Ma`shumah, AwwinNur (2013) Analisis Pro dan Kontra Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria Kabupatn Jepara Melalui Advocacy Coalition Framework (ACF). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, nuklir disebutkan sebagai salah satu energi alternatif untuk mengatasi kelangkaan energi yang diperkirakan tahun 2025. Semenanjung Muria yang berada di Kabupaten Jepara, khususnya Ujung Lemahabang Desa Balong merupakan daerah yang paling aman untuk calon tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Penetapan ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun akhir-akhir ini pro dan kontra ini mulai mereda. Sehingga diperlukan analisis mengenai pro dan kontra rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria melalui Advocacy Coalition Framework (ACF). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hanya dibatasi pada tiga fokus penelitian, yaitu (1) kronologis muncul ide pendirian PLTN di Indonesia sampai pada penetapan di Semenanjung Muria, sehingga muncul pro dan kontra; (2) peran dari policy broker serta dampak dari peran policy broker ; (3) policy output dan policy impact . Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisa data dilapangan yang digunakan adalah analisis model deliberatif. Ide pembangunan PLTN sudah dari masa pemerintahan presiden Soekarno. Pemerintah mulai tanggap dengan isu kelangkaan energi dengan mengeluarkan PP No. 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional. Semenanjung Muria tepatnya di Ujung Lemahabang menjadi satu-satunya tempat yang aman untuk bakal tapak PLTN. Reaksi pro dan kontra datang dari berbagai pihak. Aktor-aktor yang terlibat antara lain; pemerintah Kabupaten (BAPPEDA Jepara), pemerintah pusat (BATAN), DPRD Kabupaten Jepara, perangkat Desa Balong, LSM (MAREM, PMB), masyarakat desa Balong. Nilai dan stuktur sosial dari masyarakat Balong melihatkan siapa yang pro, kontra dan netral. Kelompok yang pro dari kalangan elit birokrat, sedangkan kontra dari kalangan priyayi dan netral dari kalangan abangan. Advocacy Coalition Framework (ACF) digunakan untuk menjembatani antara formulasi dan implementasi kebijakan. Unit terpenting dalam ACF yaitu belief system yang terdiri dari policy core dan secondary aspect. Secondary aspect diperankan oleh aktor diluar koalisi yang bertentangan. Secondary aspect atau policy broker diperankan oleh DPRD Kabupaten Jepara. Dampak dari adanya policy broker ini menghasilkan kesepakatan yaitu pasal RTRW yang mendukung nuklir didrop. Permasalahan pro dan kontra rencana pembangunan PLTN telah diselasaikan melalui policy broker yang menghasilkan terjadinya perubahan kebijakan yaitu penghapusan pasal di Perda No.2/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jepara yang mengandung unsur nuklir dihapus. Reformulasi kebijakan ini didasarkan pada tuntutan dari masyarakat dan LSM yang mendesak policy broker untuk menggolkan keinginan kelompok kontra. Maka dari itu, proses delberatif digunakan peneliti untuk mendialogkan apa saja yang terjadi selama permasalahan tersebut bisa sampai selesai.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR//FIA/2013/1/051300979 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Mar 2013 10:29 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 04:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/100064 |
Preview |
Text
pricil2.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I,_Fix.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV_2.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
daftar_pustaka.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II_fix.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |