Ratunnisa, Ami (2011) Dampak Kebijakan Retribusi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan Di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sektor perikanan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena memiliki potensi kelautan dan fishing ground yang sangat luas. Keanekaragaman biota di laut yang dimiliki oleh Indonesia menambah potensi ekonomi tinggi dan sangat beragam. Potensi lestari perikanan Indonesia diperkirakan 6,7 juta ton/tahun, terdiri dari potensi perairan nusantara 4,4 juta ton/tahun dan ZEE sekitar 2,3 juta ton/tahun. Potensi yang cukup besar tersebut, sampai saat ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan (Dahuri, 2001). Sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah. Pada sektor perikanan berlaku jenis retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi tempat pelelangan dan retribusi pelayanan kepelabuhan, sedangkan untuk retribusi perizinan tertentu adalah retribusi usaha perikanan. Untuk menunjang usaha perikanan, maka terdapat bangunan sarana pelelangan ikan yang bertujuan untuk menyalurkan saluran distribusi hingga akan sampai pada konsumen. Dalam aliran tersebut, Koperasi Unit Desa (KUD) memberikan peran dalam memenuhi kebutuhan nelayan mulai dari unit pelelangan ikan hingga kreditan. Pemungutan biaya retribusi dilakukan melalui KUD, sehingga jalannya biaya retribusi sesuai dengan peraturan pemerintah yang sedang berlaku. Waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan proposal penelitian membutuhkan waktu 3 bulan yaitu dimulai pada bulan November 2010 hingga Februari 2011. Pada tahap penelitian dilakukan bulan Februari hingga Maret 2011. Selanjutnya untuk analisa data dan penyusunan laporan dilakukan pada bulan April hingga Mei 2011 . Rumusan masalah yang perlu dikaji di dalam penelitian tentang Dampak Kebijakan Retribusi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan Di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur adalah sebagai berikut : (1) Apakah penentuan alokasi retribusi sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu pada sektor perikanan? ; (2) Bagaimanakah hasil timbal balik dari pembayaran retribusi yang dikenakan pada nelayan di Sendang Biru? ; (3) Bagaimana tingkat kesejahteraan nelayan dan apa saja bentuk-bentuk kesejahteraan yang dijalankan pada nelayan di Sendang Biru?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi Kesesuaian alokasi retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu pada nelayan sesuai dengan Undang-Undang, Bentuk implikasi retribusi terhadap kesejahteraan nelayan, Tingkat kesejahteraan nelayan dan bentuk kesejahteraan di tingkat nelayan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Jenis data yang digunakn menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh melalui hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari KUD Mina Jaya, BPPPI, Kantor KB, Pemerintah Kabupaten Malang. Fokus penelitian meliputi : Kesesuaian ketetapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Kesesuain ketetapan Perda No.11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, Bentuk-bentuk kesejahteraan yang sudah dilaksanakan di Sendang Biru berkaitan dengan hasil retribusi. Pada alokasi retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu kebijakan retribusi yang bergerak di sektor perikanan di Sendang Biru adalah retribusi jasa usaha. Pungutan retribusi jasa usaha ditarik melalui kegiatan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Sendang Biru. Retribusi perizinan tertentu berpusat di Pelabuhan Mayangan yang terletak di Kota Probolinggo. Unit pengelola pelabuhan perikanan pantai pondok dadap hanya menjadi pengarah bagi nelayan yang akan mengurus retribusi perizinan tertentu yang kemudian akan di arahkan ke Pelabuhan Mayangan di Probolinggo. Menurut Peraturan Bupati Malang No.15 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan UPTD di Sendang Biru masih belum ada pelantikan khusus dan surat keputusan perihal Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan dari Bupati Malang. Tetapi untuk staff dari UPTD akan ditunjuk langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang. Sehingga kebijakan sementara dari DKP Kabupaten Malang ini dalam prosesnya bertindak dengan mengutus salah satu staff dari bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan pelaksanaan UPTD. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada pelaksanaan penarikan retribusi di TPI Pondok Dadap Sendang Biru, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Sendang Biru. Hal ini disebabkan jauhnya jarak antara DKP Kabupaten Malang ke TPI. Sehingga pelaksanaan penarikan retribusi dan pelelangan di TPI dijalankan melalui KUD Mina Jaya Sendang Biru. KUD Mina adalah salah satu jenis KUD yang bergerak di bidang perikanan dan berdiri khusus untuk sektor perikanan. Besarnya biaya retribusi yang dikenakan pada nelayan di Sendang Biru yaitu sebesar 1,5% dan pada bakul yaitu sebesar 1,5% dari hasil produksinya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada golongan retribusi izin usaha perikanan, yang termasuk dalam retribusi izin usaha perikanan berupa pemberian ijin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Pembagian atas penarikan retribusi sebesar 3% yang diperoleh dari nelayan dan bakul, yaitu sebesar 40% di alokasikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang , 50% di alokasikan ke KUD Mina Jaya, dan 10% di alokasikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Bentuk Implikasi Retribusi Terhadap Kesejahteraan Nelayan pengalokasiannya meliputi : bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari KUD 3% untuk desa digunakan untuk tambahan pendapatan desa yaitu untuk menunjang program-program operasional desa. Contoh program tersebut adalah pembangunan jalan, transportasi, biaya rapat. Dalam pelaksanaan program-program operasional desa, sumber dana tidak hanya berasal dari dana hasil retribusi TPI saja tetapi juga berasal dari sumber dana yang lain. Bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari KUD 2,5% untuk kelompok nelayan dimasukkan sebagai kas nelayan. Kas nelayan ini digunakan untuk keperluan operasional nelayan, untuk keperluan rapat, untuk simpanan pada saat musim paceklik, dan juga bantuan-bantuan nelayan jika terkena musibah atau meninggal pada saat melaut. Bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari kud 3% untuk dana keamanan untuk biaya operasional menjaga keamanan dan ketertiban yang terkait dengan penyelenggaraan pelelangan ikan. Bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari KUD 30% untuk dana karyawan digunakan untuk memberi insentif karyawan KUD dan untuk dana kebutuhan administrasi KUD. Bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari KUD 4% untuk dana sosial digunakan untuk pemberian bantuan pada keluarga nelayan yang terkena musibah/meninggal dan juga memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang sakit/kurang mampu atau sumbangan sosial nelayan. Bentuk implikasi hasil pembagian retribusi dari KUD 2,5% untuk dana
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FPR/2011/50/051103659 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 639 Hunting, fishing & conservation > 639.2 Commercial fishing, whaling, sealing |
| Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Sosial Ekonomi Agrobisnis Perikanan |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 23 Sep 2011 11:13 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 08:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/132881 |
Preview |
Text
051103659.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |