Sari, Yunia Siska Mustika (2016) Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Prostitusi Online Dalam Perspektif Cybercrime (Kajian Normatif Komparatif Kuh Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik D. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pertanggungjawaban pidana pemilik akun prostitusi online dalam perspektif cybercrime yang dikaji menurut tiga peraturan perundang-undangan hukum pidana positif di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi berdasarkan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, begitu pula pada jaringan informasi dan komunikasi. Akan tetapi perkembangan IPTEK tersebut membawa efek negative. Perkembangan negatif tersebut dapat dilihat dari munculnya tindak pidana berupa prostitusi secara online. Pada dasarnya sebelum terjadi perkembangan dibidang informasi dan komunikasi kegiatan prostitusi tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara kontak langsung, tetapi karena adanya perkembangan tersebut kini kegiatan prostitusi seakan dipermudah dan dimanjakan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kegiatan prostitusi dilakukan dengan cara mengakses situs-situs tertentu atau dengan menggunakan jaringan komunikasi tertentu. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah pemilik akun prostitusi online dapat di pertanggungjawabkan secara pidana menurut ketentuan hukum positif di Indonesia? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode normatif komparatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis gramatikal dilakukan dengan cara melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak tepat karena berlaku untuk prostitusi secara umum saja. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dapat digunakan tapi terdapat unsur tindak pidana yang masih kabur. Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sudah dapat digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana karena unsur tindak pidana yang melekat pada tindak pidana prostitusi online telah diatur secara keseluruhan. Oleh karena itu diharapkan pihak legislatif segera merevisi Pasal yang masih memiliki kelemahan serta bagi aparat penegak hukum, tindak pidana berupa prostitusi online dapat dikenai pasal berlapis berdasarkan perundang-undangan yang berbeda.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/203/051611531 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 03 Nov 2016 11:50 |
| Last Modified: | 18 May 2022 02:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112610 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V_+_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_-_SUMMARY.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_+_DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
PN_PGP_2015_PID.B_0228_putusan.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN_-_FOTO.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
PN_PGP_2015_PID.B_0267_putusan.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |