Megawati, ChristianyBertha (2016) Kewajiban Pelaku Usaha Tentang Pencantuman Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Pada Restoran Menurut Pasal 7 B Dan D Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kecamatan Lowokw. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum dalam Kewajiban Pelaku Usaha tentang Pencantuman Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi pada Restoran Menurut Pasal 7 b dan d Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Bisnis restoran di Kota Malang berkembang pesat. Kebersihan dan hygiene sanitasi tempat pengelolaan makan merupakan hal yang harus dikritisi oleh konsumen dalam memilih sebuah restorankarena pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kebersihan restoran, proses pengolahan makanan/minuman serta penyajian makanan dan minuman yang aman dan layak untuk dikonsumsi.Setiap restoran maupun café harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat dan sertifikat tersebut harus dicantumkan pada dinding restoran menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1098/MENKES/SK/VII/2003 akan tetapi dalam penerapannya restoran/café di Kota Malang belum mencantumkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 7 huruf (b) dan huruf (d) UUPK terkait kewajiban Pelaku Usaha tentang Pencantuman Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi pada Restoran di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, apa hambatan yang dialami Pelaku Usaha dalam mencantumkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi, danbagaimana tindakan Dinas Kesehatan dalam mengawasi pelaku usaha terkait pencantuman Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi di wilayah kecamatan Lowokwaru Kota Malang.Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang didapat peneliti ialah tidak ada satupun restoran/café yang memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kebersihan dan kemanan makanan serta minuman yang disajikan kepada konsumen padahal informasi dari pelaku usaha merupakan hal penting yang konsumen butuhkan, karena informasi tersebut dapat menjadi acuan bagi konsumen untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha. Sedangkan jaminan mutu terhadap makanan dan minuman yang sesuai dengan standar mutu hygiene sanitasi hanya diterapkan pada 2 (dua) restoran/café yang memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Sertifikat laik hygiene sanitasi sebagai informasi dan jaminan mutu terhadap suatu restoran/café yang seharusnya ditampilkan pelaku usaha agar diketahui oleh konsumennya. Mengenai hambatan yang dialami pelaku usaha yaitu pelaku usaha merasa tidak adanya acuan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi, pelaku usaha merasa tidak adanya penerapan sanksi yang tegas apabila pelaku usaha tidak mencantumkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi rumah makan dan restoran, rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai hygiene sanitasi restoran/café, rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang perlindungan konsumen, rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usahanya untuk mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi rumah makan dan restoran danterbatasnya jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Malang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Tindakan yang dilakukan Dinas Kesehatandalam mengawasi pelaku usaha terkait pencantuman sertifikat laik hygiene sanitasi di wilayah kecamatan Lowokwaruterbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan secara umum berupa pembinaan dan penyelenggaraan kursus penjamah makanan serta sosialisasi penyuluhan dan pengawasan secara khusus bekerjasama dengan puskesmas wilayah Lowokwaru.
English Abstract
In this minor thesis, the writer raised legal issues in the Business Actors Liability of the Inclusion of Worthy Sanitation Hygiene Certificate in Restaurant According to Article 7 b and d Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in the Subdistrict of Lowokwaru Malang City. Restaurant business in Malang City has developed rapidly . Cleanliness and sanitation hygiene of the management for food is the matter which should be criticized by consumers in choosing a restaurant because business actors must be responsible for the cleanliness of the restaurant, the food processing / beverage and presentation of food and drinks are safe and suitable for consumption. Every restaurants or cafe must have certificate of sanitation hygience worthy issued by local Department of Health and the certificate must be included to the restaurant’s wall according to the Decision of Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1098/MENKES/SK/VII/2003 however in the implementation restaurants/ cafe in Malang City has not included the certificate of sanitation hygiene worthy. Thus the writer was interested to conduct this researh to know how does the implementation of article 7 letter (b) and letter (d) UUPK related to the liability of Business Actors about the Inclusion of Sanitation Hygiene Worthy Certificate to Restaurants in Subdistrict of Lowokwaru Malang City, what are obstacles encountered by the Business Actors in including the Certificate of Sanitation Hygiene Worthy, and efforts made by the Department of Health in supervising business actors related to the inclusion of Sanitation Hygiene Worthy Certificate in the area of Lowokwaru subdistrict Malang City. This research was using juridical method by approach of sociologis juridical. The results of the research obtained by the writer is that there is none restaurants/ cafe providing correct, clear, and honest information regarding to cleanliness and security of foods and beverages served to consumers where information from thos business actors are important that consumers need, because the information can be a reference for consumers to perform an agreement with the business actors. Whereas quality assurance to foods and beverages corresponding to the quality standard of sanitation hygiene is only implemented in 2 (two) restaurants/ cafe with sanitation hygiene worthy certificate. Certificate of sanitation hygiene worthy as information and quality assurance against a restaurant/cafe that should have been displayed so that it is known by the consumers. Regarding the obstacles encountered by the business actors are namely, they felt they do not have references of business actors to include the Certificate of Sanitation Hygiene Worthy, business actors do not feel the presence of strict sanction regulation at a time there is a business actor who does not include the Certificate of Sanitation Hygiene Worthy of restaurant and food court, the low knowledge of business actors about sanitation hygiene of restaurant/ cafe, the low knowledge of business actors about consumers’ protection, the low awareness of business actors to register their permits to obtain Certificate of Sanitation Hygiene Worthy of food court and restaurant and the limitation in the number of Department of Health employees in Malang City to carry out supervision towards business actors. Effforts done by the Department of Health in supervising business actors related to the inclusion of certificate of sanitation hygiene worthy in the area of Lowokwaru subdistrict is divided into 2 (two) namely supervision in general in a form of guidance and implementation of food handler courses and dissemination of counseling and supervision in particular in cooperation with health centers in the area of Lowokwaru.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/132/ 051606950 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Aug 2016 15:42 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 04:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112531 |
Actions (login required)
 |
View Item |