Thantauwi, RBImam (2014) Reformasi Kelembagaan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) Menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Birokrasi perizinan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam perkembangan usaha di Indonesia. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur berbelit, tingginya biaya, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, sarana dan prasarana kurang memadai, merupakan kendala terbesar terhadap pelayanan perizinan yang dihadapi masyarakat. Maka dibuat sebuah sistem regulasi yang bisa mengakomodir penyelesaian masalah tentang birokrasi pelayanan perizinan yaitu “Pelayanan Satu Pintu”. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi reformasi kelembagaan dari Unit Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sumenep serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang mewujudkan good governance pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sumenep. Metode pendekatan yang digunakan adalah empiris, selanjutnya data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dalam reformasi kelembagaan dari UP2T menjadi BPPT, yaitu:(1) reformasi strukur: sudah banyak perubahan dimana yang dulunya dipimpin eselon yang lebih rendah sekarang dipimpin oleh eselon yang lebih tinggi,(2) reformasi sumber daya manusia: sumber daya manusia/pegawai di kantor BPPT Kabupaten Sumenep sebagian masih belum berpengalaman dalam hal perizinan,(3) reformasi sarana dan prasarana: sarana seperti gedung perkantoran dan tempat pemprosesan izin masih kecil dan sempit tapi dari segi peralatan sudah lumayan berkualitas,(4) reformasi budaya organisasi:banyak yang berubah, pada saat UP2T masih di tandatangani Sekretaris, sekarang (BPPT) Kepala Badan yang menandatangani kewenangan tentang perizinan.Permasalahan yang kedua tentang mewujudkan good governance pada reformasi kelembagaan dari UP2T menjadi BPPT Kabupaten Sumenep, yaitu:(1) Akuntabilitas:merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab, BPPT sudah melakukannya dengan baik,(2) Transparansi:masih belum transparan masalah biaya perizinan,(3) Partisipasi: masih kurang peran dan partisipasi pemerintah agar mendorong masyarakat untuk taat pada perizinan,(4) Rule of law/penegakan hukum: sudah ada legitimasi hukumnya dan sudah diterapkan dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut kiranya perlu adanya kerja sama antara Pemerintah, pihak BPPT, sektor privat, investor dan masyarakat agar dapat terwujudkepemerintahan yang baik (good governance) pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
English Abstract
Licensing bureaucracy to be one of the obstacles encountered in the development of business in Indonesia. The number of overlapping rules, complicated procedures, high costs, lack of certainty of the timing of, inadequate infrastructure, the biggest obstacle facing the licensing service of society. Then created a regulatory system that can accommodate the settlement of the problem of bureaucratic licensing service that is "One Stop Service". The purpose of this study is to describe and analyze the institutional reform strategy of Integrated Licensing Service Unit into the Integrated Licensing Service Agency in Sumenep as well as to describe and analyze on achieving good governance in the Integrated Licensing Service Agency office in Sumenep. The method used is an empirical approach, no further data were analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of the study , the authors obtained answers to the problems that exist in the institutional reform of UP2T be BPPT , namely :(1) reforming the structure : many changes which formerly led lower echelon is now led by higher echelons, (2) reform human resources : human resources / employee in the office BPPT Sumenep most still inexperienced in terms of licensing, (3) reform infrastructure : facilities such as office buildings and permit processing is still small and narrow but is tolerable in terms of equipment quality, (4) reform of organizational culture : much has changed , at the time still signed UP2T Secretary, now (BPPT) Head of the signing authority on the second perizinan.Permasalahan about achieving good governance on institutional reform of UP2T be BPPT Sumenep , namely :(1) Accountability : refers to the development of a sense of responsibility , BPPT already do well, (2) Transparency : the problem is still not transparent licensing costs, (3) participation : still less the role and participation of the government to encourage people to obey the licensing, (4) Rule of law / rule of law : the existing legal legitimacy and has been well implemented . Based on these descriptions would need for cooperation between the Government, employees BPPT, the private sector, investors and the public so as to realize good governance (good governance) in the Office of Integrated Licensing Service Agency.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2014/66/051402114 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 25 Mar 2014 15:57 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116790 |
Preview |
Text
BAB_I_FIX.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II_FIX.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_+_DAFTAR_ISI_FIX.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV_FIX.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III_FIX.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V_FIX.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Daftar_Pustaka_SRIPSHIT_FIX.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |