BKG

Prandika H.P, Muchammad Ekky (2018) Tinjauan Status Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dalam Sistem Cryptocurrency Terhadap Syarat Sah Perjanjian. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait status hukum penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi dalam sistem Cryptocurrency, dilatarbelakangi penggunaan Bitcoin di masyarakat yang dianggap sebagai salah satu mata uang yang berakibat munculnya kekaburan status Bitcoin pada suatu perjanjian, padahal telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa mata uang yang berlaku di Indonesia adalah Rupiah. Bitcoin dianggap masyarakat sebagai alat pembayaran namun juga dianggap masyarakat sebagai alat tukar menukar sehingga menimbulkan kekaburan akan statusnya. Atas dasar status yang demikian, muncul pertanyaan tentang bagaimana juga akibat dari status tersebut pada suatu syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana Status Hukum Bitcoin dalam Sistem Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Sebagai Alat Tukar Berdasarkan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga mengenai Bagaimana Akibat Hukum Penggunaan Bitcoin Terhadap Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Kemudian penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statuta approach atau pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga comparative approach atau pendekatan perbandingan Bitcoin dengan perbandingan Currency yang secara hukum di akui di Indonesia. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis melalui teknik Kualitatif Hasil dari penelitian diatas menyatakan bahwa status Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai mata uang pada alat pembayaran baik secara teori maupun hukum, namun dapat dianggap sebagai benda pada perjanjian tukar menukar. vi Akibat hukum yang timbul pada syarat sah perjanjian pada penggunaan Bitcoin akan menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar Pasal 22 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sehingga menyebabkan kausa perjanjian tersebut menjadi tidak halal.

English Abstract

-

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/150/051803404
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.03 Law of public finance > 343.032 Monetary law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10049
Text
BAGIAN DEPAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item