Disparitas putusan hakim dalam kasus pencurian ternak : studi kasus di Pengadilan Negeri Pamekasan

DwiAgusVeryady (2007) Disparitas putusan hakim dalam kasus pencurian ternak : studi kasus di Pengadilan Negeri Pamekasan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tindak pidana pencurian ternak termasuk tindak pidana pencurian yang diperberat. Di dalam KUHP pada pasal 363 telah diatur mengenai pencurian ternak yang berkaitan dengan harta benda, dengan sanksi pidana yaitu lebih berat dari bentuk pokoknya. Namun dalam praktek apakah ketentuan yang memperberat pidana tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang? Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN TERNAK (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan). Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis antara lain: Bagaimana realita putusan hakim terhadap kasus pencurian ternak dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencurian ternak sehingga menyebabkan terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan. Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain untuk mengetahui realita putusan hakim dalam kasus pencurian ternak di wilayah Pamekasan dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus-kasus pencurian ternak sehingga menyebabkan terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Negeri Pamekasan. Dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan tersebut, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak, mendasarkan atas kesalahan terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sanksi bagi pelaku pencurian yaitu pidana yang lebih berat dari bentuk pokoknya, sesuai dengan ketentuan pasal 363 KUHP. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak, yaitu antara lain: terdakwa belum pernah dihukum; tindak pidana yang dilakukan sangat meresahkan masyarakat; sikap terdakwa selama dalam persidangan; terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; sempat atau tidaknya terdakwa menikmati hasil kejahatannya.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2007/050701305
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 04 Jun 2007 00:00
Last Modified: 28 Oct 2021 04:02
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109736
[thumbnail of 050701305.pdf]
Preview
Text
050701305.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item