BKG

FalahZakianto, Rusidy (2017) Penertiban Izin Pendirian Kafe Berkaraoke Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan bentuk penertiban izin pendirian terhadap kafe berkaraoke di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kafe berkaraoke yang belum memiliki izin pendirian. Dengan melihat penertiban yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada kafe-kafe sebelumnya terhadap Kafe Radja dan Kafe Star, maka perlu ditertibkan kembali untuk kafe-kafe yang belum mempunyai izin. Sehingga kemudian diperlukan upaya pencegahan agar dimasa yang akan dating dapat meminimalisir adanya kafe berkaraoke yang belum mempunyai izin. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat masalah : (1) 1. Bagaimana bentuk penertiban izin pendirian kafe berkaraoke di Kabupaten Tulungagung ? (2) 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam penertiban izin pendirian kafe berkaraoke di Kabupaten Tulungagung ? (3) 3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi hambatan itu ? Kemudian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu mengolah/menganalisa hasil wawancara dikaitkan dengan teori-teori didalam literature hingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Dari hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa bentuk penertiban yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah teguran lisan, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan / penghentian sementara kegiatan usaha. Hambatan yang dialami adalah hambatan internal yaitu petugas untuk melakukan survey guna mengetahui bahwa kafe kafe berkaraoke tersebut memiliki izin pendirian atau tidak dan petugas untuk melakukan sosialisasi di setiap kecamatan tentang pentingnya usaha yang memiliki izin pendirian, sedangkan kendala eksternal adalah bagi pemilik kafe adalah tidak segera mendaftarkan usahanya dan kepekaan dari masyarakat yang kurang dengan adanya kafe berkaraoke yang menganggu ketertiban umum. Kemudian upaya yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah menambah petugas survey dan sosialisasi di setiap kecamatan, dan menambah wawasan terhadap pemilik kafe berkaraoke pentingnya memiliki izin pendirian yang sah.

English Abstract

UNSPECIFIED

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/379/051703685
Subjects: 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Sugiantoro
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112802
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item