BKG

Kanter, Anjel Ria Meiliva (2017) Keabsahan Jual Beli Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Oleh Bank Yang Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme Lelang. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Jual Beli atas objek jaminan kredit hak tanggungan dilakukan bertujuan untuk melunasi kredit dari debitur. Jual beli jaminan kredit hak tanggungan tersebut merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkannya karena pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit, serta hasil penjualan jaminan tersebut untuk meminimalkan kerugian yang akan di derita pihak bank nantinya. Jual beli atas objek jaminan kredit hak tanggungan dapat dilakukan dengan secara dilelang secara umum dan secara langsung tanpa melalui cara lelang dengan persetujuan debitur sebagai pemberi hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Namun dalam praktik jual beli objek jaminan hak tanggungan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Manado melakukan penjualan objek jaminan hak tanggungan secara di bawah tangan tanpa melalui pelelangan umum dengan menentukan sendiri nilai jual objek jaminan hak tanggungan tanpa seperetujuan pemberi hak tanggungan atau debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUHT. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka adapun menjadi rumusan masalah penulisan adalah 1. Bagaimana keabsahan jual beli atas objek jaminan hak tanggungan oleh bank yang dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang? 2. Apa akibat hukum terhadap kreditur, PPAT dan Pembeli beritikat baik atas jual beli objek jaminan hak tanggungan oleh bank yang dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan Undang-Undang (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini adalah Jual beli atas objek jaminan hak tanggungan yang dilakukan secara dibawah tangan dan tanpa persetujuan debitur adalah perbuatan melawan hukum dimana jual beli atas objek jaminan hak tanggungan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dengan demikian jual beli atas sobjek jaminan hak tanggungan adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi adanya suatu jual beli. Selanjutnya, Jual beli objek jaminan hak tanggungan di bawah tangan yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menimbulkan akibat hukum bagi Kreditur selaku penjual dan PPAT selaku Pejabat yang membuat Akte Jual Beli serta Bagi Pembeli yang beritikat baik. Akibat hukum bagi Kreditur, Kreditur dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum serta ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pembeli yang beritikat baik. Selanjutnya akibat hukum bagi PPAT adalah PPAT dapat dikenakan sanksi v sebagaimana melanggar kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 62 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 2016 atas perubahan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akibat hukum bagi Pembeli dengan itikat baik setelah jual beli atas objek jaminan hak tanggungan batal demi hukum maka secara hukum pembeli tidak dapat memiliki hak dan menguasai objek yang diperjualbelikan.

English Abstract

Sale and purchase of an object put as collateral for a loan need to be executed in order to pay back the loan given to a debtor in case of breech of contract by debtor. The money obtained from the purchase is to help reduce the loss possibly encountered by the bank which provides the loan. The sale and purchase of an object can be performed through bidding open for public, or it can be done without bidding by having it approved by the debtor as regulated in Law Number 4 Year 1996 Article 6 and 20 on Land put as Collateral and any Objects related to Land. However, in Bank Bukopin branch in Manado, the practice of sale and purchase of such an object was executed confidentially without any bidding. In this case, the price was determined individually without any approval from a debtor, which is in contrast to what is regulated in Law Article 20 on Mortgage Right. There are several research problems presented according to the research background: 1. How can the sale and purchase of an object put as collateral executed by a bank without any bidding process be considered legal? 2. What legal impact may be imposed on the creditor, land deed official, and a buyer with good intention to buy the object put as collateral without any bidding process? The research method involved was juridical normative with statute, conceptual, and case study approach. From the research results, the sale and purchase of the object put as collateral executed confidentially without any approval from the debtor are considered against the law. This execution is not in line with the stipulation stated in Law Number 4 Year 1996 Article 6 and 20 on Mortgage Right. Therefore, the sale and purchase of the object put as collateral were null and void and this sale and purchase activity was taken to be inexistent. Furthermore, the sale and purchase of the object put as collateral executed confidentially and against the Law No. 4 Year 1996, Article 20 Paragraph 1 (one), Paragraph 2 (two), and paragraph 3 (three) on Mortgage Right have imposed legal impact on the creditor as the seller, and land deed official as the party responsible for the issuance of sale and purchase deed, and the buyer with good intention. In such a case, there is likelihood that the creditor may be accused of crime and responsible for the compensation for the loss on the buyer’s side. Moreover, land deed official may also be accused of crime due to violating code of conduct and the stipulation in Government Regulation Number 24 Year 1997 Article 62 on vii Land Registration and the regulation of the Head of National Land Agency Number 1 Year 2006 on Implementation Stipulation of Government Regulation Number 24 Year 2016 for the amandment of Government Regulation Number 37 Year 1998 on the Job Rule of Land Deed Making, the Regulation of the Head of National Land Agency Number 23 Year 2009 on Amandment of Regulation of the Head of National Land Agency Number 1 Year 2006 on Implementation Stipulation of Government Regulation Number 37 Year 1998 on Land Deed Offical Rules. The legal impact of the sale and purchase of the object put as collateral that may be imposed on the buyer with good intention is that this is null and void and the buyer cannot the right of the object.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/332.632 3/KAN/k/2017/041802387
Uncontrolled Keywords: COLLATERAL DEBT OBLIGATIONS, ASSET - BACKED FINANCING, AUCTIONS
Subjects: 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment > 332.63 Specific forms of investment > 332.632 Securities, real estate, commodities > 332.632 3 Bonds
Divisions: S2 / S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10275
Text
BAGIAN DEPAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item