BKG

Ahmad, Arwani (2017) Hak Menguasai Negara Di Bidang Ekonomi (Analisis Dalam Perspektif Komunisme). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Globalisasi telah melemahkan batas-batas negara. Termasuk dalam bidang ekonomi. Hal tersebut menyebabkan setiap negara terlibat dalam pasar bebas. Pasar bebas menyebabkan melemahnya negara untuk intervensi dalam ekonomi. Perekonomian Indonesia diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai sumber hak menguasai negara atas perekonomian. Dalam pasal tersebut terdapat arah ekonomi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan. Faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun seiring berkembangnya zaman arah ekonomi Indonesia telah bergeser kepada ekonomi kapitalisme yang berbasis pasar bebas. Sehingga hak negara untuk intervensi ekonomi lemah. Hal tersebut dikarenakan penafsiran Pasal 33 yang tidak konkret menjelaskan kedudukan negara sebagai pemilik faktor produksi. Penafsiran yang luas berdampak pada konsep dikuasai oleh negara hanya terbatas mengatur. Hal tersebut berbeda dengan negara komunis bahwa hak menguasai negara adalah negara sebagai pemilik faktor produksi sehingga negara memiliki kendali penuh atas faktor-faktor produksi. Hal ini yang menjadi pokok kajian penulis bahwa hak mengusai negara yang dinamis dapat mengarahkan ekonomi Indonesia ke kapitalisme. Dari latar belakang tersebut penulis menganalisis hak menguasai negara bidang ekonomi dalam perspekif komunisme. Selain menganalisis hak menguasai negara dalam perspektif komunisme, penulis bertujuan mengananalisis kedudukan negara sebagai pemilik faktor produksi dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam negara komunis negara merupakan pemilik faktor produksi. Sehingga negara mengendalikan perekonomian. Hal tersebut didasarkan pada analisis Karl marx terhadap kapitalisme yang menindas kaum buruh. Para kapitalis menindas kaum buruh melalui usahanya untuk meningkatkan hak milik kaum borjuis. Karena hal tersebut sehingga komunisme menolak kapitalisme. Konsekuensinya hak milik dihapuskan. Sehingga negaralah yang menjadi pemilik dan bukan rakyat. Karena hal tersebut negara menguasai perekonomian. Hasil dari penguasaan ekonomi itu kemudian didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya metode penelitian dengan yuridis normatif, kajian terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945 dengan pendekatan undang-undang, sejarah, konsep dan perbandingan. Analisis terkait sejarah komunisme, sejarah perumusan konsep dikuasai negara, konstitusi Uni Soviet dan konstitusi Indonesia terkait hak menguasai negara atas perekonomian. Temuan penulis dalam penelitian ini bahwa ada persamaan kedudukan negara terlibat ekonomi antara Indonesia dan Uni Soviet dalam konstitusinya. Uni Soviet menjiwai nilai-nilai yang dibawa oleh Karl Marx sebagai dasar analisis sosial dan ekonomi di uni Soviet. Sedangkan dalam konstitusi Indonesia jika merujuk kepada sejarah bahwa arah ekonomi Indonesia adalah menuju sosialisme.

English Abstract

UNSPECIFIED

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2017/10/051702644
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.03 Law of public finance > 343.034 Budgeting and expenditure
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112898
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item