Penyelesaian Masalah Wanprestasi Atas Pemberian Kredit Koperasi Dengan Obyek Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Para Mukti Mulya Banyuwangi, Jawa Timur

Permana, Edo (2010) Penyelesaian Masalah Wanprestasi Atas Pemberian Kredit Koperasi Dengan Obyek Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Para Mukti Mulya Banyuwangi, Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatar-belakangi adanya wanprestasi yang dilakukan debitur atas perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Para Mukti Mulya Banyuwangi. Koperasi kesulitan melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan karena pemegang obyek jaminan hak tanggungan terdiri dari dua kreditur. Koperasi sebagai kreditur kedua atas pemegang hak tanggungan tidak memiliki hak untuk mengeksekusi sebab peraturan perundangan-undangan pasal 6 UUHT hanya mengatur kreditur pertama yang mempunyai hak sepenuhnya untuk mengeksekusi hak tangggungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian masalah wanprestasi atas pemberian kredit dengan obyek jaminan hak tanggungan atas tanah di KSU Para Mukti Mulya Banyuwangi, serta hambatan-hambatan dan upaya-upaya penyelesaian masalah wanprestasi atas pemberian kredit dengan obyek jaminan hak tanggungan atas tanah di KSU Para Mukti Mulya Banyuwangi Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari standart kontrak di Koperasi Serba Usaha (KSU) Para Mukti Mulya Banyuwangi. Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara Penanganan Pinjaman Bermasalah (PPB) yaitu dengan pembinaan dan monitoring, reschedule pinjaman dan restructuring, memberikan somasi, sampai dengan proses negosiasi. Hambatan KSU Para Mukti Mulya dalam proses penyelesaian wanprestasi adalah obyek jaminan hak tanggungan tidak bisa dieksekusi sebab didalam pasal 6 UUHT hanya mengatur kreditur pertama yang mempunyai hak sepenuhnya untuk mengeksekusi hak tangggungan, tidak kooperatifnya debitur dan sulit ditemui untuk melaksanakan negosiasi. Hambatan debitur adalah kemampuan bayar debitur untuk membayar angsuran kredit merupakan faktor penyebab sekaligus faktor penghambat dalam proses penyelesaian masalah wanprestasi. Sedangkan upaya-upaya koperasi dan debitur antara lain berkoordinasi dengan pihak bank sebagai kreditur pertama untuk eksekusi jaminan, dan debitur meminta koperasi untuk menyetujui Reschedule pinjaman yang kedua dengan angsuran yang ringan. Menyikapi fakta tersebut di atas, penulis berpendapat, seharusnya UUHT memberikan hak bagi kreditur kedua dan seterusnya untuk bisa mengeksekusi jaminan hak tanggungan seperti kreditur pertama, koperasi diharapkan selalu mendaftarkan obyek jaminan hak tanggungan supaya memperoleh kekuatan eksekutorial, dan mengganti obyek jaminan hak tanggungan dengan jaminan yang baru dalam Reschedule pinjaman sesuai dengan sisa nilai angsuran kredit debitur.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2010/260/051003606
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 21 Dec 2010 09:35
Last Modified: 21 Mar 2022 08:10
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110739
[thumbnail of 051003606.pdf]
Preview
Text
051003606.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item