BKG

Wahyuni, - (2017) Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 (Studi Pada Notaris Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Perjanjian kawin di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) : Pada waktu atau sebelum terjadinya perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Setelah keluarnya Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian kawin dibuat tidak hanya sebelum terjadinya perkawinan, tetapi juga bisa dibuat pada saat dan setelah terjadinya perkawinan sepanjang masa perkawinan. Apa yang menjadi dasar Rasio Legis Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No 69/PUU-XIII/2015 ? Apa Implikasi hukum terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian kawin pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 ? Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa maksud pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang paling pokok adalah untuk menjaga agar tidak ada Undang-Undang yang berlaku dimasyarakat bertentangan dengan UUD 1945. Setiap warga Negara Indonesia berhak menuntut hak-hak dasarnya sesuai yang ada didalam amanat UUD 1945, Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 ini lahir karena adanya permohonan pengujian UUPA No 5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat (1),Pasal 21 ayat (3), Pasal 36 ayat (1) dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (1) , Pasal 35 ayat ( 1) terhadap UUD 1945.Implikasi hukum Putusan MK No 69-PUU/2015 terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian kawin adalah : Putusan MK ini bersifat final dan mengikat sehingga harus tetap dilaksanakan. Tetapi notaris dan para pihak masih diberikan kebebasan pilihan apakah dalam membuat perjanjian kawin berdasarkan aturan yang ada dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) atau boleh berdasarkan pada Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.Tanggung Jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 adalah memastikan tidak ada pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya pembuatan perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan.

English Abstract

The marriage agreement in Indonesia shall be governed by the Marriage Act No. 1/1974 concerning Marriage. Article 29 Paragraph (1): At the time or before the marriage takes place both parties of mutual consent may enter into a written agreement authorized by the marriage registry officer, after which The content also applies to third parties as long as the third party is involved. After the issuance of Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 which allows the marriage agreement to be made not only before the marriage, but also can be made during and after marriage throughout the marriage. What is the basis of the Legislation Ratios of the Constitutional Court (MK) issued Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015? What is the legal implication to the authority of Notary in making the deed of marriage agreement after the Constitutional Court Decision no. 69 / PUU-XIII / 2015? What is the responsibility of a notary in making the deed of marriage agreement after the Constitutional Court Decision No.69 / PUU-XIII / 2015 ?. The research method used in this research is empirical juridical that analyze and study the workings of law in society by using approach of Sociological Juridical. Based on the results of this study that the intention of the establishment of the Constitutional Court in Indonesia is the most fundamental is to keep no law applicable in the community is contradictory to the 1945 Constitution. Every Indonesian citizen has the right to claim his basic rights as contained in the mandate of the 1945 Constitution, MK No. 69 / PUU-XIII / 2015 was born due to the petition for judicial review of UUPA No 5 Year 1960 Article 21 paragraph (1), Article 21 paragraph (3), Article 36 paragraph (1) and Marriage Law No. 1 Year 1974 Article 29 paragraph (1), Article 35 paragraph (1) of the 1945 Constitution. The legal application of the Constitutional Court Decision Number 69-PUU / 2015 on the authority of a notary in making the marriage certificate deed is: This Constitutional Court Decision is final and binding so it must be implemented. However, the notary and the parties are still given the freedom of choice whether in making the marriage agreement based on the rules contained in Law No. 1 Year 1974 concerning Marriage Article 29 paragraph (1) or may be based on the Constitutional Court Decision No.69 / PUU-XIII / 2015.Sponsibility A notary in the deed of the marriage agreement after the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 is to ensure that no third party is harmed by the making of a marriage agreement made after the marriage.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.002 3/WAH/k/2017/041706290
Uncontrolled Keywords: NOTARIS, MARRIAGE RECORDS, CONSTITUTIONAL COURTS, DEEDS
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.002 Miscellany > 346.002 3 Private law as a profession, occupation, hobby
Divisions: S2 / S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1100
Text
Wahyuni.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item