Against the role of MKN in protecting the Notary profession in the city of Bengkulu proved still not optimal. Given the legal protection provided by MKN in Bengkulu area is merely to give approval and rejection of the calling of Notary submitted by the investigator, without any further legal assistance. Yet if we look further at Article 18 paragraph 2, it can be seen that the duties that must be done by the MKN in protecting the Notary's profession is to maintain the dignity and honor of Notary in running profession of his position and provide protection to the Notary in relation to the obligation of Notary to conceal the contents of the Deed. Furthermore, the regulation on the protection of the Notary profession granted by MKN to ensure legal certainty in practice is still not optimal, so in order to optimize the application of the rule it is necessary to add the phrase c and d of Article 18 PM of Law and Human Rights Number 7 of 2016 , Namely: c. In order to give the approval of the Notary's invitation to be present in the investigation, v prosecution and judicial process, the Regional Notary Public Notary shall provide legal assistance to the Notary until the legal process is completed; D. In order to give refusal to invite Notary to be present in investigation, prosecution and judicial process, the Regional Notary Public Notary shall keep confidential all matters relating to the call to the public in order to maintain the good name of the Notary concerned.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.002 3/IST/e/2017/041707117
Uncontrolled Keywords: NOTARIES, NOTARIES - LAW AND LEGISLATION
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.002 Miscellany > 346.002 3 Private law as a profession, occupation, hobby
Divisions: S2 / S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1433
Text
BAGIAN DEPAN.pdf

Download | Preview
Text
TESIS BAB I .pdf

Download | Preview
Text
TESIS BAB II.pdf

Download | Preview
Text
TESIS BAB III.pdf

Download | Preview
Text
TESIS BAB IV.pdf

Download | Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item