DavidYuniFrinata (2007) Pelaksanaan Akuntabilitas Profesional Aparatur Pemerintah : studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good governance yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerinta pusat. Prinsip akuntabilitas ini pada dasarnya adalah prinsip pertanggungjawaban kepada masyarakat, sebagai stakeholder, atas semua tindakan yang dilakukan oleh setiap individu ataupun kelompok.dalam pelaksanaan pencapaian misi organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian akuntabilitas profesional adalah salah satu jenis pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh para aparat profesional dalam mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan publik. Jadi kinerja aparatur pemerintah harus benar-benar profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan Akuntabilitas Profesional Aparat Pemerintah di Bappeko Surabaya. 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kendala - kendala yang dihadapi oleh Bappeko Surabaya dalam pelaksanaan Akuntabilitas Profesional Aparatur. 3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bappeko Surabaya dalam pelaksanaan Akuntabilitas Profesional Aparatur. Sedangkan yang menjadi fokus dari penulisan ini adalah 1) Pelaksanaan akuntabilitas profesional yang dilakukan di Bappeko Kota Surabaya. 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas profesional tersebut. 3) Serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Bappeko Kota Surabaya untuk meningkatkan akuntabilitas profesional aparatur pemerintah. Hasil dari penulisan ini adalah pelaksanaan akuntabilitas profesional di lingkungan Bappeko Kota Surabaya belum berjalan dengan baik sehingga masih kurang maksimal dalam penerapannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya misi dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh para aparatur pemerintah Bappeko Kota Surabaya dengan tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun dalam pelaksanaan akuntabilitas profesional itu sendiri, para aparatur pemerintah kurang memahami secara mendalam tentang akuntabilitas profesional tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman yang pasti dalam pelaksanaan akuntabilitas profesional ini sehingga para aparatur pemerintah selama ini hanya melaksanakan akuntabilitas kinerja yang telah diatur oleh pemerintah pusat dalam Inpres No.7 Tahun 1999.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2007/050703048 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Nov 2007 00:00 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 15:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/113312 |
Preview |
Text
050703048.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |